KPP Pratama Keluarkan 481 Surat Paksa


Kamis, 28 Januari 2016 - 03:54:50 WIB

BUKITTINGGI, HALUAN — Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi mengeluarkan Daftar Surat Paksa (DSP) terhadap 481 wajib pajak yang menungak pembayaran pajak, ter­hi­tung mulai 30 Desember 2015 lalu.

Kepada wartawan, Ke­pala Seksi Penagihan Pajak KPPP Bukittinggi, Beny Otis mengatakan, KPP Pra­tama Bukittinggi telah me­lakukan berbagai sosialisasi bagi wajib pajak untuk taat pajak, terutama program pembinaan bagi wajib pajak. Namun ternyata masih ba­nyak juga Wajib Pajak (WP) yang tidak taat pajak.

Beny menjelaskan, prog­ram pembinaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2015 lalu, adalah langkah untuk membantu mengapus sanksi administrasi wajib pajak. Setalah itu, wajib pajak akan melakukan pem­bentulan data laporan pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak sesuai dengan kenyataanya yang se­be­nar­nya.

Menurut Undang-un­dang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa, defenisi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam undang-undang disebutkan, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang dibebani dengan hak tang­gungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.

Jaminan tersebut dapat berupa barang tidak ber­gerak termasuk tanah, ba­ngunan dan kapal dengan isi kotor tertentu, barang ber­gerak termasuk mobil, per­hiasan, uang tunai, de­posito berjangka, tabungan, saldo rekening koran atau­pun bentuk lainnya.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal lainnya yang dapat disita diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara untuk penca­butan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya pena­gihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pe­ngadilan atau putusan Ba­dan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Ke­putusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Da­erah. (h/wan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 13 Desember 2016 - 00:52:19 WIB
    DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

    KPPN Solok Tak Tarik Pungutan Apapun

    AROSUKA, HALUAN — Korupsi menjadi musuh uta­ma yang tengah meng­gero­goti bangsa Indonesia. Bah­kan, hampir semua lini lem­baga pemerintahan tak luput dari praktik kongkalingkong..
  • Kamis, 04 Agustus 2016 - 04:31:00 WIB

    KPP Pratama Siap Sukseskan Tax Amnesty

    BUKITTINGGI, HALU­AN — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Buki­t­tinggi siap untuk menyuk­seskan pelaksanaan program pengampunan pajak atau “tax amnesty” dari wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi..
  • Senin, 27 Juni 2016 - 04:45:51 WIB

    Masjid Harus Terdaftar di KPPTMasjid Harus Terdaftar di KPPT

    PADANG PANJANG, HALUAN — Peme­rintah Kota Padang Panjang menerapkan kebijakan bagi masjid yang akan meng­ajukan permohonan dana hibah dari pemerintah daerah, harus terdaftar di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) ya.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]