MK Tolak Gugatan MK-FB

Hari Ini, KPU Tetapkan Gubernur Terpilih


Sabtu, 23 Januari 2016 - 04:54:46 WIB

PADANG, HALUAN — Jika tidak ada aral melintang, hari ini Sabtu (23/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, akan menggelar pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih periode 2016-2021. Agenda penetapan hasil calon terpilih tersebut akan dilaksanakan di Padang mulai pukul 14.00 WIB.

“Rapat pleno ini di­agen­dakan sehubungan telah dipu­tuskannya sengketa pemi­lihan kepala daerah (Pilkada) Sumbar hari ini oleh Mah­kamah Konstitusi (MK),” kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Jumat (22/1).

Amnasmen mengatakan, sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang reka­pitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada menyatakan bahwa penetapan hasil pemilihan dilakukan paling lama satu hari setelah keputusan MK. Dalam kegia­tan ini, KPU juga mengun­dang berbagai pihak dari pemerintahan calon yang bersangkutan.

Hasil putusan Mahkamah Kon­stitusi (MK) menolak gu­gatan pasangan calon (pas­lon) gu­bernur Muslim Kasim-Fau­zi Bahar (MK-FB) pada si­dang dismissal (sela) yang di­ge­lar pada Jumat (22/1). Si­dang perkara Perselisihan Ha­sil Pemilihan Umum (PH­PU) ini, digelar pada pukul 10.00 WIB dipimpin lang­sung oleh hakim ketua Arief Hi­dayat.

MK mengabulkan eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait tentang kewenangan mahkamah. Di poin selan­jutnya, MK juga memustuskan dalam amar putusannya per­mohonan pemohon tidak da­pat diterima. Gugatan terse­but tidak dapat diterima, karena selisih suara dengan kompetitornya Irwan Prayit­no-Nasrul Abit lebih dari 1,5 persen.

Komisioner Divisi Hu­kum KPU Sumbar Nurhaida Yetti mengatakan, eksepsi KPU dikabulkan oleh MK, gugatan MK-FB tidak dapat diterima karena selisih suara kedua pasangan mencapai 19,6 persen.

Diberitakan sebelumnya, tanggal 19 Desember 2015, KPU Sumbar telah mene­tapkan pasangan yang di­aju­kan PKS dan Gerindra, IP-NA sebagai peraih suara terbanyak yakni 1.175.858 suara atau 58,62 persen. Se­dang­kan Paslon nomor urut 2 Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-FB) memperoleh 830.­131 suara atau 41,38 persen.

Sebelumnya, sidang PH­PU terkait sengketa pilgub Sumbar ini telah dua kali dilakukan. Pertama, pada Ka­mis (7/1) lalu, sidang dige­lar dengan agenda penyam­pai­an gugatan oleh pemohon MK-FB. Kedua, sidang pada Se­lasa (12/1) dengan agenda pe­nyampaian jawaban dari KPU Sumbar selaku termo­hon.

Pada sidang pertama terse­but, kuasa hukum MK-FB, Ibrani menyampaikan isi gugatan terkait dugaan ijazah palsu Nasrul Abit. Kemudian, gugatan juga terkait dengan pelanggaran tentang pelan­tikan pejabat yang dilakukan calon petahana dalam kurun waktu 6 bulan.

Ia juga mengatakan bahwa pelanggaran pilkada tentang penggunaan program dan kegiatan pemerintah, 6 bulan sebelum berakhir masa jaba­tan dan mobilisasi PNS. Ke­mu­dian ada pelanggaran yang diduga dilakukan penye­leng­gara pilkada yakni tidak sa­manya jumlah pemilih antara pilbub di satu kabupaten dengan pemilih pilgub.

Namun, di sidang kedua, KPU Sumbar melalui kuasa hukumnya Vino Oktavio mem­bantah seluruh dalil dan gugatan pemohon. Termohon mendalilkan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih jumlah suara Pemohon dengan Pihak ter­kait sejumlah 345 ribu suara atau sebanyak 38 persen. Hal tersebut,  jelas-jelas tidak sesuai dengan PMK No 5/2015 yang menyebut per­bedaan ambang batas selisih suara tidak lebih dari 2 persen.

Selain itu, termohon juga menerangkan bahwa objek permohonan yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan PMK. Seharusnya, objek per­mohonan adalah hasil pero­lehan suara oleh KPU. Na­mun, Pemohon justru men­dalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh salah satu paslon. “Soal du­gaan ijazah palsu, dan lainnya tidak ada kaitannya dengan perolehan penghitungan sua­ra,” ujar Vino. (h/rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]