LKAAM Sorot Warna Kantor Gubernur


Rabu, 20 Januari 2016 - 04:44:50 WIB
LKAAM Sorot Warna Kantor Gubernur Susunan warna cat Kantor Gubernur Sumbar, dari atas ke bawah, hitam, kuning dan merah pascarehab, menuai kritik. LKAAM Sumbar melihat kombinasi warna tersebut tanpa makna, ciri khas Minangkabau.

PADANG, HALUAN — Penggunaan kombinasi warna yang dirasa akan mempercantik Kantor Gubernur Sumbar justru mendapat kritikan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Pemakaian kombinasi warna tanpa makna dinilai hanya akan memberikan pembodohan kepada generasi berikutnya.

Ketua LKAAM Sumbar M. Sayuti Dt. Rajo Pang­hulu kepada Haluan Selasa (19/1) di Padang me­nga­takan, penggunaan per­paduan warna di Kantor Gubernur Sumbar berupa warna hitam, kuning dan merah seharusnya merujuk kepada lambang adat atau pun luhak seperti yang ada di Minangkabau. Kalau pun ini tidak merujuk ke sana hanya akan memberikan pembodohan.

“Bagaimana pun sesuatu ornamen yang melekat di instansi pasti ada maknanya. Begitu juga dengan warna yang saat ini dipakai di kantor Gubernur. Kalau pun yang saat ini sudah terpasang merujuk kepada susunan lambang luhak atau lambang adat, susunannya juga salah,” terang M. Sayuti.

Dalam lambang adat misalnya, urutan yang benar itu hitam paling bawah, diikuti kuning, putih dan terakhir merah. Ini ber­makna, hitam me­lam­bang­kan penghulu, kuning me­lambangkan manti, putih melambangkan malin dan merah melambangkan du­balang.

“Sementara yang ada saat ini, paling bawah itu merah, kemudian kuning dan di atas hitam. Ini ten­tunya sudah salah,” pa­parnya.

Kalau pun akan men­contoh lambang luhak kata Ketua LKAAM juga sudah salah. Karena untuk lam­bang luhak itu urutannya hitam di posisi paling ba­wah, diikuti warna merah dan terkahir baru warna kuning.

“Hitam melambangkan luhak Limapuluh Kota, me­rah berarti Luhak Agam dan warna Kuning melam­bang­kan Luhak Tanah Datar,” jelasnya.

Dilanjutkan M. Sayuti, bahwa pemakaian lambang warna yang berupa lambang adat itu berasal dari pemikir terdahulu seperti Tan Ma­laka dan M. Yamin. Se­mentara untuk lambang alam atau lambang luhak itu bersumber dari Tambo Alam Minangkabau.

“Kalau kita sebagai ge­nerasi saat ini malah me­nging­kari penggunaan lam­b­ang ini itu sama saja tidak menghargai tetua terdahulu, artinya telah durhaka de­ngan warisan nenek mo­yang,” katanya.

Sementara itu terkait dengan penggunaan re­gra­dasi warna yang di pasang di Kantor Gubernur saat ini Ketua LKAAM me­ngaku tidak pernah dimintai pen­dapat tentang hal itu.

“Tidak ada pihak Pem­prov yang menanyakan perihal ini ke LKAAM. Kita tidak pernah diajak untuk diskusi,” ujarnya. (h/isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 02:11:26 WIB
    DPRD DAN PEMPROV JANJIKAN ANGGARAN DI APBD PERUBAHAN

    LKAAM Diminta Berlapang Dada

    PADANG, HALUAN — Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar yang mem­bidangi masalah kebudayaan, Nofrizon meminta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu mencerminkan sikap sebagai .
  • Rabu, 14 Desember 2016 - 01:41:40 WIB
    ANGGARAN TAK TERSEDIA DI APBD INDUK 2017

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM PADANG, HALUAN — Ketua Lem­baga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu meradang ketika anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya tak tercantum dalam APBD induk Sumbar 2017. Kondisi yan.
  • Jumat, 30 September 2016 - 03:49:43 WIB

    LKAAM:Ulayat Bukan Penghalang Investasi

    PADANG, HALUAN — Sengketa lahan tanah ulayat masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan investor dan niniak mamak sendiri di Minangkabau. Sulitnya penyelesaian sengketa ini, telah menimbulkan beberapa masalah seperti yang.
  • Jumat, 24 Juni 2016 - 05:48:57 WIB
    BAM dan Baca Alquran Terancam Hilang

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri PADANG, HALUAN—Pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) di Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cukup me­ngun­dang perhatian banyak pihak. Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda Nomor 2 tahu.
  • Ahad, 15 Mei 2016 - 16:05:30 WIB

    Banyak KAN di Daerah Kurang Responsif Terhadap Himbauan LKAAM

    PADANG, HALUAN--Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Sumbar menyayangkan sikap sejumlah daerah yang tidak merespon himbauan LKAAM untuk melaporkan kelengkapan struktur, sarana, dan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) y.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]