MK-Fauzi Tolak Penetapan KPU Sumbar


Senin, 25 Januari 2016 - 16:34:22 WIB

PADANG, HALUAN —  Tim Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi) me­nya­takan menolak penetapan calon terpilih, Gubernur dan Wakil Gu­bernur Sumbar.

Mazhar Putra, mewakili pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 MK-Fauzi  me­nyam­paikan surat penegasan sikap pada KPU Sumbar bahwa bahwa tim MK-Fauzi menolak penetapan calon terpilih karena ada persoalan hukum yang harus disele­saikan.

Surat penegasan tersebut disam­paikan saat penetapan paslon terpilih oleh KPU Sumbar, Sabtu (23/1) pukul 16.00 WIB di Hotel Bumi Minang Padang. Pada kesem­patan tersebut Mazhar Putra juga mengan­cam kalau paslon terpilih ditetapkan, pihaknya akan menggugat KPU ke Penga­dilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dasar gugatan yang akan dilakukan ke PTUN tersebut karena menurutnya pene­tapan yang dilakukan oleh KPU me­langgar ketentuan hukum. Dalam putusan MK (Mahkamah Kon­titusi) sudah memerintahkan, instansi terkait harus me­ngang­gap penting penyelesaian dugaan pelanggaran pilkada. Salah sa­tunya soal dugaan ijazah palsu calon wakil gubernur terpilih Nasrul Abit. Artinya, sebelum ini diselesaikan, penetapan peme­nang belum dapat dilakukan oleh KPU.

Sementara itu Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, pada aturan yang ada satu hari setelah putusan MK, maka KPU harus melakukan penetapan pas­lon terpilih. Menurutnya peneta­pan ini adalah proses yang harus dilakukan oleh KPU. Terkait gugatan yang akan kembali dila­kukan oleh MK-Fauzi ia mengatakan hal tersebut adalah hak dari yang bersangkutan. Pihaknya menyatakan sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan UU yang ada.

Amnasmen juga menjelaskan, imbauan MK tersebut adalah kepada pejabat berwenang, jika ada persoalan kriminal atau administrasi dan penjelasan MK pada putusannya, tidak berpe­ngaruh pada penetapan calon terpilih yang dilakukan KPU. Pelaksanaan pleno penetapan ini setelah keluarnya putusan MK pada Jumat (23/1), yang menya­takan bahwa gugatan MK-Fauzi tidak dapat diterima.

Menurutnya, tidak ada dikata­kan pada putusan MK tersebut KPU mesti menyelesaikan hal lain. Amar putusan tersebut, MK menolak gugutan pemohon dan menerima semua eksepsi KPU.

Sebelum penetapan paslon terpilih, Sabtu pagi, paslon no­mor urut 1 didampingi oleh politisi partai Demokrat Andi Nurpati, kuasa hukumnya Ibrani dan Rudiantho juga sudah men­datangi KPU Sumbar. Pada saat kedatangannya ke KPU Andi Nurpati mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan putusan MK. Selain itu, pihaknya juga mengantarkan surat untuk menunda penetapan calon ter­pilih Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA).

Dikatakannya, sesuai putusan MK bahwa instansi terkait harus memandang penting pelang­garan-pelanggaran yang terjadi selama pilkada. Dalam pertim­bangan hakim apa yang dila­porkan pemohon terkait pelang­garan administratif berpengaruh terhadap perolehan suara. Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan tindak lanjut oleh instansi berwenang.

“Seperti dugaan ijazah palsu, petahana yang melantik pejabat, dan pemanfaatan program peme­rintah untuk politik,” ujarnya.

Diwarnai Aksi Demo

Rapat pleno penetapan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Su­matera Barat terpilih juga diwar­nai aksi unjuk rasa. Aliansi Masyarakat Sumbar (AMS) me­nolak penetapan itu.

Pengunjuk rasa yang ber­jumlah lebih kurang 50 itu melakukan orasi di depan Hotel Bumiminang. Mereka meminta KPU untuk menunda rapat ple­no penetapan Cagub-Cawagub terpilih Sumbar periode 2016-2021 karena dilakukan pada hari libur.

“Bagaimana mungkin pene­tapan dilakukan di hari libur, sementara Sabtu bukanlah hari kerja. Masih banyak yang harus dihadapi oleh KPU Sumbar ketimbang terburu-buru meng­gelar rapat pleno,” ujar Koordinator Aksi Yusak David Pingah dalam orasinya.

Menanggapi pernyataan para demonstran, Ketua KPU Sum­bar, Amnasmen kepada Ha­luan mengatakan terkait rapat pleno yang digelar pada hari libur, yaitu Sabtu (23/1) menu­rutnya itu tidak jadi masalah.

“Dalam Peraturan KPU No­mor 11 Tahun 2015 Pasal 52 Ayat 6 dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan permohonan per­selisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, peneta­pan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama satu hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, misalnya ditetapkan oleh MK pada hari Sabtu, maka pada hari Minggu nya KPU harus segera menetapkan pasangan terpilih, sekalipun itu hari libur,” jelasnya.

Dalam rapat pleno tersebut, aparat keamanan yang berjaga-jaga di pintu masuk, memasang alat metal detektor. Setiap un­dangan yang masuk diperiksa satu-persatu berikut barang ba­waan mereka.

Selain memasang alat metal detektor, personel kepolisian yang dikerahkan dari Brimob, Gegana dan Dalmas serta anti huru hara, dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Satu unit mobil water canon dikerahkan ke lokasi. Total 514 polisi gabungan dari Polda Sumbar dan Polresta Padang dikerahkan dalam rapat pleno tersebut.

Terpisah, Plt Sekwan DPRD Sumbar Raflis mengatakan, pe­lantikan akan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta bersama calon gubernur terpilih lainnya. Setelah KPU menetapkan pasa­ngan IP-NA tinggal menunggu proses pengambilan sumpah jabatannya.

Pengambilan Sumpah di Istana

Berbeda dengan sebelumnya, pengambilan sumpah dilakukan di DPRD Sumbar, namun seka­rang sesuai peraturan Undang-Undang No 8 tahun 2015. Sebe­lumnya, 19 Januari lalu, DPRD Sumbar sudah menerima SE Kemendagri Nomor 110/140/SY, tentang pengesahan pengang­ka­patan gubernur/bupati/ wa­likota. 

Ia menjelaskan, setelah KPU menetapkan pemenang dan me­neruskan surat ke DPRD Sum­bar, DPRD Sumbar mesti meng­gelar rapat paripurna istimewa terlebih dahulu. Badan Musya­warah (Bamus) DPRD Sumbar akan menggelar rapat, menen­tukan tanggal paripurna. Ke­mung­kinan paripurna akan digelar minggu ini. 

“Untuk pengusulan gubernur ke Kemendagri, ketua DPRD akan melampirkan surat pengu­muman dalam sidang paripurna. Nanti akan dikirim ke Kemen­dagri, dilampirkan termasuk putusan KPU, SK KPU, Kepu­tusan KPU dan juga melam­pirkan amar putusan MK,” ujarnya.

Pilkada Limapuluh Kota

Sengketa hasil Pilkada Pil­kada Kabupaten Limapuluh Kota hari ini akan diputuskan  Mah­kamah Konstitusi.

“Senin MK akan memu­tus­kan apakah gugatan Pilkada Kabupaten diterima atau dito­lak,”terang Ismet Aljannta, Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (24/1) kemarin.

Diterangkan Ismet, dalam sidang ketiga tersebut, MK akan melakukan putusan terhadap gugatan dari pasangan Asyirwan Yunus-Ilson Cong. “Apabila gugatan diterima MK, maka sidang akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tetapi apabila guga­tan ditolak, maka  penetapan  pasangan calon pemenang Pil­kada akan dilakukan,”ucapnya.

Semenjak sidang pertama dilakukan oleh MK terhadap sengketa Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota dengan materi proses pencalonan dari pasangan Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan yang digugat oleh pasangan Asyir­wan Yunus-Ilson Cong, KPU sudah memberikan seluruh ke­terangan ke MK.

“kita telah bekerja sesui de­ngan aturan yang berlaku. Selu­ruh keterangan dan bukti dari pencalonan tergugat sudah kita jelaskan saat  sidang kedua di  MK,”ucapnya lagi. Dalam sidang putusan MK yang digelar sekitar pukul 09.00 Wib hari ini, turut dihadiri oleh Komisioner KPU Limapuluh Kota serta penggugat dan tergugat.

“Dari KPU,  hadir saya sen­diri sebagai Ketua,  Divisi Hu­kum dan Divisi Sosialisasi. Kita harap apapun keputusan dari MK bisa diterima oleh masing-masing pasangan calon. Baik yang ter­gugat dan penggugat,”ucap Ismet. (h/rin/mg-adl/ddg)


 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 13 Januari 2016 - 03:35:27 WIB
    KPU Sumbar di Mahkamah Konstitusi

    Gugatan MK-Fauzi Tak Penuhi Syarat

    JAKARTA, HALUAN — Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar me­ngatakan, gu­gatan terhadap hasil pil­kada pemilihan Gubernur Sum­bar yang diajukan pa­sangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar Mus­lim Kasim-Fauzi Baha.
  • Selasa, 12 Januari 2016 - 02:55:15 WIB

    Hari Ini MK Lanjutkan Sidang Gugatan MK-Fauzi

    PADANG, HALUAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar masih belum ada kepastian untuk memberikan keterangan pada sidang kedua sangketa pilgub di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijad­walkan hari ini, Selasa (12/1)..
  • Jumat, 08 Januari 2016 - 03:42:24 WIB
    Pemeriksaan Pendahuluan

    MK Terima Gugatan MK-Fauzi

    MK Terima Gugatan MK-Fauzi Pilgub Sumbar memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan gugatan MK-Fauzi. Sebanyak 54 alat bukti yang diajukan kuasa hukum pasangan nomor urut 1 itu, berikut dalil-dalil pelanggaran y.
  • Sabtu, 02 Januari 2016 - 06:24:34 WIB
    Serahkan Bukti Baru ke KPU

    Tim MK-Fauzi Minta Ditindaklanjuti ke Bareskrim

    PADANG, HALUAN — Tim Mus­lim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi) semakin meyakini dugaan pema­kaian ijazah palsu oleh Nasrul Abit (NA) saat mendaftarkan diri seba­gai wakil calon gubernur Sumbar. Tim MK-Fauzi meyakini hal itu s.
  • Kamis, 31 Desember 2015 - 04:44:16 WIB

    Tim MK-Fauzi Temukan Bukti Baru Dugaan Ijazah Palsu NA

    JAKARTA, HALUAN — Pa­sa­ngan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi), Kamis hari ini (31/12) akan kembali men­datangi KPU Sumbar untuk menyerahkan bukti baru dugaan penggunaan ijazah .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]