Kepala Daerah Harus Berinovasi untuk Persepakbolaan


Sabtu, 30 Januari 2016 - 10:56:17 WIB

BUKITTINGGI, HALUAN — Kebijakan Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia Imam Nahrawi untuk membekukan PSSI disayangkan banyak pihak.  Kebijakan tersebut tentu membawa petaka bagi pemilik klub maupun pemain sepakbola. Betapa tidak, dengan dikeluarkannya kebijaksanaan itu secara otomatif seluruh aktifitas kompetensi sepakbola dibawah kepengurusan PSSI tidak bisa dilaksanakan.

“Kebijakan pemerintan membekukan PSSI sangat kita sayangkan, namun de­mikian pemerintah menilai ada yang salah dalam ke­pengurusan PSSI. Kita ber­harap kepada pemerintah untuk dapat secepatnya me­mulihkan kondisi dunia persepakbolan di tanah air agar lebih bergairh lagi,” kata Tukijan Teguh mantan Kapten PSP Padang era 80-n kepada Haluan di IPDN Kampus Sumbar di Baso, Kamis (21/1).

Ia menilai, kondisi du­nia sepakbola di tanah air saat ini dalam keadaan mati suri. Jika kondisi ini dibiar­kan berkepanjangan ia kha­watir generasi penerus da­lam dunia sepakbola akan tenggelam dengan sen­diri­nya. Pada hal Indonesia seharusnya mampu mela­hirkan pemain-pemaian profesional dengan potensi jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar.

Untuk mengatasi keva­kuman kompetisi sepakbola di tanah air, Tukijan ber­harap agar kepala daerah lebih berinovasi dan be­kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional In­do­nesia (KONI)  untuk me­ngairahkan lagi per­se­pak­bolaan di daerah ma­sing-masing sampai me­nung­gu kebijaksanaan pe­me­rintah pusat.

“Kita berharap agar ke­pala daerah bisa menga­dakan pertandingan-per­tandingan sepakbola di da­erahnya masing-masing. Misalnya bupati atau wali­kota mengadakan turnamen sepakbola untuk mem­pere­butkan piala bupati atau walikota,” ujar pelatih ber­ser­tifikat AFC.

Ia menjelaskan motifasi pemain sepakbola saat ini adalah materi, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan zamannya sewaktu menjadi pemain sepakbola di PSP Padang tahun 80-an sampai 90-an. Pada waktu itu, para pemain harus pres­tasi terlebih dulu dan bukan uang yang ditanya.

Namun pada tahun 90-an hingga 2008 peme­rin­tah mengucurkan dana un­tuk persepakbolaan mela­lui dana APBD dan saat itu pula muncul pemain-pe­main kontrak yang nilainya mencapai ratusan hingga milyaran rupiah setiap pe­main. Sewaktu Menteri Da­lam Negeri dijabat oleh Ga­mawan Fauzi, dana pem­­­binaan per­se­pak­bola­an me­lalui APBD mulai dipang­kasnya karena ia melihat ada yang tidak beres dengan pengelolaan dana tersebut.

“Kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri ini sangat berpengaruh terhadap Di­visi Satu,

Divisi Dua dan Divisi Tiga yang mengandalkan da­na dari APBD,” ulas Pe­siu­nan TNI AD dengan pangkat terakhir Pel­­­tu. Ia me­nga­jak pemain-pe­main mu­­da yang berbakat agar tetap saja giat berlatih jangan sampai ber­henti berlatih, mudah-mu­dahan pemerintah dalam waktu dekatnya mampu membuat regulasi baru un­tuk mengelar kompetisi sepakbola lagi.

“Saya melihat generasi-generasi muda sebagai calon pemain sepakbola di Sum­bar sangat banyak, buktinya sewaktu saya menjadi pela­tih di Pasaman Barat saya meli­hat banyak calon pe­main mu­da yang mem­pu­nyai skill yang tidak kalah dengan da­erah lainnya,” ungkap Su­mando orang Minang. (h/ril)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]