DPRD: Ranperda Nagari Belum Bisa Disahkan


Rabu, 27 Januari 2016 - 09:44:45 WIB

PADANG, HALUAN — Pem­ba­hasan Ranperda Nagari yang dilakukan oleh DPRD dan Pemprov Sumbar masih belum kunjung tuntas. Wakil Ketua DPRD Sumbar Arka­dius Dt Bano  mengatakan, selagi belum ada keputusan yang jelas atas bentuk peme­rintahan terendah yang akan digunakan, Ranperda Nagari memang belum akan bisa disahkan.

Sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, setiap daerah wajib memilih akan­kah memakai desa adat atau desa  pemerintahan. Karena DPRD punya  keterbatasan waktu dan personal untuk menyempurnakan draft ran­per­da, beberapa waktu lalu Ranperda bersangkutan di­kem­balikan ke pemerintah provinsi.

“Dengan dikem­bali­kan­nya draft Ranperda pada pe­me­rintah daerah diharapkan kekurangan yang masih terda­pat bisa disempurnakan,” ujar Arkadius.

Yang juga menjadi alasan pengembalian Ranperda ada­lah karena, di pemerintah pro­vinsi terdapat banyak  SK­PD yang bisa memberi masu­kan untuk menyem­pur­nakan­nya. Diakuinya Arkadius juga, DPRD tak mau tergesa-gesa dalam menetapkan Ranperda yang satu ini. Ini karena DPRD dan pemprov mengi­ngin­kan adanya keselarasan antara nilai adat dan tatanan pem­bangunan. Nilai adat di­inginkan tetap bisa bertahan, kemudian pembangunan de­ngan dana yang memadai juga bisa berjalan.

Untuk saat ini katanya,  jika tetap  mempertahankan desa adat dengan memakai Nagari sebagai pemerintahan terendah, Sumbar akan rugi dalam penerimaaan dana desa. Sebab nagari yang dimi­liki Sumbar hanya 880 nagari atau desa. Sementara jika mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1979 Sumbar tentang pembentukan desa, Sumbar memang memang berpeluang mendapat  anggaran yang cukup besar. Sebab desa yang pernah ada mencapai 3.500 lebih desa.Namun jika ini diterapkan, dicemaskan terja­di akan terjadi degradasi pada nilai-nilai adat yang dimiliki. “Yang kita inginkan bagai­mana agar Sumbar tetap ber­ja­lan dengan tatanan masya­ra­kat hukum adatnya, semen­ta­ra pembangunan tetap berja­lan dengan baik dengan dana yang tidak minim,” jelasnya.

Menurut dia,  pemerintah provinsi harus bisa men­siner­gikan dua kondisional terse­but. Hal ini, kata dia juga telah berkali-kali dibahas, dan bahkan telah pernah dibi­ca­rakan dengan anggota DPD RI perwakilan Sumbar di pusat. DPRD dan Pemprov telah meminta pada DPD agar per­soa­lan ini turut diperjuangkan di tingkat pusat. “Salah satu yang diharapkan adalah, Sum­bar bisa diberi kekhususan dalam penerimaan dana desa. Salah satunya dengan cara ada pengecualian terhadap Sum­bar atas revisi PP 60 tahun 2014 tentang pembagian dana desa,” ujarnya.

Terkait ini, sebelum dire­visi dalam  PP 60 Tahun 2014 disebutkan pembagian dana desa dilihat dari empat hal. Yakni, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kondisi infrastruktur. Namun setelah dilakukan revisi atas PP 60 tahun 2014, pembagian dana desa dila­kukan dengan cara,  90 persen anggaran bantuan dibagi rata untuk seluruh desa atau nagari di Indonesia. Sisa yang 10 persen akan dibagi sesuai empat indikator sebelum re­visi PP 60 Tahun 2014 dila­kukan. “Jika menjadikan na­ga­ri sebagai pemerintahan teren­dah, dengan jumlah na­ga­ri di Sumbar yang hanya 880 Nagari, tak dipungkiri kita memang dirugikan. Kare­na­nya sebelum penetapan Ran­perda nagari kita berha­rap didapat solusi tentang ben­tuk pemerintahan teren­dah yang dipakai, namun Sum­bar tak merugi.,” tandas­nya.

