Simalakama Layanan Izin Tiga Jam


Kamis, 21 Januari 2016 - 04:33:27 WIB
Simalakama Layanan Izin Tiga Jam

Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi meluncurkan laya­nan izin investasi tiga jam, Senin (11/1) di Ruang Nu­santara I, Gedung Suhartoyo, Kantor Pusat Badan Ko­or­dinasi Penanaman Modal (BKPM). Layanan izin inves­tasi tiga jam ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang di­umum­kan oleh pemerintah pada 29 September 2015 lalu.

Jusuf Kalla mengatakan, pelayanan izin investasi tiga jam merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk me­mang­kas birokrasi perizinan yang panjang di Indonesia. Kemudahan perizinan ini diharapkan dapat me­ning­katkan masuknya investasi sehingga pertumbuhan eko­nomi nasional bisa lebih kencang, lapangan kerja pun dapat tercipta. Dengan pelim­pahan kewenangan itu, ba­nyak izin di-online-kan

Kita tentu menyambut baik kebijakan itu. Namun harus diingat bahwa tidak semua yang cepat itu baik. Investasi tidak lepas dari pembangunan, dan di balik pembangunan itu masih ada banyak tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan bahkan cenderung diabaikan.

Tantangan itu adalah tidak ditemukannya sinkronisasi yang memadai antara per­cepatan pembangunan de­ngan pelestarian dan peme­liharaan lingkungan. Keti­daksinkronan itu antara lain terlihat dari banyaknya masa­lah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang timbul sebagai efek dari ber­jalannya proses pendirian proyek-proyek pembangunan pabrik, wisma susun, hotel, perumahan dan peruntukan-peruntukan lainnya. Pence­ma­­ran dan kerusakan ling­ku­ngan inipun diprediksi akan te­rus berlanjut seiring de­ngan berkembangnya za­man in­dus­trialisasi dan glo­ba­li­sasi.

Otto Soemrawoto (2008) telah menangkap gejala ini sejak awal bahwa “Masya­rakat Indonesia mempunyai keper­cayaan bahwa lingkungan hidup berlawanan dengan pembangunan. Mengingat ki­ta masih melarat, pem­ba­ngu­nan harus didahulukan dari lingkungan hidup. Pun dalam pemerintahan, lingkungan hanya menempati tempat yang marjinal.”

Pelestarian lingkungan ma­­sih sebatas wacana. Atu­ran demi aturan yang dike­luar­­kan dan disahkan pe­me­rin­­tah tampak hanya produk for­­­malitas tanpa diikuti pe­ne­­­gakan yang konkret. Misal­kan saja, dalam mendirikan ba­­­ngunan untuk usaha ter­ten­tu diperlukan Izin Ling­ku­ngan. Dan salah satu syarat un­­tuk mendapatkan izin itu ada­­lah dengan melakukan ana­­­­lisis mengenai dampak ling­­­­­ku­ngan atau Amdal. Yang nama­nya analisis, mes­­­­­­­ti­nya dibuat dengan pe­ne­­li­tian dan kajian mendalam de­ngan semua ke­mung­kinan dampak pen­ce­maran dan kerusakan yang akan ter­jadi bah­kan jauh ke depan be­ser­ta solu­si pence­gahan dan penang­gu­la­ngan­nya. Nya­tanya, jauh pang­gang dari api. Data yang penulis pe­roleh dari Ke­menterian Ling­kungan Hi­­dup dan Ke­hu­ta­nan, pa­­da ta­hun 2014 ham­­pir se­mua (le­­bih dari 90%) do­­ku­­men Am­­dal di In­do­­ne­sia jauh da­ri k­ata la­yak. Lan­­tas ji­ka do­ku­men­nya sa­ja ti­­dak la­yak, mus­­­ta­­hil im­ple­­men­­­ta­­si­nya lebih baik, bu­kan?

Pun dari pihak pe­me­­rin­tah, tak mampu melak­sa­nakan fungsi pe­ngen­dalian. Penilaian ha­­nya ber­dasar pada ke­leng­ka­pan dan doku­men se­mata. Ti­dak ada sema­cam verifikasi la­pa­ngan un­tuk melihat se­suai ti­daknya kajian yang dila­ku­­kan dengan kon­disi yang se­­be­narnya. Izin diberikan ke­­pada pengusaha ketika se­mua sya­rat adminis­trasi ter­pe­nuhi. Izin Lingku­ngan be­lum dipa­kai atau mungkin be­lum bisa dija­dikan sebagai alat pengen­dali pembangunan agar sin­kron dengan keles­ta­rian ling­ku­ngan. Hanya seba­gai sarana peningkatan Pen­da­­­patan Asli Da­erah (PAD) mau­­pun ke­pen­tingan politik dan eko­nomi oknum pejabat da­­erah.

