Pembenahan Penyelenggaraan Umrah Hal Penting


Kamis, 28 Januari 2016 - 04:07:22 WIB

Lagi-lagi terjadi permasalahan pa­da Penyelenggara Perjalanan Ibadah Um­rah (PPIU). Sekitar 100 orang ja­maah program umrah mera­sa sa­ngat kecewa karena tidak jadi di­berang­kat­kan oleh PT Putra Tanjung Arafah Tour (PT PTAT). Alasannya, karena paspor dan visa pa­ra jemaah belum selesai pengu­rusannya. Pa­dahal para jamaah Umrah yang berasal da­ri Jambi, Pariaman, Painan dan berbagai da­erah di Sumbar lainnya sudah diinapkan di Asrama Haji Tabing, 11 Januari 2016. Ren­­cananya  akan diberang­katkan 12 Ja­nua­ri 2016 atau sehari setelah masuk asra­ma.

Namun saat-saat akan berangkat barulah muncul persoalan, perusahaan penyeleng­gara menyatakan paspor dan visa para jamaah belum siap. Tak pelak lagi, para jemaah sangat kecewa. Maklum saja, sebab semua jemaah itu sudah pamit kepada keluarga, andaitaulan dan mitra relasinya. Tapi, nyatanya mereka benar-benar batal berangkat. Selanjutnya para peserta memin­ta pengembalian uang kepada Zulkifli, Dirut PT PT PTAT. Zulkifli pun berjanji akan mengembalikan uang para jemaah pada 27 Januari 2016. Namun setelah hari ‘H’, uang itu belum juga dikembalikan.

Berikutnya, karena tidak bertemu  de­ngan Zulkifli para jemaah pun menda­tangi ru­mah Zulkifli di Lubuk Buaya. Lagi-lagi Zul­kifli tak di rumah. Yang ada cuma istri­nya. Jemaah pun membawa istri Zulkifli ke Polsek Koto Tangah. Tanya punya tanya, ter­nyata rumah yang ditempati Zulkifli ber­status  rumah kontrakan. Masa kontraknya pun sudah habis 8 Januari 2016. Janji di­perpanjang, namun nyatanya hingga kema­rin Zulkifli tidak juga membayar biaya lan­jutan kontrakan.

Ketika hal-hal seperti ini terjadi dan me­rugikan puluhan atau bahkan ratusan je­maah Umrah, tentu kembali kita berpikir ten­tang betapa pentingnya menata dan me­ngatur perusahaan penyelenggara ibadah Um­rah. Tujuannya agar tidak ada lagi ala­san paspor dan visa yang terlambat pengu­ru­sannya. Bahkan kasarnya,  tidak terjadi la­gi penipuan.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) bermaksud membenahi  penye­lenggaraan ibadah Umrah yang selama ini ditangani oleh perusahaan swasta. Pasalnya, selama ini terdapat beberapa perusahaan penyelenggara yang menelantarkan calon jamaah  umrah sehingga tidak jadi berangkat dan bahkan ada perusahaan yang lepas tangan begitu persoalan terjadi.

Saat ini jumlah penyelenggara perjala­nan ibadah umrah (PPIU) sebanyak 266 perusahaan. Tahun 2014 sebanyak 14 PPIU dibekukan izinnya karena menelantarkan jamaah umrah. Penolakan secara terbuka atas keputusan pemerintah mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah juga sudah dinyatakan Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Cheppy Wahyu Hidayat. Pemerintah diminta agar lebih berkonsentrasi menata penyeleng­ga­raan haji reguler yang setiap tahun dirun­dung masalah.

