2 Perusda Dibubarkan, Pemprov Dinilai Gagal


Rabu, 20 Januari 2016 - 04:56:53 WIB

PADANG, HALUAN — Ren­cana Pemprov Sumbar untuk membubarkan dua perusahaan daerah (Pe­rusda) yang dianggap tidak menguntungkan lagi, dinilai pengamat ekonomi sebagai kegagalan Pemprov Sum­bar. Perusda seharusnya dikelola sebagai mesin pen­cari uang untuk Pemprov Sumbar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur berpendapat keberadaan Perusda yang dikelola de­ngan profesional seharusnya menjadi mesin pencari uang untuk Pemprov. Bukannya seperti saat ini yang hanya terus mendapat suntikan dana dari Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau saya melihat ini merupakan suatu kegagalan bagi Pemprov Sumbar. Ka­rena seharusnya tidak sam­pai dibubarkan kalau memang dibenahi dengan baik,” ujarnya.

Tapi, kata Werry kalau memang ini hanya akan melelahkan bagi keuangan Pemprov Sumbar, opsi un­tuk pembubaran merupa­kan pilihan terakhir.

“Sebenarnya ada pilihan lain tanpa harus dilakukan pembubaran yaitu dengan melakukan kerja sama de­ngan pihak swasta sebagai pengelola. Swasta yang nan­tinya akan mengelola secara profesional Perusda ter­sebut. Nanti hasilnya bisa dibagi dua,” jelasnya.

Werry juga menco­toh­kan PT Dinamika Jaya Sum­bar yang bergerak da­lam bidang perbengkelan. Banyak mobil Pemda yang sebenarnya bisa masuk un­tuk diperbaiki, tapi bukti­nya hingga saat ini tidak demikian. “Saya juga tidak tahu apakah Pemprov sudah berapa kali melakukan pem­benahan agar Perusda ini tetap jalan,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan pengamat ekonomi dari Uni­versitas Negeri Padang (UNP) Syamsul Amar. Menurutnya, kalau memang Perusda itu hanya akan terus menyusu ke APBD sah saja untuk dibubarkan.

Karena dalam perjalanannya sebuah Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD) harus memberikan pemasukan ke Pemda berupa profit. “Kalau tidak membawa keuntungan ya, bubarkan saja,” ucapnya melalui sambungan telepon dengan Haluan Selasa (19/1) sore di Padang.

Hanya saja dengan pilihan pembubaran secara tidak lang­sung memberikan sebuah gam­baran bahwa Pemprpov Sumbar telah gagal dalam pengelolaan Perusda yang seharusnya mejadi mesin penghasil uang.

Syamsul Amar berpendapat selain pilihan pembubaran, ada langkah lain yang bisa ditempuh Pemprov Sumbar, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta atau dalam bahasa eko­nominya Private Governance Patnership.

“Di mana antara Pemprov dengan pihak swasta sama-sama menanamkan modal. Sedangkan pengelola memang sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta, nanti hasilnya bisa dilakukan profit sharing,” katanya.

Kalaupun Perusda masih akan dikelola oleh birokrat, hasilnya akan tetap sama. “Tidak ada salahnya menempuh jalan ini untuk Sumbar yang lebih baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov Sum­bar mengamini rencana Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) Sumbar untuk meli­kuidasi perusahaan daerah yang tidak memberikan kontribusi ke daerah. Tetap mempertahankan perusda tersebut dinilai hanya akan   memberatkan Pemprov.

Asisten II Pemprov Sumbar Syafruddin ditemui Haluan di ruang kerjanya Selasa (12/1) lalu menjelaskan, selama ini dua perusahaan daerah tersebut yaitu PT. Dinamika Jaya Sumbar (DJS) dan PT Andalas Tuah Sakato (ATS) memang tidak menunjuk­kan pergerakan yang positif, dalam segi pendapatan untuk Pemprov Sumbar. Sementara untuk pendaan terus dianggarkan untuk kelanjutan BUMD ter­sebut.

“Untuk dua perusda itu baru PT DJS melalui penjualan BBM yang sudah beruntung. Tapi untuk bengkel belum menghasilkan. Kalau terus merugi, apa yang harus kita pertahankan,” ujarnya.

Hal yang cukup berbeda diung­kapkan pengamat ekonomi asal UNP Z Mawardi Effendi. Menurutnya, rencana pem­bubaran Perusda yang dilakukan Pemprov Sumbar, jangan hanya melihat dari segi ekonomi atau keuntungan semata. Sebuah perusahaan juga harus dilihat dari segi fungsi sosialnya yaitu tenaga kerja yang menggantungkan hidu­p­n­ya di perusahaan itu.

“Kalau ini nanti dibubarkan, karyawannya bagaimana. Di­mana lagi mereka akan bekerja untuk bisa memghidupi keluarga. Ini harus pertimbangkan,” kata mantan Rektor UNP ini.

Ia melihat ada solusi lain yang bisa ditempuh pihak Pemda selain harus membubarkan Pe­rus­da tersebut, yaitu dengan jalan bekerja sama dengan pihak swas­ta. “Berikan kewenangan kepada pihak swasta untuk mengelola Perusda dan nanti hasilnya bagi dua,” ujarnya.

Kalau pun akan tetap diper­tahankan dengan dikelola biro­krasi kejadian ini akan berulang dan nantinya Perusda itu akan bernasib sama. “Tapi bagaimana pun juga, kalau Perusda itu hanya akan menyusu ke APBD dan tidak menguntungkan baru dibu­barkan saja,” jelasnya. (h/isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]