Dalam hal ini, rakyatlah yang dirugikan. Debit air berkurang, asap pabrik siang dan malam mencemari, lim­bah yang tak dikelola dengan baik menjadi sumber penya­kit, debu menebal akibat tanah tandus, banjir saat hujan, serta berbagai macam dampak lain. Dambaan untuk memperoleh lingkungan yang nyaman seba­gaimana dijamin dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 entah kapan bisa dipe­ro­leh. Seolah hal itu bukan lagi hak yang asasi.

Tidak bisa dipungkiri bah­wa salah satu tantangan ter­be­sar bangsa ini adalah masalah biro­krasi. Penun­da­an berlarut se­ringkali menjadi pemicu suap atau “uang peli­can”. Na­mun penulis kha­watir, laya­nan izin investasi tiga jam akan menambah rentetan per­ma­salahan ling­kungan ini. Ba­gaimanapun, waktu pe­me­rik­saan dokumen yang relatif sa­ngat singkat tersebut akan di­k­erjakan de­ngan terburu-bu­ru. Memang investor akan puas, pertum­buhan ekonomi me­ningkat, lapangan kerja ter­cipta, tetapi mimpi meles­ta­­ri­kan ling­kungan akan se­ma­­kin jauh dan kian termar­ji­­nalkan. Ke­lak, bukan hal yang berlebihan lagi bila ada pi­hak-pihak yang mem­pre­dik­­si bah­wa pulau Jawa akan teng­gelam. Se­mo­ga saja tidak.

Persoalan ling­ku­ngan hi­­dup bagi ne­gara ber­kem­bang se­­perti In­do­­ne­sia memang dile­matis. Sa­tu sisi ter­dapat tun­­tu­tan me­lak­sa­nakan pem­ban­gunan yang ber­dampak terhadap ling­­ku­ngan, di sisi lain harus me­­la­kukan upaya-upaya ke­les­­ta­rian lingkungan. Solu­si­nya, da­lam me­laksa­na­kan pem­­ba­ngunan praktis seka­li­gus me­ningkatkan mu­tu ling­ku­­ngan. Upaya memu­puk di­si­plin lingkungan da­lam ar­tian me­na­ati aturan yang ber­la­­ku se­bagai solusi dalam me­na­­nga­ni problem lingkungan yang kian marak. Percepatan pem­­ba­ngunan harus didu­kung. Na­mun pem­bangunan itu sen­diri tidak ber­arti me­nga­bai­kan ke­sela­ma­tan dan ke­­les­tarian ling­ku­ngan. Ke­dua­nya mesti seja­lan.

Pertama, menyediakan Sum­ber Daya Manusia yang an­dal dan kompeten. Artinya, da­lam menangani masalah pe­ri­zinan, yang dibutuhkan bu­kanlah petugas admi­nistra­si semata melainkan juga ber­wa­wasan lingkungan. Ha­rus ada prosedur yang kon­kret me­ngenai komitmen nyata pa­ra calon investor terhadap pe­lestarian dan per­bai­kan ling­kungan

Kedua, menjamin trans­pa­­ransi dengan menyediakan da­­tabase lingkungan di da­e­rah untuk mendukung peme­rik­­saan dalam proses pener­bi­­tan izin. Ketiga, corak kebi­ja­­kan pemerintah terhadap pem­­bangunan tidak boleh ha­nya menekankan keber­pi­ha­kan pada investasi semen­tara ling­kungan terabaikan. Ca­ra­nya dengan mengedukasi ma­sya­­rakat sekitar mengenai hak dan kewajiban investor da­­lam mengelola lingkungan. De­­ngan demikian, masya­ra­kat akan turut serta menga­wa­si realisasinya di lapangan. Ter­­akhir, harus ada tindakan te­­gas kepada pelanggar atau pe­­laku perusakan lingkungan se­­suai peraturan perundang-un­­dangan.

Pada gilirannya, dalam pe­nge­lolaan lingkungan hi­dup se­tiap orang mempunyai hak yang sama untuk menik­ma­ti ling­kungan hidup yang ba­ik dan se­hat. Adalah sebuah se­sat pikir jika sebuah bangsa ha­nya meng­upayakan per­tum­­buhan eko­no­mi dan me­nga­­baikan aspek ling­kungan. Ke­ber­lang­sungan dan kese­jah­teraan sebuah nega­ra jus­tru terletak pada kese­ha­tan ge­nerasinya. Layanan tiga jam itu, me­nu­­rut hemat penu­lis, jauh le­bih relevan jika di­te­rap­kan un­­tuk urusan ad­mi­nis­­tra­si lain yang lebih asasi, mi­­sal­nya saat mengurus KTP! ***

 

MORY YANA GULTOM
(Asisten Ombudsman Republik Indonesia)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]