OJK Cabut Izin Usaha BPR Mitra Bunda Mandiri


Sabtu, 23 Januari 2016 - 04:25:53 WIB

PADANG, HALUAN — Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Bunda Mandiri terhitung 22 Januari 2016.

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha atas PT BPR Mitra Bunda Mandiri yang beralamat di Jalan Moh. Zein Nomor 152, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, BPR tersebut telah masuk dalam status pengawasan khusus.

Kepala Kantor OJK Sumbar Indra Yuheri pada wartawan, Jumat (22/1) menyampaikan, status pengawasan tersebut sudah terhitung sejak 13 Mei 2015. Kemudian, sesuai ketentuan yang berlaku BPR tersebut sudah diberikan kesempatan selama 180 hari untuk melakukan upaya penyehatan yang nyata.

“Penetapan status pengawasan tersebut karena kesalahan pengelolaan oleh ma­nagemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan upaya penyehatan tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh BPR tersebut untuk keluar dari status pengawasan khusus,” terangnya.

Ia mengatakan, setiap BPR harus memiliki kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 4 persen dan rata-rata cash ratio dalam enam bulan terakhir minimum sebesar 3 persen. “Dengan dicabutnya izin usaha kepada BPR Mitra Bunda Mandiri, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan undang-undang No 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah dalam Undang-undang No 27 tahun 2009,” jelasnya.

Indra juga mengimbau kepada masyarakat Sumbar dan nasabah PT Mitra Bunda Mandiri agar tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan pen­jaminan dan likuidasi oleh LPS.

Sementara itu, Director Bank Likuidasi Grup, Didik Madiyono menyampaikan, dengan dikeluarkannya surat pencabutan izin usaha kepada BPR Mitra Bunda Mandiri, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

“Dalam rangka pembayaran klaim pen­jaminan simpanan nasabah PT BPR Mitra Bunda Mandiri, LPS akan melakukan rekon­siliasi dan verivikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayarkan dan tidak layak dibayar,” paparnya.

Didik menambahkan, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Mitra Bunda Mandiri akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. (h/win)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 06 April 2020 - 01:06:27 WIB

    Hore! OJK Bolehkan Debitur Terdampak Corona Tunda Cicilan KPR

    Hore! OJK Bolehkan Debitur Terdampak Corona Tunda Cicilan KPR JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan bagi debitur yang ekonominya terdampak pandemi Corona dengan menunda kewajiban membayar Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  .
  • Sabtu, 28 Maret 2020 - 20:31:48 WIB

    OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum

    OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang konsolidasi bank umum. Peraturan OJK (POJK) nomor 12/POJK.03/2020 ini sebagai upaya mendorong terciptanya struktur perbankan yang kuat, m.
  • Rabu, 04 Maret 2020 - 23:35:32 WIB

    Alirman Sori Dorong OJK Tingkatkan Program Edukasi untuk UMKM

    Alirman Sori Dorong OJK Tingkatkan Program Edukasi untuk UMKM PADANG,HARIANHALUAN.COM- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Alirman Sori mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Penyaluran kredit untuk UMKM juga te.
  • Kamis, 23 Januari 2020 - 22:11:04 WIB

    Misran Pasaribu Nakhoda Baru OJK Sumbar

    Misran Pasaribu Nakhoda Baru OJK Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida melantik Kepala Kantor OJK Sumbar, Misran Pasaribu, bertempat di Auditorium Gubernuran, Kamis (23/1/2020). Pelantikan dan Serah .
  • Rabu, 22 Januari 2020 - 12:50:02 WIB

    OJK Diusulkan Bubar, Sri Mulyani Setuju?

    OJK Diusulkan Bubar, Sri Mulyani Setuju? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM  - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang untuk mengembalikan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI). Hal itu dikarenakan fungsi pengawasan yang dilakukan OJ.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]