Dewan Tak Tahu Keberadaan DRD


Sabtu, 23 Januari 2016 - 04:53:36 WIB
Dewan Tak Tahu Keberadaan DRD

PADANG,HALUAN — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengaku tidak tahu tentang ke­beradaan Dewan Riset Daerah (DRD).  Hal ini terungkap saat rapat panitia khusus (Pansus) Pemilihan Gubernur- Wakil Gu­bernur (Pilgub) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (20/1).

Entah karena DRD yang tidak terlalu terekspos atau bagaimana, namun ketika tenaga Ahli DPRD Rusdi Lubis menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki DRD, Ketua Pansus Pilgub Marlis menyebutkan bahwa ia baru mendengar hal itu.

“Kami baru mendapatkan informasi mengenai DRD ini, apakah karena kurang mendapat informasi atau memang DRD yang jarang terekspos,” kata Marlis.

Rusdi Lubis yang juga anggota Komisi bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan di DRD kemudian menerangkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki DRD.

Dewan Riset itu berada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda). Tugas dan fungsinya adalah mengkaji setiap rancangan program pembangunan daerah bukan saja pembangunan fisik tetapi juga pembangunan bidang politik, hukum dan pemerintahan dan sebagainya.

“DRD ini diketuai oleh Fachri Ahmad berkantor di Bappeda,” ungkap Rusdi.

Terungkapnya keberadaan DRD ini ber­mula ketika Pansus Pilgub mewacanakan mengenai sistimatis kajian pelaksanaan pilkada antara pilkada langsung atau melalui  DPRD.

Pansus mewacanakan apakah kajian ter­sebut akan diserahkan kepada survei atau kepada kajian akademik. Jika melalui survei tentu akan melibatkan lembaga survei atau jika melalui kajian akademik tentu akan me­libatkan lembaga akademik.

“Terkait survei atau kajian akademik yang ingin dilakukan Pansus kami me­ngin­for­masikan bahwa ada DRD bisa me­lakukannya, karena DRD memiliki tanggungjawab seperti itu ,” kata Rusdi.

Dengan adanya informasi tersebut , Marlis  menyambut baik dan berharap nantinya DRD dapat terlibat dalam memberikan saran dan masukan sehingga pansus Pilgub dapat mem­be­rikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan.

Sebaliknya, Rusdi Lubis berharap dalam poin rekomendasi itu nantinya juga ada yang diarahkan untuk ditindaklanjuti oleh DRD. Tentang ini, Pansus Pilgub DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat lanjutan setelah kegiatan pansus diskor sementara pada saat pelaksanaan pemilihan gubernur- wakil gubernur (pilgub) Sumatera Barat yang dilaksanakan serentak dengan pilkada 13 kabupaten/ kota.

Pansus berencana akan melanjutkan kajian pendalaman terhadap pokok- pokok persoalan yang di-pansus-kan. Menurut Marlis, ada empat pokok persoalan yang akan didalami lebih jauh oleh pansus diantaranya persoalan petahana, pelanggaran administrasi pencalonan dan masalah penganggaran. Pansus juga berencana akan melakukan perbandingan dengan pelaksanaan pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah yang tertunda karena adanya gugatan ke PTUN. (h/len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]