Sepanjang Tahun 2015

Eksekutif Lakukan 214 Pelanggaran


Selasa, 02 Februari 2016 - 03:20:09 WIB

PADANG, HALUAN —Ba­ro­meter Mala Konstitusi Tim pusat studi Konstitusi (PUSaKO) FHUA Unand menyatakan selama tahun 2015, terdapat sebanyak 214 pelanggaran yang di­la­kukan oleh eksekutif (pemerintah).

Rata-rata jumlah pe­langgaran yang dilakukan pemerintah yakni, 17,83 setiap bulannya dan 4,45 pelanggaran dilakukan pe­merintah setiap minggunya dalam tahun 2015. Angka tersebut akan menjadi lebih besar jika dilihat dari resiko yang ditimbulkan dari pe­lang­garan tersebut yang menyentuh beberapa ranah kehidupan masyarakat, di­antaranya hukum, HAM, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.

Deputi Kehakiman PU­Sa­KO Feri Amsari me­nga­takan, penelitian utama Mala konstitusi adalah ekse­kutif yang bertugas menge­ksekusi semua kebijakan, dan ber­sentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan publik. Tapi pada dasarnya, yang paling berbahaya ada­lah pe­m­buat kebijakan, pe­m­buat Undang-undang dan pera­dilan karena ketika me­­re­ka membuat UU sekali di­lang­gar maka akan ber­dam­pak pada seluruh warga negara.

“Termasuk pada ke­kuat­an kehakiman, kalau me­reka ketok palu kalau ber­dampak pada masyarakat luas maka itu berbahaya. Hal itu kenapa eksekutif lebih banyak melakukan pelanggaran, tapi bukan berarti yang lain tidak ber­bahaya,” ungkapnya.

Bentuk pelanggaran ya­ng dominan dilakukan yak­ni, pertanggungjawaban ne­gara terhadap hak-hak warga ne­gara misalnya men­dapat­kan lingkungan hidup yang layak, sanitasi, rumah ting­gal, tem­pat kerja, dan air bersih serta banyak hal lain­nya yang dilanggar oleh negara.

Pelanggaran yang do­minan dilakukan oleh le­gis­latif, terkait dengan inter­fensi mereka terhadap pro­ses penegakan hukum. Mi­sal­nya pada kasus Polri, lalu menginterfensi cabang-ca­bang yang lain, dan soal ‘papa minta saham’, dan berbagai hal lainnya. Kalau lembaga yudikatif terkait keputusan mereka yang me­rugi­kan masyarakat luas, misalnya putusan yang ter­kait lingkungan, dan per­lindungan-perlindungan terhadap hukuman ko­rup­tor yang rendah.

Untuk pelanggaran yang paling mencolok yang dila­kukan oleh Pemerintah Da­erah (Pemda), sama hal­nya antara pemda dan pem­sat yang sama pekerjanya mereka lebih banyak ma­salah soal lingkungan hidup, peng­gu­suran, sanitasi tidak baik, dan jalan buruk men­jadi skor paling banyak yang dilanggar oleh pemerintah. (h/rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 04 Januari 2016 - 03:13:06 WIB

    Acara Kemah Eksekutif Berlangsung Akrab

    PADANG, HALUAN — Nu­ansa kebersamaan dan ke­akraban begitu terlihat an­tara Walikota Padang, Sek­da, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD di ling­kungan Pemerintah Kota Padang dalam kegiatan ke­mah di BBI Lubuk Min.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]