Wacana Pelantikan Kepala Daerah di Istana

DPRD: Itu Kemunduran Demokrasi


Sabtu, 30 Januari 2016 - 03:30:47 WIB

PEKANBARU, HALUAN —  Wacana pemerintah pusat melakukan pelantikan pa­sangan bupati dan walikota terpilih dalam pilkada se­rentak di Istana Negara dinilai salahi aturan.Bahkan, dewan menilai pelantikan di istana negara merupakan bentuk kemundu­ran proses de­mok­rasi.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman meng­ung­kapkan, sesuai dengan aturan yang berlaku Peraturan Pe­merintah (PP) Nomor 67 Ta­hun 2014 tata cara pelantikan bupati dan walikota dilakukan di provinsi. Namun, terkait keinginan pemerintah pusat itu sebenarnya memang baik untuk efisiensi.

“Saya harapkan kalau se­perti itu pp nya harus dirubah. Nah kalau demikian, saya kuatir pp (tidak dirubah), jangan sampai legitimasinya dipertanyakan,” ungkap No­viwaldy kepada Haluan Riau kemarin.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati, pelantikan bupati dan walikota terpilih dilakukan secara serentak di Istana Negara merupakan proses  kemunduran. Sebab, dengan demikian pemerintah telah kembali menerapkan sistem centralistik sama se­perti dulu.

“Kalau memang wacana itu benar, maka itu bentuk kemunduran kembali seperti zaman dulu. Dimana peme­rintah daerah tetap diatur atau sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah. Jadi pusat harus mengkaji ulang wacana ini,” terang Ade.

Menurut Legislator Dapil Pekanbaru ini, jika wacana pemerintah pusat itu dila­kukan seharusnya anggaran pelaksanaan pilkada serentak didanai APBN bukan malah apbd seperti yang sudah dilak­sanakan dalam pilkada se­rentak 9 Desember.

­“Selama ini anggaran itu bersumber dari APBD masing masing daerah. Padahal ma­sya­rakat sangat menginginkan dan menyaksikan hasil de­mok­rasi pemimpin terpilih dilantik, setelah sebelumnya rakyat telah menyeleng­gara­kan proses demokrasi ini dengan berbagai rintangan. Dimana antar sesama ma­syarakat ada pergesekan dan lain lain,” terang Ade.

Dilanjutkannya, pada pro­ses acara pelantikan semua pendukung akan kembali ru­juk dan sama sama merayakan kemenangan secara bersama.

Ade mencontohkan, pe­lan­tikan kepala daerah sama dengan menyaksikan orang menikah. Dimana pelantikan dilakukan langsung di depan rakyatnya.

“Sehingga ada kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh kepala  daerah yang disak­sikan langsung oleh rakyatnya. Seharusnya pelantikan itu dilakukan didaerah masing masing. Dimana kepala dae­rah walikota dan bupati dilan­tik gubernur dan disaksikan oleh rakyatnya dan inilah hasil proses demokrasi,” tandas Ade. (Rud)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 17 Oktober 2016 - 00:27:50 WIB

    DPRD: Izin Lima Perusahaan Sawit Harus Dicabut

    TEMBILAHAN, Haluan — Karena tak ada itikad baik dari pihak perusahaan per­kebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan masya­rakat, akhirnya DPRD dan Pemkab Inhil mengeluarkan rekomendasi pembekuan perizinan perusahaan ‘.
  • Jumat, 13 Mei 2016 - 03:20:32 WIB

    DPRD: Perketat Keamanan di Tampan

    PEKANBARU, HALUAN—Mengingat aksi kriminalitas yang terjadi begitu tinggi, khususnya di Kecamatan Tampan. Seperti di sejumlah titik di wilayah itu, kawasan Main Stadion Utama Riau, dan lainnya menjadi kerihatinan kalangan DP.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]