Pusat Ingin Borong Pelantikan Kepala Daerah


Rabu, 27 Januari 2016 - 04:05:51 WIB

Berbeda dengan Pilkada-pilkada sebe­lum­nya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2015 akan dilantik langsung oleh Presiden RI di Istana Negara. Sebelumnya Gubernur dan Wakil Guber­nur terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI dan lokasinya di masing-masing ibukota provinsi. Regu­lasi itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Sedangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik oleh Gubernur mewakil Menteri Dalam Negeri. Lokasi pelantikan di Ibukota masing-masing provinsi. Pelantikan dilakukan secara serempak dengan seluruh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Khusus di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi sudah berancang-ancang menye­lenggarakan pelantikan dengan pilihan di beberapa tempat. Pilihan lokasi untuk pelaksanaan di luar ruangan di antaranya GOR Agus Salim, Lapangan  Imam Bonjol dan Halaman Kantor Gubernur Sumbar. Sedangkan untuk indoor pilihannya pada Gedung Convention Universitas Putera Indonesia (UPI) Padang.

Mengapa pilihannya tiga lapangan terbuka yang besar itu atau Gedung Conven­tion UPI, karena jumlah yang akan dilantik terdiri dari 13 pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Jika setiap pasangan kepala daerah memiliki tamu dan pendukung 250 orang, maka dibutuhkan lokasi yang mampu menam­pung 3.000 orang lebih. Belum lagi penga­turan lokasi parkir, konsumsi dan segala macam lainnya.

Namun ketika Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat baru berencana menyiap­kan pelantikan, ternyata pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri me­lem­parkan wacana bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota terpilih dilaksanakan secara bersamaan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Istana Negara, Jakarta. Alasannya, agar hubungan antara Presiden dengan seluruh kepala daerah makin kuat.

Namun alasan pemerintah pusat itu dikritik oleh berbagai kalangan. Langkah pemerintah yang demikian sama saja dengan mencabut otonomi daerah dan pemerin­tahan kembali ke bentuk  centralisasi. Sedangkan di waktu Bupati/Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur saja, koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagian tidak jalan. Sebagian Bupati/Wakil Bupati selama ini juga kurang mengindahkan koordinasi yang dilakukan gubernur bersa­ma dengan stafnya.

Tentu saja sangat penting mengingatkan ren­cana-rencana pelantikan yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemen­dagri. Ji­ka semua kepala daerah dilantik oleh Pre­siden, ini adalah langkah mundur bagi upaya mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat di dalam setiap derap pempangunan sangat rendah. **

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 12 November 2016 - 19:57:30 WIB

    Mengujungi Nagari yang Pernah Menjadi Pusat Negara Masa PDRI

    Mengujungi Nagari yang Pernah Menjadi Pusat Negara Masa PDRI Hawa dingin dan sejuk begitulah yang terasa pertama kali ketika akan memasuki Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Suhu di utara Kabupaten Limapuluh Kota itu, berbeda dengan suhu di kecamatan lainnya didaerah penghasil.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]