Tentang Gafatar


Jumat, 22 Januari 2016 - 03:53:26 WIB
Tentang Gafatar

Heboh organisasi massa Ga­­fatar (Ge­rakan Fajar Nu­san­­tara) cukup menyedot per­ha­tian kita belakangan ini. Pem­­beritaannya bersaing de­ngan heboh terbunuhnya Mir­na oleh racun sianida, teror Thamrin, meradangnya Fahri Hamzah-KPK, dan kis­ruh dualisme kepemimpinan Gol­­kar.

Di provinsi kita, isu Ga­fatar mulai memanas kala pemberitaan di media massa, Senin (18/1/15) lalu yang menyigi hilangnya 16 warga Kota Padang. Tak tanggung-tanggung, Kepala Kejaksaan (Widodo) benar yang turun untuk menginformasikan ke para jurnalis mengenai ke­mung­kinan bergabungnya 16 warga tersebut ke dalam orga­nisasi yang ternyata tidak per­nah terdaftar resmi di Ke­mendagri (selasar.com, 13/1/16). Sesuai pasal 30, UU no­mor 16, tahun 2004, kejak­sa­an diberi kewenangan me­nga­­wasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ne­gara, serta mencegah pe­nya­­lah­gunaan dan penodaan aga­ma (republika.co.id, 18/1/16).

Walau secara resmi sudah membubarkan diri, namun tindakan anarkis akibat ke­ma­rahan massa ternyata me­le­dak di Kalimantan Barat, Se­nin, 18 Januari lalu. Tin­dakan kekerasan yang berten­tangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu merebak saat proses evakuasi warga eks-Gafatar di Moton Pan­jang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pa­da Selasa (19/1/2016). Aksi sepihak itu bahkan diikuti pembakaran pemukiman warga (kom­pas.­com, 21/1/16).

Menyimak fenomena itu, tentunya kita prihatin. Kita memang gusar dan merasa terganggu dengan keberadaan organisasi yang bertujuan menjerumuskan masyarakat ke dalam ideologi sesat dan menyesatkan. Namun, seba­gai negara yang berazazkan Pancasila, setiap tindakan yang melawan hukum tentu wajib dikenai sanksi hukum. Dalam konteks ini, jika benar Gafatar merupakan orga­nisasi terlarang yang harus ditum­pas, tentunya cara-cara yang lebih beradab dan persuasif mesti dikedepankan. Ingat, para simpatisan Gafatar ada­lah manusia juga yang punya hak untuk hidup di seluruh tumpah darah Indonesia.

Menarik menyimak apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Ku­mo­lo, yang meminta masyarakat tidak memusuhi warga man­tan anggota kelompok Gafa­tar. Menurut Tjahjo, para eks pengikut Gafatar tersebut perlu mendapatkan pem­bina­an (Kompas.com, 21/1/16). Kita patut apresiasi pernya­taan pejabat yang berkom­pe­ten menangani kasus Gafatar. Namun kita sangat menya­yang­kan, pernyataan itu baru dimunculkan ke hadapan publik setelah sekitar 700 orang eks anggota Gafatar diusir dari Kabupaten Mem­pa­wah, Kalimantan Barat dan berujung pada pembakaran pemukiman.

Menarik pula apa yang disampaikan Kapolri, Jen­de­ral (Pol). Badrodin Haiti yang menyayangkan media massa yang memiliki andil dalam maraknya laporan orang hi­lang yang diduga terkait Gafa­tar di sejumlah wilayah. Ba­dro­din mengatakan, hal terse­but justru membuat resah banyak orang.”Itu kan akibat pemberitaan di media. Media itu kan memberitakan gen­car-gencar soal Gafatar orang hilang ini itu. Akhirnya, ma­sya­rakat di perkampungan menjadi resah dan timbul penolakan-penolakan,” demi­kian Kapolri sebagaimana dikutip dari Kompas.com (20/1/16).

Menilik dua hal di atas, kita tentu semakin prihatin. Gafatar adalah permasalahan lama yang baru. Tidak sekali ini Indonesia disibukkan oleh eksistensi organisasi tak jelas dan sesat serta menyasar pada perekrutan anggota ma­sya­rakat secara tidak bertang­gungjawab. Amat disayang­kan, pemerintah dan media seolah tidak mau belajar menyikapi secara objektif-proporsional sembari mem­per­timbangkan kemungkinan masyarakat terprovokasi seca­ra tidak langsung atas pem­beritaan mengenai ekses nega­tif ormas sesat tersebut. Pe­me­rintah terlambat mem­bas­mi dari pangkal eksistensi organisasi, sementara media seolah terjebak akan daya pikat berita yang begitu ‘seksi’ diangkat dari segi sensasinya belaka.

