Buktikan Kejanggalan

Pansus GPP-GPEMP Turun ke Lapangan


Kamis, 21 Januari 2016 - 04:37:06 WIB

PADANG, HALUAN Setelah melalui beberapa kali pembahasan, Panitia Khusus (Pansus) Gerakan Pensejahteraan Petani dan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPP GPEMP), DPRD Sumbar memutuskan untuk turun ke lapangan. Survei lapangan  dilakukan guna mengetahui sejauh mana program yang ada membawa manfaat di tengah masyarakat.

Ketua Pansus GPP-GE­PEMP, Apris Yaman, saat ditemui di ruangannya, Selasa (19/1) menyebut, tentang Program GPP-GPEMP, dari laporan yang masuk ke DPRD sejauh ini banyak hal yang janggal dan berjalan tak sesuai dengan yang seharusnya. Misal tentang adanya sapi bantuan yang tak tahu kemana peman­faatannya.

Saat diberikan ada sepu­luh ekor sapi, namun bebe­rapa waktu kemudian yang tinggal hanya beberapa ekor saja. Selain itu ada juga kasus sapi yang sudah diberikan habis begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Tak ada juga laporan yang masuk apa­kah sapi tersebut  mati atau dijual.

Kemudian, tentang pro­gram  GPP-GPEMP yang ber­kaitan dengan dinas per­tanian di Kabupaten Solok diterima informasi kalau petani penerima bantuan tak tahu menahu jika akan diberi bantuan bibit.

“Tiba-tiba sudah sudah ada saja petugas yang datang membawa bibit tanaman, sementara masyarakat yang akan diberi bibit tak tahu akan menerima bantuan sehingga mereka tak mau menerima,” ujar Apris.

Menurut Apris, semua  informasi tadi memang be­lum bisa dibuktikan kebe­narannya. Sebab Pansus baru mulai turun ke lapangan pada hari Selasa 19 Januari.

“Untuk pembahasan, se­jauh ini telah dilakukan se­kitar empat kali,” ujar Apris.

Disebut Apris, pada agen­da turun lapangan, Pansus dibagi menjadi lima tim. Daerah yang dikunjungi di antaranya, Kabupaten  Pasa­man, Pasaman Barat, Lima­puluh Kota, Payakumbuh, Agam Bukittinggi, Pariaman, Padang Pariaman dan bebe­rapa yang lain.

Jika pada saat di lapangan nanti Pansus menemukan semua informasi ada yang tak sesuai aturan, sejumlah opsi rekomendasi bisa diberikan. 

“Rekomendasi yang dibe­rikan Pansus tergantung dari hasil kajian dan temuan di lapangan. Jika terbukti tak mampu mensejahterakan peta­ni seperti tujuan awal dari pro­gram, bukan tak mungkin pro­gram GPP-GPEM dire­komendasikan untuk tidak dilanjutkan,” ucapnya.

Kendati demikian,  ia  juga menegaskan, DPRD tak punya maksud apa-apa dari semua ini. Pansus dibentuk murni untuk mengetahui se­jauh mana kedua program mampu membawa manfaat untuk masyarakat petani.

“Selama empat hari ke depan tim akan turun ke lapangan, usai dari lapangan akan ada pembahasan lebih lanjut, dan kemudian tanggal 30 Januari mendatang Pansus akan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi me­lalui paripurna yang akan dilaksanakan oleh DPRD,” tandas Apris.

Anggota Pansus GPP-GPEMP DPRD Sumbar  Yu­liarman juga menuturkan, Pan­sus GPP-GPEMP diben­tuk karena sebelumnya DPRD banyak menerima informasi kalau program belum berjalan sesuai harapan.  Misalnya saja, ada informasi yang me­nye­butkan jika pemberian bibit terkadang tak sesuai dengan kondisi si penerima bantuan.

“Contohnya, penerima bantuan berprofesi sebagai nelayan, tapi bantuan yang diberi bukanlah jaring pe­nang­kap ikan namun bibit tanaman, tentunya tidak co­cok. Hal-hal seperti itulah yang akan ditinjau ke la­pa­ngan,” terang Yuliarman. (h/len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 03 Agustus 2016 - 11:14:03 WIB
    BAHAS RANPERDA INISIATIF

    Empat Pansus Studi Banding ke Luar Provinsi

    PADANG, HALUAN — Un­tuk melanjutkan pem­bahasan empat Ranperda inisiatif, empat Panitia Khu­sus (Pan­sus) DPRD Kota Padang yang dibuat dalam sidang paripurna melakukan kun­jung­an kerja dan studi banding ke berbagai d.
  • Jumat, 13 Mei 2016 - 04:50:54 WIB

    Pansus Minta Hibah dan Bansos Dianggarkan

    PADANG, HALUAN— Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung­jawaban (LKPj) Kepala Daerah 2015 mere­ko­mendasikan Pemprov Sumbar mengang­garkan kembali belanja bantuan sosial (Bansos) dan belanja bantuan hibah.
  • Kamis, 12 Mei 2016 - 15:27:45 WIB

    Pansus DPRD : Koperasi Aktif di Sumbar Semakin Minim

    PADANG, HALUAN -- Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah 2015 melihat makin menurunnya jumlah koperasi aktif sebagai penggerak perekonomian di Sumbar..
  • Rabu, 13 April 2016 - 15:14:09 WIB

    Pansus DPRD Kunker ke Luar Sumatera

    PADANG, HALUAN — Gedung DP­RD Ko­ta Padang, sepi kembali. Panitia khusus (Pan­sus) DPRD Kota Padang kunjungan ker­ja (kun­ker) ke beberapa daerah di luar Su­matera pada, Selasa hingga Sabtu (12-16/4)..
  • Rabu, 30 Maret 2016 - 04:11:50 WIB

    Rekomendasi Pansus GPP-GPEMP Tertunda

    PADANG,HALUAN — Re­komendasi tim panitia khusus (Pan­sus) Gerakan Pen­sejah­teraan Petani/Gerakan Pe­ningkatan Ekonomi Ma­sya­rakat Pesisir (GPP/GPEMP) DPRD Sumbar sampai seka­rang masih tertunda. Rencana awalnya r.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]