Abdul Haris Ditetapkan Jadi Tersangka

PH Nilai Terlalu Dini


Rabu, 27 Januari 2016 - 04:38:34 WIB

PADANG, HALUAN — Pe­nye­butan Abdul Haris Tuanku Sati (60), Rajo Pulau Punjuang se­bagai ‘tersangka’ atas dugaan pencemaran nama baik, yang terdapat dalam pemberitaan dengan mengutip pernyataan dari pihak Kepolisian Resort Dharmasraya dinilai terlalu dini.

Hal itu diutarakan Pen­dam­ping Hukum (PH) Abdul Haris Tuanku Sati, Susrida kepada wartawan, Selasa (26/1) di Padang. Menurutnya, kata tersangka tidak layak disebut dan ditujukan kepada kliennya yang selama ini bersikap koo­peratif dalam proses penyidikan.

“Penyebutan ini (ter­san­g­ka) terlalu dini. Klien kami selama ini bekerja sama dengan baik dalam proses penyidikan. Saat pe­manggilan pertama pun lewat telepon genggam pe­nyidik, klien kami me­me­nu­hinya. Jadi tidak layak ada kata tersangka dalam pem­be­ri­taan,” kata Susrida.

Dalam klarifikasinya, Sus­rida menjelaskan bahwa klien­nya telah memenuhi panggilan pertama selaku terlapor. Lalu, pada panggilan ke dua pada 20 Januari, memang tidak dapat dipenuhi karena kliennya te­ngah berada di luar kota.

“Saat itu diberi tenggat waktu oleh penyidik selama lima hari sejak pemanggilan kedua, dan memang selama tenggat waktu itu panggilan belum da­pat di­penuhi karena klien saya masih di luar kota. Meskipun de­mikian, pernya­taan pihak ke­polisian melalui Kast Reskrim Polres Dhar­masraya AKP La­zuardi akan menjemput klien saya serta menerbitkan surat daftar pen­carian orang (DPO) sebagai tersangka patut di­per­tanyakan,” lanjutnya.

Untuk kejelasan per­nya­taan dari pihak kepolisian tersebut, Susrida mengaku akan men­datangi Polres Dhar­masraya dalam waktu dekat. Ia akan mempertanyakan status ter­sebut dan kejelasan proses hukum dan dugaan yang me­lekat pada Abdul Haris Tuanku Sati.

Adapun kasus ini bermula saat Ketua Partai NasDem Dhar­masraya Hengki Pur­nan­da mela­porkan Abdul Haris Tuanku Sati ke Polres Dhar­masraya atas dugaan tindak pidana berupa penghinaan melalui akun face­book, di mana disebutkan tela­por telah melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 2008 tentang In­formasi dan Transaksi.

“Klarifikasi ini kami la­kukan karena dalam pem­be­ritaan di media, klien kami su­dah dinyatakan sebagai ‘ter­sang­ka’ dan kepolisian akan me­ngeluarkan surat DPO. Pa­dahal klien kami sangat kooperatif dalam proses pe­nyi­dikan dan pelapor. Perihal pe­nun­daan memenuhi panggilan selalu dikonfirmasi kepada penyidik. Sedangkan pada pe­lapor, kami telah berusaha untuk membicarakan masalah ini melalui pendekatan per­suasive, tapi tak sekalipun terlapor menanggapinya,” tu­kasnya. (h/isq)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]