DPR Jangan Buat UU untuk Kepentingan Tertentu


Senin, 01 Februari 2016 - 02:12:46 WIB

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo me­ngajak seluruh anggota DPR  untuk tidak menjadikan lembaga DPR sebagai pembuat Undang Undang (UU) atas nama ke­pen­tingan-kepentingan tertentu.

“UU yang dihasilkan harus betul-betul untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ber­ten­tangan dengan konstitusi mau­pun ketetapan-ketetapan MPR,” kata Firman Subagyo saat berbicara dalam diskusi bertema “Me­mang­kas Masa Reses dan Kunker DPR Serta Target Legsilasi” di Gedung DPR RI, Jumat (29/1).

Menurut politik Partai Gol­kar itu,  UU yang dibuat harus betul-betul sebagai kebutuhan yang mengatur perencanaan kerja pemerintah, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“UU yang dibuat DPR harus betul-betul digunakan dalam rangka menunjang kerja pe­me­rintah 5 tahun ke depan, bukan UU atas kepentingan,” tegasnya.

Firman juga mengakui kinerja DPR di bidang legislasi selama tahun 2015 rendah sekali karena hanya mampu menghasilkan 3 RUU menjadi UU dari 75 RUU yang ditetapkan. “Padahal untuk tahun 2016 ini, Baleg DPR sudah menetapkan 40 RUU sebagai target program legislasi nasional (prolegnas),” terangnya.

Kendati begitu, Firman me­nyatakan optimis target 40 RUU ini bisa diselesaikan pada tahun 2016 ini. “Saya memang tidak terlalu berani menyatakan ke 40 RUU ini bisa diselesaikan, 37 saja saya kira sudah bagus,” katanya.

Rasa optimis Firman ber­alasan bahwa dari 40 tersebut, 14 RUU sudah pembahasan di ting­kat pertama dan dalam waktu dekat akan dikebut pem­ba­hasan­nya. Disamping itu ada lagi bebe­rapa  RUU yang pem­ba­hasan­nya di masing-masing komisi tinggal pembahasannya 1 atau 2 kali lagi.

“Dari 14 RUU itu, bisa di­se­lesaikan 10 menjadi Undang-Undang, ini target yang baik. Sebab  ada 3 RUU yang sudah keluar Ampresnya. Untuk tahun 2016 ini kumulatif terbuka ada 7 RUU,” kata Firman.

Firman juga mengharapkan agar pembahasan RUU sebaik­nya menjadi otoritas Baleg DPR untuk efektifitas dan efisiensi pembahasan RUU menjadi UU. “Tidak lagi dikembalikan ke masing-masing komisi pem­ba­hasan­nya, tetapi dikembalikan ke Baleg,” katanya.

Untuk memacu target l­e­gis­lasi, ia mengimbau kepada semua menteri yang menjadi mitra kerja atau wakil pemerintah dalam pembahasan sebuah RUU harus aktif. “Jika diundang menghadiri rapat tidak datang dengan be­r­bagai alasan seperti yang terjadi selama ini,” harapnya. (h/sam)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]