13 Perda Disahkan, 4 Sudah Ada Pergub


Jumat, 22 Januari 2016 - 03:57:12 WIB

PADANG, HALUAN — Tahun 2015 kemarin DPRD telah menetapkan 13 Perda. Dari 13 Perda yang telah ditetapkan tersebut, yang baru dibuat Pergubnya baru empat Perda.  “Dari  keseluruhan Perda yang telah ditetapkan pada 2015 kemarin, yang baru ditindak lanjuti dalam bentuk pergub memang baru empat,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano, saat dihubungi Rabu (20/1).

Keempat Perda yang telah ditindaklanjuti dalam Pergub lebih pada Perda yang berkaitan dengan APBD, dan laporan pertang­gungja­waban tentang pemerintah daerah.  Sementara Perda yang berhubungan langsung dengan masyarakat hanya baru satu yang telah ada Pergubnya. Keempat Perda yang telah ditin­daklanjuti dalam bentuk  Pergub tersebut adalah, Perda Perubahan APBD 2015, Perda APBD 2016, Perda laporan pe­r­tang­gungja­waban kinerja pemerintah daerah. Dan, terakhir, perda yang implementasinya langsung ke tengah masyarakat adalah, Perda retribusi perizinan tertentu.

“Perda Retribusi Perizinan tertentu ini ditindaklanjuti dalam bentuk tiga Pergub. Pertama Pergub izin memperkerjakanan tenaga asing, retribusi tentang trayek, dan usaha perikanan,” terang Arkadius.

Kemudian yang saat ini telah dimasukkan SKPD terkait ke biro hukum ada satu Perda lagi, yakni Perda tentang pelayanan publik. Untuk lainnya masih dalam kajian SKPD.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pembuatan Perda memang tak ada aturan berapa lama batasan waktu pembuatan Pergubnya.  Kendati demikian, sebutnya, agar Perda yang dibuat tidak mandul setiap  regulasi tersebut ketuk palu di tingkat DPRD, Pemprov telah diingatkan untuk segera mengeluarkan Pergub.

“Agar fungsi pengawasan DPRD berjalan dengan baik, Balegda dan Komisi terkait kita ingatkan untuk mempertanyakan tentang kelanjutan Perda yang telah disahkan tersebut ke Pemprov,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dewan DPRD Sumbar Raflis menuturkan,  dalam  melakukan pembahasan satu buah Perda, anggaran yang akan dipakai berada pada kisaran lebih kurang Rp200 juta.  Hal tadi berlaku jika pembahasan dilakukan oleh Komisi. Jika dibahas oleh lintas Komisi atau tim Pansus, anggaran yang di­habiskan lebih kurang Rp400 juta.  Dijelaskan Raflis, pem­bahasan oleh pansus akan memakan anggaran lebih banyak dikarenakan anggota yang dilibatkan berbeda, atau bisa dikatakan juga lebih banyak.

“Berkaitan dengan mana Perda-Perda  yang telah dibuatkan Pergub atau mana yang belum, yang lebih tahu adalah pimpinan. Sejauh ini Sekretariat belum ada menerima laporan tentang itu,” ucap Raflis. 

Terkait ini, 13 Ranperda yang telah di­sahkan di tahun 2015, diantaranya adalah, Perda tentang kemandirian pangan, retribusi jasa usaha, perlindungan dan pemenuhan hal penyandang disabilitas, pembinaan jasa konstruksi, dan pertanggungjawaban pelak­sanaan APBD Sumbar 2014. 

penyelenggaraan pelayanan publik, tang­gungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, pemanfaatan bagian jalan, APBD-P Sumbar 2015, APBD Sumbar 2016, peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan rakyat, pernyertaan modal pemda pada perseorangan terbatas, dan perubahan atas perda nomor 15 tahun 2012 tentang pendirian PT. Jamkrida. (h/len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]