Larangan Minyak Goreng Curah Merugikan


Selasa, 02 Februari 2016 - 03:26:43 WIB

PADANG, HALUAN — Ka­mar dagang dan Industri (Ka­din) Sumbar menilai ke­bi­ja­kan melarang penjualan mi­nyak goreng curah dengan ala­san kebersihan oleh pe­me­rintah dinilai hanya akan merugikan petani sawit dan pengusaha di daerah. Kadin meminta pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan ini dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Ketua Kadin Sumbar, As­nawi Bahar kepada Haluan Senin (1/2) sore dihubungi melalui sambungan telepon di Padang menuturkan, perlu kajian ulang tentang kebijakan ini, mengingat kondisi daerah di Indonesia tidak seluruhnya sama. Karena ketika tetap diberlakukan dinilai hanya akan merugikan petani sawit dan pengusaha di daerah.

“Tidak semua sawit itu di eks­por masih banyak di dae­rah yang kembali di­man­faat­kan untuk dijadikan minyak. Sehingga ketika ini batasi tentu akan merugikan bagi mereka,” katanya.

Seharusnya kata Asnawi, pemerintah harus turun ke dae­rah untuk meninjau lang­sung kondisi daerah tersebut. “Jadi, perlu dikaji ulang, jangan menyamaratakan dae­rah yang imbasnya kepada masyarakat. Karena masih banyak di daerah yang mem­butuhkan minyak goreng cu­rah,” terangnya.

Sebelumnya, dalam Per­mendag Nomor 21/MEN-DAG/PER/3/2015 tentang perubahan Permendag No­mor 80 tentang minyak go­reng wajib kemasan men­jelaskan bahwa, minyak go­reng berbahan baku sawit su­dah harus memakai kemasan yang berlaku mulai 27 Maret 2016. Sementara untuk mi­nyak goreng dengan bahan nabati lainnya sudah harus memiliki kemasan pada 1 Januari 2017. Sementara untuk olahan rumah tangga itu sudah harus mempunyai kemasan 1 Januari 2018.

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar telah mengirim edaran ke Kabupaten/Kota untuk dapat menindaklanjuti hal ini. Kita sudah kirim ke Kabupaten/Kota edarannya tertanggal 16 September 2015 untuk seluruh dinas terkait,” pungkas Kepala Bidang (Ka­bid) Perdagangan Dalam Ne­g­eri (PDN), Zaimar Senin, (1/2) kemarin.

Langkah ini diambil kata Zaimar, untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi kon­sumen dengan standar gizi dan keamanan produk. “Ka­rena bagaimana pun minyak goreng curah yang kita temui memang jauh dari kata hi­gienis. Jadi, atas dasar ini Kemendag mengeluarkan eda­­­ran ini,” paparnya.

Setelah Permendag ini berjalan nantinya, bagi pro­dusen yang tidak mematuhi bisa dikenakan sanksi pen­cabutan izin usaha. “Ba­gai­mana pun aturan ini pasti ada sanksinya. Setelah kita la­yangkan tiga kali te­guran tapi tidak juga, maka sank­­si bagi produsen bisa saja ber­akibat pencabuta  izin,” ujarnya.

Untuk tahap pertama kata Zaimar, seluruh produk minyak goreng curah harus ditarik dari pasaran terlebih dahulu. Ini di­lakukan menjelang efektifnya pem­berlakuan Permendag ter­sebut.

Terkait dengan produsen mi­nyak goreng yang manjadi pe­masok minyak goreng di Sumbar dikatakan Zaimar pihaknya akan melakukan pertemuan terlebih dahulu mengenai Permendag ini. “Kalau tidak ada waktu untuk pertemuan maka kita akan surati saja,” paparnya. (h/mg-isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 22 September 2017 - 09:22:29 WIB

    Angkot Harus Berbenah, Pelarangan Gojek Bukan Solusi

    Angkot Harus Berbenah, Pelarangan Gojek Bukan Solusi PADANG, HARIANHALUAN.COM— Walikota Padang Mahyeldi meminta pengusaha dan sopir angkot untuk berbenah menghadapi kemajuan jaman, dan bersaing dengan angkutan daring. Keberadaan gojek jelas menguntungkan warga..
  • Rabu, 27 Juli 2016 - 16:09:53 WIB

    DPRD Dukung Larangan Penggunaan Buku LKS di Sekolah

    DPRD Dukung Larangan Penggunaan Buku LKS di Sekolah PADANG, HALUAN---Komisi IV DPRD Kota Padang mendukung aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai pengadaan buku pelajaran yang direkomendasikan bagi pihak sekolah. Penggunaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) juga, s.
  • Kamis, 21 April 2016 - 02:49:48 WIB
    Pengumuman Hasil UN SMA

    Gubernur Keluarkan Edaran Larangan Coret Baju

    PADANG, HALUAN — Hasil Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan diumumkan pada 7 Mei mendatang. Gubernur Sumatera Barat melalui edarannya melarang aksi coret-coret baju dan tindakan tidak tertib lainnya..
  • Rabu, 16 September 2015 - 19:40:41 WIB

    Kaji Ulang Relaksasi Aturan Larangan Miras

    PADANG, HALUAN — Rencana  Kementerian Perdagangan untuk merelaksasi aturan terkait penjualan minuman keras (miras) dan minuman beralkohol (mikol) mendapat reaksi penolakan dari elemen masyarakat di Sum.

  • