Tetap untuk Pendidikan

Dana Rajawali Dikelola BLUD


Selasa, 26 Januari 2016 - 04:09:00 WIB
Dana Rajawali Dikelola BLUD

PADANG, HALUAN — Setelah masuk tujuh tahun terhalang aturan, rencana pengunaan beasiswa Rajawali mendapat titik terang. Jika sudah sesuai peren­canaan, dana yang awalnya berjumlah 5 juta dollar itu, bisa dieksekusi awal 2017 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arka­dius Dt Intan Bano, Senin (25/1) menye­butkan, dana akan diarahkan untuk pendidikan bukan yang lain. Pusat sudah memberi lampu hijau tentang model pengelolaannya. Jika disepakati, Pem­prov Sumbar diminta segera mem­bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola uang yang kini berkisar Rp65 miliar tersebut. 

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

“Soal dana Rajawali, pusat juga minta segera ditetapkan payung hu­kumnya. Sebelumnya sudah ditanyakan Pemrov, melalui staf ahli bidang keua­ngan, pusat mengarahkan dibuat BLUD untuk mengelola dana Rajawali,” kata Arkadius. Dijelaskannya dengan dibuat­nya BLUD, dana pokok Rajawali tidak diganggu. Namun yang dimanfaatkan hanya mu­dharabah dari peningkatan nilai atau suku bunga dana yang dikelola. Kon­sepnya mesti digunakan untuk bidang pendidikan. 

“Sejak diterima tahun 2008 hingga sekarang dananya sudah Rp65 miliar lebih. Jika penge­lolaan dana yang dilakukan de­ngan memanfaatkan bunganya saja, dengan bunga sekitar Rp500 juta perbulan itu akan bisa digu­nakan untuk beasiswa bagi anak-anak di seluruh Sumbar,” tandas Arkadius.

Baca Juga : Hendri Septa: Masyarakat Langgar Prokes Akan Ditindak Tegas

Arkadius menyampaikan, jika sesuai perencanaan, beasiswa Rajawali sudah bisa digunakan awal 2017 mendatang. Hingga saat ini dana tersebut disimpan di Bank Nagari. Mulai 2016 nanti, dana itu tak masuk lagi ke dalam APBD dalam bentuk pembiayaan, tapi berada di neraca.

Dalam diskusi awal, DPRD juga sudah membahas bersama Pemprov, jika nantinya sudah tepat BLUD, rencana tersebut segera disampaikan ke DPRD dan dibawa ke Komisi V sebagai komisi terkait.

“Lalu bisa dilanjutkan ke paripurna, diharapkan bisa sele­sai akhir tahun (2016),” tukas­nya.

Sebelum melahirkan BLUD, DPRD terlebih dahulu membuat perda baru sebagai ganti atau perubahan Perda no 4 ta­hun 2009 tentang Dana Yayasan Besasiswa Minangkabau. Sebe­lumnya perda tersebut sudah dicabut DPRD, namun akibat tidak adanya wadah atau konsep pengelolaan beasiswa, hal ini membuat rencana penggunaan dana Rajawali terhenti. 

Khusus untuk pembangunan masjid raya, tambah Arkadius yang digunakan sebaiknya dana APBN. Alasannya, jika yang digunakan dana Rajawali dikha­watirkan dana akan habis atau tidak cukup. Sementara anak-anak Sumbar yang butuh dibantu dari segi pembiayaan pendidikan tidaklah sedikit.

“Sebelumnya Pak Jokowi kan juga sudah datang ke Sumbar, beliau menjanjikan pembangu­nan masjid raya akan dibantu melalui dana APBN,” tegas Ar­kadius.

Pernyataan Arkadius ini seka­li­gus menegaskan jika yang me­nyampaikan usulan pemanfaatan dana Rajawali untuk pemba­ngunan masjid raya bukan dirinya.

Berkaitan dengan ini, pada berita yang diterbitkan Haluan edisi Senin (25/1) dikatakan dana Rajawali akan diarahkan untuk mendukung pembangunan Mas­jid Raya.

Dalam hal ini, pernyataan tersebut sesungguhnya disam­paikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus saat menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan masjid raya dengan pemerintah provinsi (pemprov) Sumbar, Jumat 22 Januari lalu. (h/len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]