Pascaputusan MK

KPU Tanah Datar dan Solok Pleno, Pasaman Tidak


Jumat, 22 Januari 2016 - 04:05:48 WIB

PADANG, HALUAN — Mah­­­kamah Konstitusi (MK) sudah memutus per­ka­ra hasil pilkada (PHP) di tiga daerah, yakni Pilbup Kabupaten Pasaman, Tanah Datar dan Solok. Gugatan para penggugat, seperti yang telah diberitakan sebelum­nya, ditolak majelis hakim MK, Senin (18/1) lalu.

Sebagai tindaklanjut, KPU di daerah terkait akan segera melakukan tahapan Pilkada selanjutnya, yakni pleno penetap calon kepala daerah terpilih. Hanya saja, di Pasaman hal ini tidak dilakukan. KPU Kabupaten Ta­nah Datar sendiri telah mela­kukan fase tahapan pleno penet­apan.

Menurut Ketua Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Suma­tera Barat Amnasmen, khusus bagi KPU Pasaman tidak perlu mela­kukan pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, karena sudah dilakukan sebelum­nya pada 17 Desember 2015.

“Majelis hakim MK, telah mengirimkan surat hasil kepu­tusan untuk ditindak lanjuti oleh DPRD Pasaman usai menolak gugatan pasangan calon nomor urut satu Benny Utama-Daniel pada Senin, 18 Januari lalu,” ucap Amnasmen, Rabu (20/1).

Dengan keluarnya putusan MK ini, artinya pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Pasaman adalah pasa­ngan nomor urut dua Yusuf Lubis-Atos Pratama.

Sebelumnya, MK telah nyata menolak gugatan tim paslon bupati Pasaman nomor urut satu Benny Utama-Daniel (BeDa), berdasarkan sidang putusan MK yang berlangsung di Gedung MK Jakarta pada, Senin (18/1). Gu­gatan sengketa Pilkada Kabu­paten Pasaman yang diterima oleh pihak MK itu, berdasarkan register perkara bernomor 88/PHP.BUP-XIV2016/ tertanggal 18 Januari 2016. Gugatan paslon nomor urut satu melebihi batas waktu, aturan 3 kali 24 jam, dan perselisihan hasil suara melebihi batas sesuai surat PMK Hasil gugatan Pilbup Pasaman 2015, yang masuk di Mahkamah Kon­stitusi (MK), berakhir.

Dalam amar putusannya No­mor 88/PHP BUP-XVI/2016, Senin (18/1), MK  menolak seluruh gugatan paslon Benny Utama-Daniel (BeDa). Seluruh tudingan kepada termohon pas­lon YA (Yusuf Lubis-Atos Prata­ma), dinilai 9 Hakim  Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, terban­tahkan dan tidak beralasan menu­rut hukum.

Amar putusan MK tersebut, menyatakan, pertama menga­bulkan eksepsi termohon (KPU) dan eksepsi pihak terkait Yusuf Atos, sepanjang tengang waktu pengajuan permohonan. Sebagai mana diatur dalam pasal 157 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, Junto pasal 5 PMK Nomor : 1 tahun 2015, tentang batas waktu pengajuan permo­honan 3 kali 24 jam, setelah penetapan pemenang pilkada oleh KPU setempat. Untuk di Pasa­man pleno penetapan Pil­kada dilakukan pada, Kamis 17 Desem­ber 2015 lalu, pada pukul 14.00 WIB.

Sementara pengajuan gugatan PHP oleh paslon nomor urut satu Benny Utama-Daniel (BeDa) didaftarkan ke MK pada, Selasa 22 Desember 2015 pukul 16.24 WIB. Selanjutnya, permohonan pemo­hon tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena telah mele­bihi batas waktu. Demikian disam­paikan hasil sidang putusan MK pada pukul 12.02 WIB yang dipim­pin oleh Ketua MK Arief Hidayat. 

Penetapan Calon

Dari Kabupaten Solok, KPU setempat kembali melakukan langkah taktis yang sempat ter­ganjal dengan masuknya gugatan itu dengan melanjutkan proses penetapan calon terpilih untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Ketua KPU Kab. Solok Elwi­za di kantor KPU setempat, Rabu (20/1) menyebutkan sete­lah keluarnya putusan MK no­mor 73/PHP.BUP-XIV/2016, KPU harus merubah kembali konsideran penetapan calon terpilih dengan memasukkan nomor putusan MK untuk me­nam­bah dasar hukum penetapan calon terpilih. Namun sebelum­nya pihaknya juga akan meng­konsultasikan langkah yang akan diambilnya kepada KPU Prof. Sumbar terlebih dahulu.” Kita tak ingin salah langkah, makanya kita ingin konsultasikan dulu hal ini dengan KPU provinsi, apakah dengan keluarnya putusan MK ini kita harus merubah SK penetapan atau tidak,” beber Elwiza.

Pihak KPU sendiri kata Elwi­za, juga tidak akan memperma­salahkan jika pihak Desra-Bach­tul juga akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait penetapan pasangan calon kada sebelumnya. “ Silahkan, itu merupakan hak beliau sebagai warga negara,” katanya.

Terpisah, terkait keluarnya putusan MK ini, masyarakat di daerah penghasil buah markisa yang sudah mulai langka itu berharap hal itu setidaknya telah memberikan kepastian untuk kelanjutan proses Pilkada di daerah itu. “ Sebagai orang awam masalah hukum kita tidak begitu tahu rangkaian proses hukum yang sedang berjalan. Namun dengan adanya putusan ini kita berharap pelantikan bupati ter­pilih dapat dilaksanakan,” kata Sukiman Dt Rangkayo Basa (72) warga nagari Cupak Kec. Gu­nung Talang.

Sebagai orang yang telah hidup di tiga zaman, pihaknya berharap persoalan yang terjadi selama proses pilkada ini tidak sampai merusak tatanan sosial dan hubungan silaturrahim di tengah masyarakat. Karena me­nu­rutnya, pelaksanaan pilkada sejatinya merupakan proses pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat. “Kalau selalu ribut dengan pilkada, masyarakat kan bingung juga. Kita harap proses ini cepat selesai, dan Bupati terpilih dapat segera dilantik dan menjalankan tugas membangun daerah,” pungkasnya.(h/eni/ndi)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]