DKPP Sidangkan KPU dan Panwaslu Sijunjung


Kamis, 28 Januari 2016 - 11:52:43 WIB

         Majelis Pemeriksa DK­PP Sum­bar Adi Wibowo me­ngatakan bahwa pihak teradu (KPU Sijunjung) telah salah dalam men­jalan­kan tugasnya, KPU di­ang­gap salah karena tidak meng­hadiri undangan yang diberikan oleh Panwaslih Sijunjung untuk mem­beri­kan klarifikasi. Ia juga me­nga­takan KPU tidak meng­hargai undangan dari Pan­waslih yang di­sam­paikan secara resmi dan mem­pu­nyai stempel basah.

Ia juga menilai, KPU Sijunjung seperti jailang­kung karena pada saat pe­mang­gilan pertama tanggal 11 November KPU tidak menghadiri, namun setelah itu KPU datang sendiri ke panwaslih.

Sidang yang dilak­sana­kan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar ini berdasarkan temuan dari Panwaslu Sijunjung yang me­nilai adanya kesalahan cetak pada for­mulir C1 KWK plano holo­gram, hal ini dianggap sebagai pelang­ga­ran kode etik oleh Pan­waslih. Salah cetak tersebut, yang seharusnya cetakan nomor urut 3 atas nama Paslon Ashelfine dan Alfian Kasir, namun yang tercetak pada formulir KWK C1 plano atas nama paslon Muchlis Anwar dan Madye­trinaldi serta kesalahan cetak pada kolom saksi-saksi pas­lon bupati dan wakil.

Mendengarkan hal ter­se­but, Ketua KPU Sijunjung Taufi­qurah­man menga­ta­kan, kealfaan KPU dalam panggilan panwaslih terse­but bukanlah disengaja, dan ia juga tidak berniat untuk mengabaikan un­dangan ter­se­but. Namun, ketidak­hadi­ran tersebut karena pihak­nya mempunyai agenda yang padat ma­ka­nya mereka tidak dapat membalas surat yang dikirim oleh panwasli untuk mengagendakan pe­mang­gilan ulang terhadap KPU.

“Beban kerja waktu itu memang sangat banyak, makanya kami tidak bisa hadir. Bukan kami tidak meng­hargai, dan mematuhi undangan tersebut,” ung­kap­nya usai sidang di Ba­was­lu Sumbar, Rabu (27).

Terkait kesalahan men­cetak lembaran C1 KWK plano ia menga­takan, hal itu adalah murni karena kesa­lahan perusahaan perce­takan. Karena disain yang mereka kirim sudah benar, namun bagi perusahaan saat edit terjadi kesalahan. Aki­bat­nya dalam C1 plano itu seharusnya tertulis nama pasangan calon (pas­lon) bupati nomor nurut 3, Ashel­­fine- H.Alfian Kasir, ma­lah ditulis nama pasa­ngan calon Muchlis An­war-Madyetrinaldi.

Selain itu, Anggota Ba­was­lu yang juga bertindak sebagai majelis pemeriksa Aermadepa mengaku sudah pernah memberikan Bim­bingan Teknis (Bimtek) untuk KPU Sijunjung ter­kait tata cara pena­nganan pelanggaran pilkada, namun yang terjadi malah seperti ini. Ia juga mengatakan, penjad­walan ulang yang diminta oleh KPU terse­but tidak bisa dila­kukan, karena waktu untuk klarifikasi pi­hak terkait terba­tas hanya hanya lima hari.

Aermadepa juga mem­per­tanya­kan kinerja KPU saat pengecekan percetakan waktu monitoring. “Jadi saat monitor apa yang sau­dara amati,” ujarnya, Rabu (27/1).

Mendengar hal tersebut Ketua KPU mengatakan, bahwa yang dia amati adalah desainnya. Sedangkan nama calon yang salah letak itu tidak terpehatikan. Itu di­akui sebagai kesalahan me­re­ka. “Saat C1 plano setelah dikirim juga tidak teper­hatikan,” tambah anggota KPU lainnya yang juga ikut mendampingi saat sidang.

KPU mempertanyakan kebera­da­an Panwaslih juga hadir saat penyortiran, dan tentunya hal ini juga men­jadi tanggungjawab pan­was­lih utnuk memeriksanya karena juga harus memantau hal tersebut. Hal itu diban­tah Panwaslih. Me­reka me­nga­ku tidak ada melakukan pengawasan. C1 sudah ter­gu­lung semua saat mereka datang ke KPU.

Sidang DKPP di Bawas­lu itu dipimpin oleh majelis Prof. Ana Iriana (DKPP), didampingi o Aer­madepa (Bawaslu Sumbar), Nur­haida Yetti (KPU Sumbar). Adi Wibowo dab Dr. Sri Chairman (tim pemeriksa DKPP Sumbar). (h/rin)

 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 26 Desember 2015 - 03:07:02 WIB

    DKPP Berhentikan Ketua KPU Dharmasraya

    PADANG, HALUAN — Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisioner KPU Dharmasraya, Kasasi diberhentikan tetap dari jabatannya, karena Kasasi terbukti melakukan pelanggaran pilkada..
  • Sabtu, 19 Desember 2015 - 03:19:17 WIB
    Coblos Sisa Surat Suara

    7 Anggota KPPS Solsel Diadukan ke DKPP

    SOLSEL,HALUAN —Pa­ni­tia Pengawas Pemilu (Pan­was­lu) Kabupaten Solok Se­la­tan melaporkan tujuh orang Kelompok Panitia Pen­ye­leng­gara Pemilu (KP­PS) serta satu orang penga­was TPS ke De­wan Ke­hor­matan Pe.
  • Selasa, 01 Desember 2015 - 19:54:05 WIB

    Lusa, KPU Dharmasraya Hadapi DKPP

    DHARMASRAYA, HALUAN — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis jadwal sidang dugaan kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dharmasraya Kasasi pada Jumat (4/12) di Kantor Bawaslu Sumbar. .

  • Rabu, 25 November 2015 - 19:30:58 WIB

    KPU Dharmasraya Dilaporkan ke DKPP

    DHARMASRAYA, HALUAN – Ketua Panwaslu Dharmasraya Syamsurizal mengatakan pihak­nya telah melaporkan pengaduan terhadap Ketua KPU setempat ke DKPP menyusul adanya indikasi pelanggaran kode etik sebagai pe.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]