Enam Fraksi Usulkan Revisi UU KPK


Selasa, 02 Februari 2016 - 02:55:47 WIB

JAKARTA, HALUAN — Re­visi Undang-Undang No­mor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Ko­rupsi mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di Kompleks Par­lemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Anggota Fraksi PDI-P Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo hadir sebagai per­wakilan pengusul revisi UU tersebut.

Namun Risa me­ne­kan­kan, pengusul revisi bukan hanya berasal dari Fraksi PDI-P. “Ada 45 orang dari 6 fraksi. Semua sudah dili­batkan (dalam pembuatan draf),” kata Risa.

Pengusul revisi UU KPK saat ini, kata dia, se­benarnya sama dengan peng­usul pada bulan Oktober 2015 lalu. Saat itu, ada 45 anggota DPR dari 6 fraksi yang menjadi pengusul.

Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB.

Saat itu, draf RUU KPK yang diajukan menuai pro­tes. Salah satu yang menjadi sorotan yakni pembatasan umur KPK hanya 12 tahun.

Akhirnya pemerintah dan DPR pun sepakat bah­wa revisi UU KPK dilan­jutkan di masa sidang se­lanjutnya.

Revisi juga dibatasi ha­nya empat poin, yakni di­ben­tuknya Dewan Pengawas KPK, kewenangan KPK da­lam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pe­nyidikan (SP3), kewe­na­ngan KPK dalam meng­angkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum, dan pengaturan penyadapan oleh KPK.

Kini, draf baru yang diu­sulkan DPR memang me­muat empat poin terebut. Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK. KPK diberi wewenang untuk menerbitkan SP3. (h/kcm)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]