UU Pilkada Dinilai Matikan Demokrasi


Jumat, 22 Januari 2016 - 02:57:26 WIB

JAKARTA, HALUAN — Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie mengatakan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada terkait ambang batas selisih perolehan suara, dinilai tak relevan dan justru menghambat bahkan mematikan demokrasi.

“Pembatasan dua persen itu tidak sehat dan tidak baik, terbukti itu menghambat demokrasi,” kata Jimly ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (21/1).

Hal itu dikatakan oleh Jimly ketika disinggung mengenai banyaknya permo­honan perkara sengketa Pilkada Serentak 2015 yang ditolak oleh Mahkamah Kons­titusi, karena tidak memenuhi syarat selisih perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Pilkada.

“Kalau di Jawa angka dua persen itu besar. Tapi kalau di luar Jawa dua persen itu hanya bisa 1.000 orang,” ucap Jimly.

Lebih lanjut Jimly mengatakan bahwa pembatasan dua persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Pilkada, semata-mata bukanlah hal yang substansial. “Tapi ini soal prosedur administrasi yang serta merta membatasi orang yang ber­perkara dan ini tidak sehat untuk demo­krasi,” kata Jimly.

Jimly kemudian menambahkan bahwa ambang batas dua persen terlalu membatasi hak rakyat, hanya karena evaluasi terkait dengan kasus pilkada di MK yang sebe­lumnya menimbulkan masalah nasional karena adanya kecurangan suap.

“Jadi semangatnya itu jangan hanya membatasi perkara, tapi semangatnya itu didalam di proses pembuktian kecurangan dalam Pilkada tersebut,” pungkas Jimly seperti dikutip republika.

Pada Kamis (21/1) Mahkamah Konsti­tusi kembali menggelar sidang pleno dengan agenda putusan perkara sengketa Pilkada serentak 2015, yang merupakan rangkaian sidang pengucapan putusan.

Sejak pukul 09.00 hingga pukul 16.00 pada Kamis, tercatat 16 perkara sengketa Pilkada serentak 2015 ditolak permoho­nannya oleh Mahkamah karena tidak memenuhi Pasal 158 Undang Undang Pilkada, terkait dengan ambang batas selisih perolehan suara. (h/yan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 18 Juli 2020 - 06:44:28 WIB

    PKS Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas Segera

    PKS Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas Segera HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta DPR pada masa persidangan ke-5 yang akan datang menjadwalkan pembahasan pencabutan RUU HIP yang merupakan RUU inisiatif DPR dari Prolegnas 2019-2024. Ada 2 al.
  • Kamis, 16 Juli 2020 - 19:10:34 WIB

    Pimpinan DPR Tegaskan Pembahasan RUU HIP Dihentikan

    Pimpinan DPR Tegaskan Pembahasan RUU HIP Dihentikan HARIANHALUAN.COM - Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) a.
  • Rabu, 15 Juli 2020 - 17:26:29 WIB

    Mahfud MD Besok Sampaikan Penundaan RUU HIP ke DPR

    Mahfud MD Besok Sampaikan Penundaan RUU HIP ke DPR HARIANHALUAN.COM – Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, pemerintah ingin fokus menangani pandemi virus Corona (Covid-19). Selain itu, pemerint.
  • Selasa, 14 Juli 2020 - 19:45:27 WIB

    RUU MLA Disetujui, Yasonna Langsung Lacak Aset Hasil Pidana di Swiss

    RUU MLA Disetujui, Yasonna Langsung Lacak Aset Hasil Pidana di Swiss HARIANHALUAN.COM - DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA), antara Republik Indonesia dan Konfed.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:32:22 WIB

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja harus mampu membuka peluang berusaha dan bertampak positif kepada dunia usaha serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, da.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]