Edukasi Anti Terorisme


Rabu, 20 Januari 2016 - 04:38:01 WIB
Edukasi Anti Terorisme

Aksi ledakan bom yang meng­guncang ibu kota Ja­kar­ta pada tanggal 14 ja­nua­ri 2016 telah meng­ge­gerkan publik dinegri ini. Bagaimana tidak, aksi penge­boman ini merupakan aksi pertama di Indonesia yang dilakukan secara terang-tera­ngan di depan publik. Aksi pengeboman ini telah mene­lan korban sebanyak 24 orang, dan diduga 5 orang dari mereka adalah para pelaku.

Aksi pengeboman ini me­mang bukanlah yang pertama mengguncang Indonesia. Ja­uh sebelum itu, Indonesia sudah beberapa kali menga­lami aksi teror yang meresah­kan dan menelan korban sipil di negara ini. Tentu masih segar di ingatan publik kasus bom di kedutaan besar Filipi­na pada tanggal 1 agustus 2000,bom di Bursa Efek Indo­nesia pada tanggal 13 septem­ber 2000, bom di hotel JW Mariot dan bom Bali. Kini, suara ledakan itu kembali ‘’meng-gema’’ di jantung ibu­kota negara ini, di jalan Tham­rin yang jaraknya beberapa meter tidak jauh dari objek vital negara ini.

Beberapa aksi teror yang mewarnai perjalan kehidupan bangsa dan negara kita ini memberikan sebuah sinyal bahwa sesungguhnya negeri ini belum merdeka sepenuh­nya dari aksi teror dan penge­boman. pemerintah harus mampu memberikan dan men­j­a­min kenyamanan ter­ha­dap publik di negara ini.

Maka dari itu, Pemerintah dituntut untuk mampu mela­kukan proteksi sidini mung­kin atas aksi teror yang dapat mengancam keamanan nega­ra ini. Pemerintah juga ditun­tut untuk mampu melakukan upaya pencegahan dan penin­dakan dengan meng­koor­di­nasikan segenap elemen bang­sa ini mulai dari aparat hukum dalam hal ini tentu saja Polri, TNI, BNPT dan BIN serta di topang dengan kekuatan pen­dukung dari seluruh rakyat Indonesia.

Terorisme Dalam Perspektif Hukum

Dalam hukum positif ( ius constitutum ) yang berlaku di Indonesia, literatur perun­dang-undangan yang menga­tur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dika­te­gorikan sebagai ketentuan khusus ( lex specialis ). Keten­tuan tindak pidana terorisme ini berada diluar Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena KUHP ti­dak mencantumkan tindak pi­­dana terorisme, sementara se­rangkaian aksi teror bom meng­hantui publik, maka un­tuk mengisi kekosongan hu­kum ‘’vacum of law’’ terse­but, ma­ka pemerintah Indo­ne­sia me­ngeluarkan Perppu No. 1 Ta­hun 2002 yang kemu­dian te­lah disahkan menjadi Un­dang-Undang No. 15 Ta­hun 2003 Tentang Peme­be­ran­ta­san Tindak Pidana Tero­ris­­me.

Terorisme menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tin­dak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur tero­risme dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Ta­hun 2003 adalah perbuatan melawan hukum yang dila­kukan secara sistematis de­ngan maksud untuk meng­han­curkan kedaulatan bangsa dan negara dengan mem­ba­ha­yakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menim­bul­kan teror dan rasa takut ter­hadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atas hak untuk hidup atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau keru­sakan pada objek vital yang strategis.

Ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Un­dang ini pada Pasal 6 anca­man pidananya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan pada Pasal 7 di pidana penjara seumur hidup.

Sedangkan dalam pers­pektif agama islam, pem­ba­hasan tentang terorisme penu­lis mengutip firman Allah dalam Al-Quran yang ber­bunyi sebagai berikut:

‘’Barangsiapa yang membunuh seorang manusia,bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.(QS Al-Maidah :32)

Dalam firman Allah SWT tersebut jelas bahwa islam sangat menghargai nyawa manusia. Inilah pandangan dasar yang menjadi pan­da­ngan ‘’jumhur ulama’’ ber­pen­dapat bahwa terorisme bukan cara islam. Oleh karena itu, setiap aksi teror dan bom bunuh diri dengan alasan jihad di jalan Allah SWT meru­pakan tafsiran yang salah. Pelaksanaan jihad harus me­me­nuhi aspek dan kaidah serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti dilakukan atas perintah pemimpin kaum muslimin (kebijakan imam), bagi yang masih memiliki orang tua harus seizin orang tuanya. Kekerasan terorisme tidak boleh di sangkut paut­kan dengan nilai-nilai agama. Aksi terorisme yang meng­kaitkan dan membawa ajaran agama adalah suatu pena­maan yang batil.

Edukasi Anti Terorisme

Sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945, bah­wa pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga berkewajiban untuk ‘’mencerdaskan kehi­dupan bangsa..’’ dan seterus­nya. Berdasarkan hal inilah pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan kebija­kannya dalam memberantas aksi terorisme.

