Pemerintah Revisi UU Teroris

Lapas Jadi “Sekolah” Penyebaran Paham Radikal


Jumat, 22 Januari 2016 - 02:58:43 WIB

JAKARTA, HALUAN — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya sedang mematangkan konsep untuk membuat lembaga permasyarakatan (lapas) khusus teroris.

“Kita sedang berpikir membuat lapas khusus tero­ris,” kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Ka­mis (21/1).

Beberapa ide yang me­nge­muka adalah dengan pembuatan lapas di sebuah pulau yang dijaga super ketat, karena ‘penghuni’ lapas adalah para teroris kelas berat. Hanya persoa­lannya, sistem seperti itu bisa jadi malah membuat ‘sekolah’ teroris.

“Persoalannya dia di suatu tempat, walau ada pengawal, polisi, TNI, Den­sus 88. Kalau gabung satu tempat ini bisa menjadi tempat jadi ‘sekolah’ (me­nye­barkan ajaran tero­ris­me),” sambungnya.

Ide lainnya adalah de­ngan membuat lapas khusus teroris di beberapa tempat, setiap napi kelas kakap tidak boleh digabungkan dalam satu tempat.

“Dijaga sangat khusus, super maximum security dan tidak boleh digabung ke napi lain, kecuali hanya simpatisan,” tegasnya.

Lanjut Yasonna, dirinya su­dah menugaskan kepada Dir­jen Lembaga Per­ma­sya­ra­­katan untuk membuat pe­ta dan perkiraan jumlah ang­garan yang harus dike­luar­kan untuk membuat la­pas khusus teroris terse­but. “Ini agar jangan sampai me­reka membangun jari­ngan lagi dalam lapas,” tu­tup­­nya.

Revisi UU Teroris

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan untuk mengambil opsi revisi Un­dang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pem­be­rantasan Tindak Pidana Terorisme. Opsi lain yang tak dipilih adalah peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) dan pembuatan UU baru.

Sekretaris Kabinet Pra­mono Anung menyatakan, usai keputusan tersebut, Jokowi langsung menu­gas­kan Menko Polhukam Lu­hut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, untuk memproses dalam bentuk rancangan UU yang nantinya akan diserahkan ke DPR RI.

Pramono menegaskan, revisi itu nantinya tetap akan mengekedepankan asas pra­duga tak bersalah dan per­soa­lan Hak Asasi Manusia (HAM). Kader PDI Per­jua­ngan (PDIP) itu melan­jut­kan, pertimbangan konten revisi sangat bergantung dari ber­bagai isu radikalisasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

“Berkaitan dengan ideo­logi, kekerasan, pendidikan, ketimpangan, dan kesen­jangan. Faktor itu menjadi petimbangan pemerintah dalam mengambil sikap nantinya,” kata Pramono dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta Pu­sat, Kamis (21/1) seperti dikutip okezone.

Perubahan itu akhirnya diambil, karena perkem­ba­ngan ekstrimisme di Indo­ne­sia dan dunia yang me­nun­tut penanganan yang le­bih konprehensif. Terlebih, perkembangan internet mem­­buat paham radikal bisa menyebar lewat dunia maya dan situs online. Atas dasar itu pulalah, Jokowi memerintahkan agar laman dan akun penyebar paham radikalisme ditutup.

“Selain itu, satu sumber radikalisme, selain ajaran langsung ternyata tumbuh di lapas. Maka Presiden minta Menkumham tertibkan la­pas yang ada, agar tidak jadi tempat tumbuhnya radi­ka­lisme,” tutup Pramono.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang hadir dalam rapat terbatas di Istana Negara, untuk membahas tentang revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tin­dak Pidana Terorisme mengatakan, pendapat dari setiap lembaga soal aspek yang perlu direvisi tentu akan berbeda-beda. Hal itulah yang nanti akan di­dis­kusikan bersama di hadapan Presiden Joko Widodo.

“Nanti diskusikan kan, mungkin berbeda-beda, kita mau satukan itu. BIN ham­ba­tannya apa, kepolisian hambatannya apa, itukan nantinya dirumuskan. Nanti setelah kita beri keterangan ya,” jawabnya. (h/yan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]