Kewenangan SP3, KPK Takut Dicurigai


Kamis, 28 Januari 2016 - 04:03:09 WIB

JAKARTA, HALUAN — Ada empat hal yang rencananya akan dikaji kembali dalam revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK), ter­masuk soal ke­we­nangan SP3 kasus.

 Namun pimpinan KPK meminta agar mereka tidak diberi kewenangan tersebut.

“Saya dan bu Basariah anggap itu (SP3) tidak perlu. Kalau orangnya (tersangka) sakit kita bisa minta ke pe­ngadilan untuk stop (ka­sus­nya). Kami terus terang ke­takutan. Kalau ada SP3 (nanti ada tudingan) bisa dimainkan itu barang,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Komisi III dalam RDP memang meminta masukan dari pimpinan KPK me­ngenai revisi UU No 30 Tahun 2002 itu. Pasalnya dalam laporan kepada ko­misi III, pimpinan KPK menyatakan UU KPK saat ini masih cukup memadai dalam menunjang pekerjaan mereka sehingga belum d­i­perlukan adanya perubahan.

Dalam revisi UU KPK yang sudah masuk dalam prolegnas 2016, ada sejumlah hal yang akan dikaji ulang. Selain SP3, isu utama lainnya adalah tentang dewan pe­ngawas KPK, prosedur pen­ya­dapan, dan kewenangan me­ngang­kat penyidik in­de­pen­den.

“KPK tidak boleh main-main, maka kami meminta kebijaksanaan (soal ke­we­nangan penerbitan SP3). Ja­ngan sampai disalahgunakan oleh KPK. Jadi saya mohon hati-hati,” kata Laode.

Sementara itu untuk de­wan pengawas, disampaikan Lao­de, KPK sebenarnya me­nyam­but baik. Namun Laode meminta agar dewan pe­nga­was berperan lebih pada soal etika dan bukan teknis pe­kerjaan KPK.

“Kami ada namanya tim induksi yang isinya pimpinan lama dan tokoh masyarakat. Kita diskusi, harus tahu tugas dewan pengawas itu apa? apakah cuma etik saja? kami sepakat dengan pimpinan lama, ke depan kalau se­andainya ada dewan pengawas ya etiknya saja,” ucapnya.

“Agar kami bisa dijaga etiknya, jaga tata krama. Bu­kan soal teknis yang kami kerjakan sehari-hari karena akan kontraproduktif dengan pekerjaan kami,” lanjut Laode.

Pimpinan KPK Basariah Pan­jaitan pun dalam ke­sem­patan yang sama ber­bicara tentang kewenangan pe­ner­bitan SP3. Ia mengaku tidak ingin SP3 justru akan mem­beratkan KPK dalam bekerja karena adanya banyak per­gunjingan.

“Kelihatannya soal SP3 sudah suatu kesatuan tidak terpisahkan (KPK tidak bisa SP3 kasus). Kalau kita ikuti praktik di lapangan, orang punya pikiran dapat berapa pak? maka kita bicara ke­marin jangan beri kami ke­wenangan SP3,” tutur Ba­sariah.

Menanggapi permintaan pimpinan KPK, Ketua Ko­misi III DPR Bambang Soe­satyo menyatakan pihaknya akan menampung terlebih dahulu. Komisi III nantinya akan meminta pendapat dari sejumlah stake holder untuk mencari format yang pas te­rkait aturan SP3 tersebut.

“Mereka takut dituduh ada suap permainan dsb. Nan­­ti akan dibahas juga ber­sama akademisi, pemerintah dan KPK. Kita fleksibel, kita ingin mempermudah KPK sebenarnya. SP3 itu kan ba­nyak kasus belum selesai. Seperti BLBI, Bank Century, jadi supaya format hukumnya ada,” beber Bamsoet. (dtc)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]