Terlebih, masyarakat kita di mana-mana terbagi ke dalam berbagai strata sosial yang majemuk, tidak saja dari segi ideologi, namun juga tingkat pendidikan yang tidak merata. Kalangan menengah ke atas mungkin masih bisa mencerna berita, memilah dan menyortirnya sehingga tidak terpancing secara dang­kal atas pemberitaan yang bisa jadi bernada provokatif. Sebaliknya, kelompok masya­rakat yang memiliki referensi minim dan daya kritis yang tumpul akan sangat mudah terbakar emosi dan aksinya di lapangan menghadapi kelom­pok lain dalam lingkungan sosialnya yang notabene ‘di­jus­tifikasi’ bersalah, sesat.

Ke depan, kita butuh ik­lim yang menyejukkan dan mam­pu membangun kesa­da­ran untuk mengutamakan to­leransi serta tindakan yang se­jalan dengan nalar demo­kra­si dan nilai-nilai kema­nu­sia­an. Hukum harus dite­gak­kan seoptimal mungkin meng­hadapi seluruh kemung­kin­an chaos. Di provinsi seperti Kalimantan Barat (dan pro­vinsi lain yang poten­si konflik antar kelompok ideologinya tinggi) harus di­tem­patkan para pejabat kepo­lisian dan kejaksaan yang tidak saja tahu bagaimana menangkap dan menghukum para anggota masyarakat yang me­langgar hukum, namun ju­ga yang bijak dan berpikiran jer­nih serta memiliki keca­ka­pan berko­munikasi dengan ber­bagai kelompok masya­rakat.

Bupati dan Gubernurnya pun harus terus belajar dan mau menerima kritikan un­tuk instrospeksi. Di pihak lain, media harus tetap berpe­gang teguh pada elemen-ele­men dasar jurnalisme, di ma­na salah satunya adalah ke­wa­jiban untuk memper­tim­bang­kan ekses tak terduga dari cara pemberitaan setiap isu dan tema yang sensitive. Inti­nya, Gafatar wajib di­berantas, namun cara mem­berantasnya tetap harus di­kelola oleh warga negara, jurnalis dan pemimpin yang beradab. ***

 

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial, UNP)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 20 Maret 2020 - 21:43:38 WIB

    Sekilas Tentang Prof.DR. Achmad Mochtar, Virus Corona Dan Laboratorium Eijkman 

    Sekilas Tentang Prof.DR. Achmad Mochtar, Virus Corona Dan Laboratorium Eijkman  Rumah Sakit Achmad Mochtar  (RSAM) Bukittinggi ditunjuk oleh pemerintah provinsi Sumatra Barat sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19..
  • Jumat, 30 Agustus 2019 - 14:19:16 WIB

    Mantan Direksi Telkomsel Bicara Tentang Papua,“Saya Prihatin dan Teramat Sedih”

    Mantan Direksi Telkomsel Bicara Tentang Papua,“Saya Prihatin dan Teramat Sedih” Kerusuhan yang terjadi di Jayapura pada hari Kamis (29/8) hingga terjadi pembakaran oleh massa membuka kenangan lama Garuda Sugardo, yang penah bertugas di Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat) pada tahun 1991-1998, seb.
  • Jumat, 23 Juni 2017 - 17:50:33 WIB
    Catatan Tentang Penjaga Muruah Minang di Perantauan (Bag-1)

    Memaknai Jalan Pikir Dony Oskaria: Tentang Minang dan Perjuangan Mambangkik Batang Tarandam

    Memaknai Jalan Pikir Dony Oskaria: Tentang Minang dan Perjuangan Mambangkik Batang Tarandam Dony adalah orang pertama yang berdiri kala Minang disebut buruk oleh orang diperantauan. Telinganya panas, saat tanah yang dicintainya semati-matinya cinta dianggap sebagai tempat orang-orang yang tak mampu lagi bangkit dar.
  • Senin, 19 Juni 2017 - 17:13:16 WIB

    Tentang Nama

    Tentang Nama Sekalipun Shakespeare (melalui Juliet dalam lakon Romeo and Juliet) mengatakan, “Apalah arti sebuah nama,” bagi banyak orang (muslim utamanya), nama adalah doa. Nama merupakan sumber energi bagi setiap orang. Bahkan, menu.
  • Rabu, 17 Februari 2016 - 03:45:52 WIB

    Tentang Kartu Identitas Anak

    Tentang Kartu Identitas Anak Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan baru di awal 2016. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016, semua anak berusia di bawah 17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]