Pembebasan Lahan Maransi

Pemko Siap Bantu BPN


Kamis, 28 Januari 2016 - 04:26:13 WIB

PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota (Pemko) Padang siap membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan proyek Batang Maransi yang masih tersendat.

“Jika BPN kesulitan kita akan bantu. Tujuannya agar proyek ini bisa segera diker­jakan karena pembebasan lahan Batang Maransi bukan kewenangan kita lagi. Itu di atas 5 hektar (ha) sudah kewenangan BPN,” kata W­a­likota Padang, Mahyeldi An­sharullah kepada Haluan Rabu (27/1) siang usai rapat koordinasi persiapan “Komo­do Sail 2016” di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Menurut Mahyeldi, terkait proyek Batang Maransi ini pihaknya juga telah berkordinasi dengan dinas provinsi untuk kelanjutannya. Namun, hingga saat ini ter­sendatnya proyek ini faktor utamanya karena pem­beba­san lahan yang juga belum rampung hingga saat ini.

“Kalau kesulitannya kare­na masalah sertifikat atau masalah lainnya, jika diper­lukan duduk bersama kita selalu siap. Kita akan fasilitasi jika itu memang diperlukan pihak BPN,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Per­tanahan Nasional (BPN) Ko­ta Padang mengeluhkan su­litnya pembebasan lahan un­tuk proyek normalisasi Ba­tang Maransi dan Banda Lu­rus. Disebabkan setifikat ta­nah yang ada saat ini masih banyak yang tidak jelas.

Kepala BPN Kota Padang Syafril melalui Kepala Tata Usaha BPN Kota Padang, Herman ditemui Haluan be­be­rapa waktu lalu di kan­tornya menjelaskan, perso­alan status kepemilikan tanah masih menjadi kendala dalam pembebasan lahan tersebut. Karena di lapangan dite­mukan banyak dari tanah masyarakat yang tidak meme­nuhi syarat kepemilikan, se­hingga susah untuk dilakukan ganti rugi.

Selain itu ada 5 persil tanah yang ada di lokasi proyek itu tidak tahu siapa pemiliknya. Persoalan lain­nya kata Herman ada pemilik yang tidak punya kuasa atas tanahnya karena tanah terse­but digarap oleh orang lain.

Menurut pihak BPN solusi yang mingkin bisa ditempuh yaitu dengan duduk bersama dengan Pemko Padang, pe­muka masyarakat dan stake­holder terkait. Karena bagai­mana pun kalau langkah ini tidak dilakukan maka hasil­nya akan tetap sama.

Meski demikian kata Her­­man, muara penye­lesai­an lahan ini bisa saja dilim­pahkan ke pihak Penga­dilan. “Nanti masyarakat yang me­rasa lahannya terkena pro­yek bisa meminta ganti rugi ke pengadilan,” tandasnya. (h/isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]