Rapor Merah SKPD

Dinkes Pertanyakan Penilaian Ombudsman


Rabu, 20 Januari 2016 - 04:24:27 WIB

PADANG, HALUAN—Ke­pala Dinas Kesehatan Kota Padang Eka Lusti m­enga­takan tak paham bagaimana kriteria dan indikator pe­nilaian oleh lembaga Om­budsman terkait rapor me­rah yang didapatnya.

“Kalau kriterianya sama dengan penialaian Om­budsman tahun 2014 lalu, kami masih tetap me­me­gang dan mempertahankan 14 indikator yang ada dalam penilaian tersebut.

Misalnya kami sudah punya Web, SMS Getway dan beberapa yang lainnya, makanya sayapun jadi heran kenapa kami dapat rapor merah padahal tahun sebe­lumnya kami mendapatkan nilai yang bagus,” ung­kap­nya, Selasa (19/1).

Ia juga mengatakan, ka­lau tahun 2014 lalu me­mang ada Ombudsman men­datangi Dinkes untuk melakukan penilaian ter­kait kepatuhan SKPD da­lam standar pelayanan pub­lik.

Ia mengaku waktu itu Dinkes Padang men­dapat­kan nilai 90 dari Om­buds­man karena dianggap sudah memenuhi persyaratan dan standar pelayanan publik.

“Kami tentunya juga ingin tahu apa kriteria pe­nilaiannya Ombudsman tahun 2015. Tiba-tiba saya sudah baca saja di media kalau Dinkes Padang masuk salah satu SKPD yang men­dapatkan rapor merah,” ulasnya.

Dikatakan juga, mes­kipun survei atau penelitian yang dilakukan secara ter­tutup (diam-diam) namun pihaknya tentunya ingin mengetahui dari sisi mana penilaian Ombudsman agar bisa diperbaiki ke de­pan­nya.

Hal berbeda justru dika­takan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. Ia me­nga­takan, mendapatkan rapor merah terkait standar pela­yanan publik dari Om­buds­man bagi pihaknya adalah sebagai bahan evaluasi ki­nerja bagi seluruh elemen yang ada di Disdik Padang karena dengan adanya rapor tersebut akan mem­perli­hatkan peningkatan kinerja masing-masing SKPD.

“Kalau memang benar dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Om­buds­man itu, tentunya kita akan memperbaikinya. Kami ju­ga akan instropeksi diri dengan segala kekurangan yang ada,” ujar mantan Ke­pala SMA 2 Padang ini.

Menurutnya, standar pela­yanan publik yang ada di Disdik sudah berjalan dengan baik namun de­mikian tentu tidak akan sempurna seperti yang diha­rapkan.

Ke depannya pihaknya akan berusaha menyem­purnakan pelayanan. Dalam waktu dekat, ia juga berniat akan mengundang Om­buds­man untuk konsultasi dan komunikasikan apa saja yang perlu dibenahi oleh SKPD khususnya Disdik Padang.

Terpisah, Asisten Om­budsman Yunesa Rahman mengatakan bahwa tahun 2015 terjadi penurunan kinerja standar pelayanan publik SKPD di Padang.

Kalau tahun 2014 jum­lah SKPD yang men­da­pat­kan rapor hijau berjumlah 12, namun pada tahun 2015 hanya dua SKPD yang mem­peroleh rapor hijau yakni Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Kepen­dudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 21 komponen standar pelayanan publik, ada 14 indikatornya salah satunya SKPD harus mem­punyai standar pelayanan, sarana dan prasarana, biaya (adm), dasar hukum, me­kanismen, dan beberapa hal lainnya.

Beberapa SKPD yang mendapatkan rapor merah yakni, Dishub, Disdik, Din­kes, dan Kearsipan. Se­dangkan yang mendapatkan rapor kuning ada Dinas Koperasi dan UMKM, Tata Ruang dan Tata Bangunan, dan Dinas Sosial dan Te­naga Kerja. (h/rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 April 2020 - 22:11:24 WIB

    Dinkes Imbau Warga Padang Tetap Berdiam Diri di Rumah

    Dinkes Imbau Warga Padang Tetap Berdiam Diri di Rumah PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pandemi virus Corona masih terjadi di sejumlah negara. Begitu juga di Padang, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang terus mengimbau warganya untuk berdiam diri di rumah agar virus tidak menyebar..
  • Kamis, 02 April 2020 - 19:59:35 WIB

    Tiga Kecamatan di Padang Zona Merah Covid-19, Dinkes: Warga Tak Perlu Panik

    Tiga Kecamatan di Padang Zona Merah Covid-19, Dinkes: Warga Tak Perlu Panik PADANG, HARIANHALUAN.COM - Dinas Kesehatan Kota Padang, Sumatera Barat meminta warga yang berada di zona merah corona virus disease (Covid-19) tidak perlu sampai panik dan khawatir. Yang terpenting adalah melakukan antisipasi.
  • Senin, 02 Maret 2020 - 19:06:05 WIB

    Harga Masker Naik Karena Corona, Ini Kata Kadinkes Padang

    Harga Masker Naik Karena Corona, Ini Kata Kadinkes Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Feri Mulyani mengimbau kepada masyarakat Kota Padang untuk tidak panik dan stres dengan ditemukannya kasus virus corona di Indonesia..
  • Jumat, 28 Februari 2020 - 21:42:19 WIB

    Masker Langka di Padang, Dinkes: Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Corona Meningkat..!

    Masker Langka di Padang, Dinkes: Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Corona Meningkat..! PADANG, HARIANHALUAN.COM - Menyikapi kelangkaan jumlah masker yang dijual di sejumlah apotek di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani Hamid mengatakan hal tersebut disebabkan oleh kewaspadaan masyaraka.
  • Selasa, 28 Juni 2016 - 06:24:50 WIB
    Belum Ditemukan Di Sumbar

    BPOM dan Dinkes Pantau Peredaran Vaksin Palsu

    BPOM dan Dinkes Pantau Peredaran Vaksin Palsu PADANG, HALUAN — BP­OM Padang dan Dinkes Sum­bar turun ke lapangan setelah terkuaknya kasus peredaran vaksin balita palsu, pasca­penggerebekan yang dilaku­kan Direktorat Tindak Pidana Eko­nomi Khusus Bareskrim Pol­ri,.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]