Nelayan Keluhkan Izin Melaut


Jumat, 22 Januari 2016 - 04:10:09 WIB
Nelayan Keluhkan Izin Melaut Kebijakan pemerintah yang mengharuskan nelayan mengantongi SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) berimbas bagi nelayan yang mengoperasionalkan kapal berbobot 30 GT. Jika tidak memiliki SIPI, mereka akan berhadapan dengan aparat. (ANTARA)

SIPI menjadi “hantu laut” baru bagi nelayan, khususnya mereka yang mengarungi lautan dengan kapal di atas 30 GT. Jika dibiarkan, bisa jadi akan timbul persoalan baru karena 25 ribu orang menggantungkan hidupnya si sektor ini

JAKARTA, HALUAN —  Ang­gota Komisi IV DPR RI, Hermanto mengungkap para pemilik kapal di atas 30 GT di Sumatera Barat mengeluhkan sulitnya me­ngurus Surat Ijin Penangka­pan Ikan (SIPI) di Pusat.

 “Ada sekitar 400 kapal nelayan di atas 30 GT di Sumatera Barat.   Per­wa­kilan mereka me­ngeluh sudah berusaha mengurus SIPI ke Pusat tetapi surat itu tidak juga kunjung keluar”, kata Hermanto me­ngung­kap keluhan nelayan dalam keterangan tertul­isnya kepa­da Haluan.

SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklu­sif Indonesia  (ZEEI).  Ka­pal perikanan diatas 30 GT diharuskan mengurus atau memperpanjang izin tahu­nan di Kementerian Kelau­tan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Menurut Hermanto, da­lam kondisi tidak memiliki SIPI ini para nelayan diha­dapkan pada dua pilihan yaitu nekat melaut atau tidak melaut.  “Mereka yang memilih nekat melaut ber­arti mengambil resiko di­tang­kap aparat hukum. Me­nu­rut pengakuan mereka, sudah ada 2 kapal yang ditangkap”, katanya.

Yang tidak berani me­nanggung resiko ditangkap, lanjutnya, maka memilih tidak melaut.  Kapalnya tidak beroperasi dan awak­nya mencari pekerjaan lain atau menganggur.  “Aturan yang ada bukannya mengu­rangi pengangguran malah justru menambah pengang­guran.  Bukannya mengen­taskan kemiskinan malah justru menambah kemis­kinan”, ucapnya.

Keluhan nelayan terse­but disampaikan juga ke DPRD Provinsi Sumbar. “Karena ini ranah Pusat, aspirasi ini dibawa oleh anggota DPRD Sumbar da­lam kunjungan ke Komisi IV DPR beberapa waktu lalu”, ungkapnya.

Hermanto meminta KKP segera merespon kelu­han ini.  “Para nelayan itu tdk keberatan mengurus ijin ke Pusat untuk SIPI kapal di atas 30 GT.  Tetapi mereka minta ada petugas KKP dari Pusat yang bisa memberikan pelayanan di daerah, seti­daknya di ibukota provinsi”, paparnya.

Untuk mengurus SIPI, tambahnya, mereka minta tidak perlu ke Jakarta. “Ka­lau harus ke Jakarta, mere­ka bilang biayanya besar. Harus ada dana trans­por­tasi, menginap, konsumsi dan lain-lain. Pengeluaran akan membengkak bila uru­san tidak selesai dalam satu hari”, tuturnya.

Belum lagi kalau ada persyaratan yang kurang, mereka tentu harus pulang dulu untuk melengkapinya. “Bisa dibayangkan bagaimana kesalnya mereka. Sudah keluar biaya, waktu dan tenaga lalu harus pulang dengan tangan kosong”, ucapnya.

“Nelayan Sumatera Barat saja sudah mengeluh demikian. Kelu­han yang lebih dalam tentu akan dialami oleh nelayan yang ting­galnya lebih jauh dari Jakarta, seperti nelayan di Sabang dan Papua”, pungkasnya.

25 ribu orang

Dari catatan Haluan, Kemen­terian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai 2014 member­lakukan penghentian pemberian izin terhadap nelayan pengguna kapal di atas 30 GT berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2014. Peraturan itu mengatur tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penang­kapan Ikan dan Alat Bantu Pe­nang­kapan Ikan di Wilayah Indonesia. Larangan berlaku pada wilayah pengelolaan perika­nan (WPP) 572 yang meliputi perairan Aceh sampai Selatan Jawa. Atas aturan ini, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya agar KKP memberi kelonggaran bagi nelayan untuk melaut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Yos­meri mengatakan, dengan diber­la­kukannya aturan ini, sebanyak 25.000 orang yang mengan­tungkan hidupnya dari tangkapan kapal di atas 30 GT ini dalam keadaan tidak menentu. Seba­nyak 250 kapal nelayan di atas 30 GT merasa was-was ketika melakukan tangkapan di laut luas.

“Kami sudah beberapa kali menyurati pusat agar memberi kelonggaran kepada nelayan di sini. Namun menteri bersikeras tidak akan memberi izin. Tapi kami masih berusaha seperti melakukan penjajakan kepada pihak keamanan di laut,” ucap Yosmeri ketika dihubungi Ha­luan, kamis (21/1).

Yosmeri mengatakan, pihak­nya sudah menjalin komunikasi dengan pihak Polisi air dan keamanan laut agar memper­timbangkan nelayan Sumbar yang melaut. Hal ini diterima dan terjadi kesepakatan hingga selesai Pilkada 2015.

“Di tahun 2016 ini kita harus pikirkan lagi langkah apa yang harus kita lakukan. Beruntung di tahun 2014 dan 2015 nelayan masih bisa melaut, sehingga tidak mempengaruhi hasil produksi ikan. Tapi jika ini diberlakukan tegas, tentu akan berdampak,” terangnya. (h/rel/mat/eni)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]