Jaksa Agung Ramai-ramai Disemprot DPR

Anggaran Kejagung Bakal Diperketat


Kamis, 21 Januari 2016 - 03:48:01 WIB

JAKARTA, HALUAN — Jaksa Agung HM Prasetyo, menjadi bulan-bulanan jajaran Komisi III DPR pada rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Ja­karta, Rabu (20/1). Selain penilaian atas kinerja HM Prasetyo yang dinilai buruk dalam memimpin Korps Adh­yak­sa, dewan juga me­ngancam akan menggunakan politik anggarannya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Des­mond Junaidi Mahesa mene­gaskan, pihaknya akan men­jegal anggaran-anggaran yang akan diminta oleh Jaksa Agung. Pasalnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu ba­nyak tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan para anggota komisi hukum.

“Fraksi Gerinda akan meng­­gunakan politik angga­ran, dan tidak akan melo­loskan (anggaran),” tegas Desmond.

Ketua DPP Partai Gerin­dra juga mengatakan, saat ini kinerja HM Prasetyo dalam memimpin Korps Adhyaksa tidak ada yang membang­gakan. Oleh karenanya, ala­san itu yang akan dijadikan dasar untuk menjegal ang­garan-anggaran program dari Kejaksaan Agung.

“Kita akan evaluasi angga­ran kejaksaan akan support atau tidak, kita akan bersikap. Memperketat anggaran Ke­jak­saan Agung,” pungkasnya.

Jangan Tebang Pilih

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Jaksa Agung HM Prasetyo tak te­bang pilih dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial atau dana hibah di setiap pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

Pasalnya, menurut Nasir, dirinya mengetahui ada se­jumlah penyelewengan dana bansos yang nilainya cukup besar di beberapa peme­rin­tahan daerah itu.

“Memang dana bansos perlu diperhatikan. Ada ke­san, kok di kota itu diproses, kok di kota sana tenang-te­nang saja,” kata Nasir.

Sementara Anggota Ko­misi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mempertanyakan kinerja Jak­sa Agung HM Prasetyo dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka. “Belum ada tersangkanya, tapi kasus ini ada di tingkat penyidikan. Kasus ini sudah tahap penyi­dikan, tapi belum ada ter­sangkanya,” ujar Benny.

“Di daerah-daerah, tetap­kan tersangka dulu, lalu ke BPK, hitung kerugian nega­ra,” lanjutnya.

Akibatnya, Benny me­ngung­kapkan, banyak ter­sang­ka yang ditetapkan ber­tahun-tahun menunggu hasil BPKP untuk menghitung kerugian negara. Menurut­nya, sebelum ada kerugian negara, kenapa seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau belum ada keru­gian negara, kenapa sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Benny. Menurutnya, ini temuan luar biasa yang perlu diproses mengenai status penetapan seseorang sebelum menjadi tersangka.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, John K Azis, juga mencecar Jaksa Agung HM Prasetyo dalam menangani kasus yang sudah P-21, tapi tak kunjung pada penyelesaian. Salah satunya adalah kasus yang menjerat Bambang Widjo­janto yang kini masih terus berjalan, kendati berkas per­karanya sudah P-21.

“Seharusnya berdasarkan yang sudah-sudah, biasanya lakukan penuntutan atau dise­rahkan ke pengadilan. Na­mun sampai sekarang, tidak dilakukan,” kata John K Azis.

Menurutnya, jika berkas sudah P-21, berarti sudah ada nilai dakwaan dan nilai tun­tutan. Jangan sampai kerja Jaksa Agung ini menim­bul­kan persepsi bahwa ada dis­kri­minasi hukum. “Jangan sam­pai di pandangan masya­rakat ada diskriminasi hu­kum. Ini nanti bisa jadi keti­dakper­cayaan terhadap Jaksa Agung,” ucap Azis. (h/rol/okz)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 04 Agustus 2020 - 19:24:14 WIB

    Pelanggaran Etik Ketua KPK Segera Diungkap

    Pelanggaran Etik Ketua KPK Segera Diungkap HARIANHALUAN.COM - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan segera merampungkan proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri karena menggunakan helikopter mewah saat berada di .
  • Selasa, 28 Juli 2020 - 14:37:36 WIB

    Segini Total Tambahan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dari Pemerintah

    Segini Total Tambahan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dari Pemerintah Pemerintahan mematok angka defisit dalam Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar 5,2% dari produk domestik bruto (PDB)..
  • Kamis, 23 Juli 2020 - 16:12:11 WIB

    Dinilai Melakukan Pelanggaran Berat, Bupati Jember Dimakzulkan

    Dinilai Melakukan Pelanggaran Berat, Bupati Jember Dimakzulkan HARIANHALUAN.COM - Bupati Jember, Faida dimakzulkan karena disebut telah melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Jem.
  • Rabu, 22 Juli 2020 - 20:23:03 WIB

    Perhatikan, Ini Jenis Pelanggaran yang Ditindak Polisi

    Perhatikan, Ini Jenis Pelanggaran yang Ditindak Polisi HARIANHALUAN.COM – Polisi menegaskan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 dalam Operasi Patuh Jaya 2020. Hal ini tak lain agar dalam penilangan yang dilakuan bukan malah menyebabkan penularan baru..
  • Ahad, 19 Juli 2020 - 14:14:16 WIB

    Temuan BPK soal Anggaran Kemenhan, Ini Respons Jubir Prabowo

    Temuan BPK soal Anggaran Kemenhan, Ini Respons Jubir Prabowo HARIANHALUAN.COM - Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aliran dana pengelolaan kas Kement.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]