Data Kemenag menunjukkan jamaah umrah dari tahun ke tahun terus bertambah. Tahun 2011 sebanyak 295.185 orang, tahun 2012 melonjak jadi 512.147 orang. Berikut­nya tahun 2013 jamaah umrah menjadi 714.032 orang dan pada tahun 2014 menembus satu juta orang. Data Juni 2015 sudah tercatat sekitar 600.000 orang yang menjadi jamaah umrah di tanah air. **

Lagi-lagi terjadi permasalahan pa­da Penyelenggara Perjalanan Ibadah Um­rah (PPIU). Sekitar 100 orang ja­maah program umrah mera­sa sa­ngat kecewa karena tidak jadi di­berang­kat­kan oleh PT Putra Tanjung Arafah Tour (PT PTAT). Alasannya, karena paspor dan visa pa­ra jemaah belum selesai pengu­rusannya. Pa­dahal para jamaah Umrah yang berasal da­ri Jambi, Pariaman, Painan dan berbagai da­erah di Sumbar lainnya sudah diinapkan di Asrama Haji Tabing, 11 Januari 2016. Ren­­cananya  akan diberang­katkan 12 Ja­nua­ri 2016 atau sehari setelah masuk asra­ma.

Namun saat-saat akan berangkat barulah muncul persoalan, perusahaan penyeleng­gara menyatakan paspor dan visa para jamaah belum siap. Tak pelak lagi, para jemaah sangat kecewa. Maklum saja, sebab semua jemaah itu sudah pamit kepada keluarga, andaitaulan dan mitra relasinya. Tapi, nyatanya mereka benar-benar batal berangkat. Selanjutnya para peserta memin­ta pengembalian uang kepada Zulkifli, Dirut PT PT PTAT. Zulkifli pun berjanji akan mengembalikan uang para jemaah pada 27 Januari 2016. Namun setelah hari ‘H’, uang itu belum juga dikembalikan.

Berikutnya, karena tidak bertemu  de­ngan Zulkifli para jemaah pun menda­tangi ru­mah Zulkifli di Lubuk Buaya. Lagi-lagi Zul­kifli tak di rumah. Yang ada cuma istri­nya. Jemaah pun membawa istri Zulkifli ke Polsek Koto Tangah. Tanya punya tanya, ter­nyata rumah yang ditempati Zulkifli ber­status  rumah kontrakan. Masa kontraknya pun sudah habis 8 Januari 2016. Janji di­perpanjang, namun nyatanya hingga kema­rin Zulkifli tidak juga membayar biaya lan­jutan kontrakan.

Ketika hal-hal seperti ini terjadi dan me­rugikan puluhan atau bahkan ratusan je­maah Umrah, tentu kembali kita berpikir ten­tang betapa pentingnya menata dan me­ngatur perusahaan penyelenggara ibadah Um­rah. Tujuannya agar tidak ada lagi ala­san paspor dan visa yang terlambat pengu­ru­sannya. Bahkan kasarnya,  tidak terjadi la­gi penipuan.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) bermaksud membenahi  penye­lenggaraan ibadah Umrah yang selama ini ditangani oleh perusahaan swasta. Pasalnya, selama ini terdapat beberapa perusahaan penyelenggara yang menelantarkan calon jamaah  umrah sehingga tidak jadi berangkat dan bahkan ada perusahaan yang lepas tangan begitu persoalan terjadi.

Saat ini jumlah penyelenggara perjala­nan ibadah umrah (PPIU) sebanyak 266 perusahaan. Tahun 2014 sebanyak 14 PPIU dibekukan izinnya karena menelantarkan jamaah umrah. Penolakan secara terbuka atas keputusan pemerintah mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah juga sudah dinyatakan Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Cheppy Wahyu Hidayat. Pemerintah diminta agar lebih berkonsentrasi menata penyeleng­ga­raan haji reguler yang setiap tahun dirun­dung masalah.

Data Kemenag menunjukkan jamaah umrah dari tahun ke tahun terus bertambah. Tahun 2011 sebanyak 295.185 orang, tahun 2012 melonjak jadi 512.147 orang. Berikut­nya tahun 2013 jamaah umrah menjadi 714.032 orang dan pada tahun 2014 menembus satu juta orang. Data Juni 2015 sudah tercatat sekitar 600.000 orang yang menjadi jamaah umrah di tanah air. **

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 16 Desember 2015 - 04:05:47 WIB

    Pentingnya Pembenahan Penyelenggaraan Umrah

    Pemerintah Republik Indonesia melalui Ke­menterian Agama bermaksud membenahi pe­nyelenggaraan ibadah Umrah yang selama ini ditangani oleh perusahaan swasta. .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]