Pemerintah harus dapat mengambil langkah yang pro­aktif, tegas, kritis dan demo­kratis serta wajar dalam meng­hadapi aksi terorisme baik pencegahan maupun penin­dakan. Dalam upaya pene­gakan hukum, Warga negara Indonesia yang mendukung atau masuk dalam kelompok teroris dan berupaya melan­carkan berbagai aksi serangan terhadap kedaulatan negara dapat di jerat dengan keten­tuan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Buku 2 Bab 3 KU­HP diatur tentang Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakil­nya. Semisal, dalam Pasal 139a disebutkan bahwa ma­kar dengan maksud mele­paskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau seba­gian dari kekuasaan peme­rintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana pen­jara paling lama 5 tahun.

 Pasal ini dapat digunakan bagi WNI yang behubungan dengan ISIS mengingat ISIS memerangi pemerintahan yang sah di Iraq dan Syria. Dua negara ini merupakan negara sahabat dari Indonesia. Un­tuk upaya mencabut status WNI dari warga negara Indo­nesia yang bergabung dengan ISIS atau kelempok teroris tertentu, agaknya pemerintah Indonesia sulit merea­lisasi­kannya karena terbentur de­ngan aturan Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Di dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 status WNI dapat hilang kare­na secara sukarela masuk dinas asing dan menyatakan sumpah dan janji setia pada negara asing tersebut.

Karena aksi terorisme me­rupakan suatu perbuatan yang di kategorikan sebagai ‘’extra ordinary crime’’ yang dapat merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa dan ber­­tentangan dengan HAM (Pa­sal 28I UUD 1945) maka, un­tuk menjamin keberlang­su­­ngan hak untuk hidup ter­ha­dap warga negara, peme­rin­tah dirasa perlu meli­bat­kan dan memberdayakan ma­sya­ra­kat dalam pencegahan dan pen­de­teksian terorisme. Hal ini­lah yang seringkali ter­lupakan dalam upaya pen­ce­­gahan tero­risme di Indo­nesia.

Berkaca dari China, yang berhasil mempenetrasikan institusi-institusi akar rumput hingga di komunitas, bahkan keluarga dan memanfaatkan mereka untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu strategi yang dapat dijadikan adalah mem­beri­kan sosialisasi berupa edukasi pemahaman tentang tero­ris­me berupa upaya pencegahan, penanggulangan dan sanksi hukum yang dijatuhkan.

Sistem edukasi ini harus dilakukan sedini mungkin ‘’cegah-tangkal ’’ yang ber­lapis dengan ujung tombak institusi-institusi peme­rin­ta­han di tongkat komunitas (RT/RW,dusun, dan kam­pung). Selain itu dalam men­ce­gah open reqrutmen kader anggota terorisme, terutama yang menyasar kaum muda-mudi generasi harapan bang­sa, maka di perlukan suatu upaya perlindungan dengan memberikan pendidikan ka­rak­ter ataupun kegiatan-ke­gia­tan yang bersifat ke­aga­ma­an seperti gerakan ‘’ maghrib ke surau ’’ yang di lakukan oleh Pemerintah kota Paria­man, Sumatera Barat.

Selain itu, strategi yang dapat dijalankan untuk me­ning­katkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pe­nang­gulangan terorisme ada­lah dengan menggalakan ‘’Sis­kam­swakara’’ (Sistem Ke­ama­nan Swadaya Ma­sya­ra­kat)  di seluruh wilayah Indo­nesia dengan kebijakan-ke­bi­jakan sebagai berikut :

Untuk yang pertama yai­tu, menertibkan administrasi penduduk, terutama doku­men identitas dan mem­per­bai­ki sistem yang me­nge­luar­kan­nya. Kedua, meng­galak­kan kewajiban wajib lapor di tingkat komunitas. Ketiga, membina sistem swadaya keamanan masyarakat di ting­kat komunitas yang me­milki pengetahuan dan kete­ram­pilan mengenai modus ope­randi teroris dan lang­kah-langkah awal pena­nga­nannya. Dan yang terakhir, me­nyia­gakan perangkat tang­gap da­ru­rat di tingkat komunitas.

Upaya-upaya yang dila­ku­kan secara preventif dengan me­­nerapkan sistem edukasi se­­cara dini dianggap lebih mam­­pu untuk memproteksi ak­­si terorisme dan mencegah be­­redarnya paham radi­ka­lis­me­ agama di kalangan masya­ra­­kat. Upaya edukasi perlu di do­­­rong untuk diterapkan ka­re­­na mam­pu memperbaiki men­­­tal dan pola pikir masya­ra­­­kat bahwa setiap aksi tero­ris­­­me yang mengatas na­ma­kan dan membawa kepen­ti­ngan agama merupakan suatu ke­­­keliruan dan pemahaman yang salah. Karena edukasi me­­­rupakan langkah pertama pen­­­cegahan terorisme dan ber­­­peran pen­ting dalam men­ce­­­daskan kehi­dupan bangsa. ***

 

AGUNG HERMANSYAH
(Anggota LPM Gema Justisia Fakultas Hukum Unand)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]