Pusat dan Daerah ‘Rebutan’ Lantik Kepala Daerah


Rabu, 27 Januari 2016 - 04:54:39 WIB

Pemerintah pusat dan daerah ‘berebutan’ untuk melantik bupati/walikota terpilih hasil Pilkada serentak. Pusat dinilai menyalahi Undang Undang.

JAKARTA, HALUAN — Saat pemerintah provinsi beren­cana melantik Bupati/Wali­kota di Stadion H Agus Salim atau di Lapangan Imam Bon­jol, pemerintah pusat justru menyiapkan opsi pelantikan serentak kepala daerah (Ka­da) terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Istana Negara oleh presiden.

Namun, hal ini justru ditentang mantan pejabat Departemen Dalam Negeri yang kini sudah pensiun, Djo­hermansyah Djohan. Mantan Dirjen Otonomi Daerah ini me­nilai, jika pelantikan bu­pati dan walikota dilakukan oleh Presiden di Istana maka hal tersebut bertentangan dengan UU.

“Dari segi UU, yang bisa dilantik di ibu kota negara itu-kan gubernur dan pelantikan bupati dan walikota di ma­sing-masing ibu kota provinsi. Tidak bisa di Istana Negara. Kalau dibuatkan Perpresnya bisa bertentangan dengan UU,” kata Djohermansyah menjawab pertanyaan Haluan, Selasa (26/1) di Jakarta.

Karena itu, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menyarankan Mendagri un­tuk mengikuti UU yang sudah ada. “Kalau memang ada ke­ingi­nan pelantikan bupati dan wali­kota di ibu kota negara maka harus menunggu UU tentang Pilkada direvisi. Sekarang ikuti saja dulu UU yang ada,” saran Djohermansyah.

Menurut Djohermansyah, semangat dari UU yang men­ye­butkan pelantikan bupati dan walikota oleh gubernur adalah untuk meningkatkan peran g­u­bernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di samping itu jika dilantik gubernur maka bupati dan walikota akan meng­hormati gubernur.

“Jadi jangan diborong semua oleh presiden. Nanti gubernur semakin tidak dihormati oleh bupati dan walikota karena mereka merasa dilantik langsung oleh presiden,” kata Djo­her­mansyah.

Hanya saja Mendagri Tjahjo Kumolo punya dalih tersendiri untuk melakukan hal itu. Me­nurut politisi PDIP itu, inisiatif gagasan tersebut bertujuan untuk menempatkan para pimpinan daerah sebagai tangan kanan Presiden dan Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mengkaji wacana tersebut.

“Saat ini, konteks pelantikan itu baru sebuah usulan. Nanti Ditjen Otda Kemendagri yang akan menerbitkan draft ke­bijakan­nya. Apakah bisa di Is­tana Negara atau tetap di masing-masing ibu kota provinsi,” kata Kepala Pusat Penerangan (Ka­puspen) Kemendagri, Dodi Riat­madji di Kantor Kemendagri, Selasa (26/1).

Ia mengakui, secara normatif pelantikan bupati/walikota dila­kukan oleh gubernur atau wakil gubernur di ibukota provinsi sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pe­mi­lihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Ide itu karena ingin me­nem­patkan kepala daerah sebagai tangan kanan Presiden. Kalau tangan kiri Presiden itu kan menteri-menteri dan pejabat negara lainnya,” ujar dia.

Lapangan Bola

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi me­nga­takan, pihaknya berencana melakukan pelantikan 12 pasang Kepala Daerah terpilih nantinya dilakukan di lapangan terbuka. Opsi pemakaian GOR H Agus Salim dan Lapangan Imam Bon­jol pun mengapung.

Wacana ini muncul atas dasar ketersediaan arena yang luas untuk melakukan acara pe­lanti­kan serentak tersebut. Selain itu, arahan dari Kemendagri untuk melakukan pelantikan Calon Kepala Daerah yang tidak ada sengketa pada Februari men­datang juga menjadi alasan kuat pelantikan serentak itu.

“Yang jelas pelantikan itu harus dilakukan di Ibu Kota Provinsi. Hanya saja dilakukan di luar atau di dalam ruangan itu belum ada arahan tertulisnya,” Kepala Biro Pemerintahan Set­daprov Sumbar Mardi kepada Haluan (26/1) melalui sam­bungan telepon di Padang.

Dilanjutkannnya, kalau di ruangan dengan pertimbangan jumlah yang akan dilantik, tamu VIP, dan sanak keluarga yang pastinya juga akan tidak ada ruangan yang yang representatif. Jadi, opsinya di lapangan ter­buka menjadi pilihan.

“Yang jelas kalau akan me­makai ruangan kita bisa gunakan UPI Convention Center. Kon­se­kuensinya, tamu yang datang di luar dan yang akan dilantik di dalam ruangan. Tapi, kita akan sediakan layar besar agar semua bisa men­yak­sikan pelantikan,” jelasnya.

Menurut Mardi kalau me­mang tidak memungkin untuk dilakukan di ruangan maka pemakaian lapangan terbuka seperti GOR H Agus Salim, Lapangan Imam Bonjol dan Lapangan Kantor Gubernur bisa dipakai untuk acara pe­lanti­kan.”Saat ini kita masih me­nunggu arahan bagaimana pelan­tikannya nanti,” kata Mardi.

Calon Bupati/Walikota ter­pilih di Sumbar hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pe­milu­kada) serentak 9 Desember 2015 direncanakan dilantik pada Bu­lan Februari mendatang. Akan tetapi pelantikan dimaksud hanya untuk calon yang tidak menghadapi permesalahan seng­keta hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatan yang ada, di Sumbar, dari 13 kepala daerah, satu di antaranya masih “tersangkut” di MK terkait penyelesaian perkara pilkada.

“Saya sudah konfirmasi ke Dirjen Otonomi Daerah Ke­men­terian Dalam Negeri (Kemen­dagri). Opsinya, calon terpilih yang tidak menghadapi gugatan dilantik Februari, itu baru opsi. Kita tunggu saja Peraturan Pre­siden,” kata Penjabat (Pj) Gu­bernur Sumatera Barat Rey­donny­zar beberapa waktu lalu.

Donny menjelaskan, pe­lan­tikan Bupati/Walikota terpilih pada Februari itu dilaksanakan serentak dan di tempat yang sama. Sedangkan Calon terpilih yang menghadapi sengketa per­o­lehan hasil suara di MK diper­kirakan dilantik di awal Maret atau awal April. (h/sam/isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]