Sementara itu Ketua Ko­mi­si I DPRD Sumbar, Aristo Munandar membenarkan usai dikembalikan ke Pemprov pada beberapa waktu lalu, saat ini draft Ranperda Nagari belum kembali diterima DP­RD. “Penyempurnaan atas Ranperda masih tengah dila­ku­kan Pemprov, kita ber­ha­rap itu segera selesai sehingga pembahasan kembali berja­lan,” katanya.

Sekretaris Komis I DP­RD Sum­bar, Komi Chaniago juga me­nyebut, setelah di­kem­ba­li­kan ke pemprov DPRD si­fat­nya menunggu penyem­pur­na­an draf Ran­perda dila­ku­kan.

“Agar Ranperda ini me­mang membawa manfaat un­tuk masyarakat, kita sangat ber­hati-hati dalam mem­ba­has­nya. Waktu penyelesaian juga tidak dibatasi. Yang jelas diupayakan sesegera mung­kin,” pungkas Komi.

Sebelumnya, karena dini­lai belum layak jadi Perda, Ranperda Nagari yang telah dibahas dalam kurun waktu 10 bulan dikembalikan ke pe­merintah provinsi (pem­prov).

Pengembalian Ranperda Nagari dari DPRD ke Pem­prov dilakukan saat sidang paripurna yang berlangsung pada Desember tahun 2015 lalu. (h/len)

 

 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 15 Juni 2020 - 15:52:40 WIB

    Pembagian BLT di Padang Tak Merata, DPRD: Kita akan Panggil Tim Gugus

    Pembagian BLT di Padang Tak Merata, DPRD: Kita akan Panggil Tim Gugus HARIANHALUAN.COM - Tidak mendapat respon dari Walikota Padang, aksi demo kemudian berlanjut ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang oleh belasan perwakilan nelayan, Senin (15/6/2020)..
  • Sabtu, 11 April 2020 - 13:04:10 WIB

    BUMN/D Diingatkan Bantu Warga, DPRD: Semen Padang Kemana..?

    BUMN/D Diingatkan Bantu Warga, DPRD: Semen Padang Kemana..? PADANG, HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Padang minta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kota Padang untuk bantu warga terdampak Covid-19, seperti PT Semen Padang, PDAM, Pelindo.
  • Senin, 26 Agustus 2019 - 19:13:27 WIB

    Apresiasi Satpol PP Padang, DPRD: Sikat Terus Kafe Mesum

    Apresiasi Satpol PP Padang, DPRD: Sikat Terus Kafe Mesum PADANG,HARIANHALUAN.COM--DPRD Kota Padang mengapresiasi upaya Satpol PP Kota Padang yang melakukan penertiban terhadap kafe yang diduga sebagai tempat maksiat..
  • Jumat, 23 Agustus 2019 - 21:23:11 WIB

    DPRD: Pemko Padang Agar Buru Sumber Pajak Pariwisata

    DPRD: Pemko Padang Agar Buru Sumber Pajak Pariwisata PADANG, HALUANHALUAN.COM-Pemerintah Kota Padang agar  terus mencari sumber baru penerimaan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang harus  dilirik adalah, pariwisata yang mulai berkembang dalam .
  • Jumat, 09 Desember 2016 - 01:38:58 WIB
    SOAL MINANG MART BUKAN PROGRAM GUBERNUR

    DPRD: Pernyataan Direktur Grafika Keliru

    PADANG, HALUAN — Sejumlah anggota DPRD Sumbar menilai, pernyataan Direktur PT Grafika, Dasril yang menyebut Minang Mart tak ada hubungannya dengan program gubernur serta tidak menggunakan dana APBD adalah suatu hal yang tak.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]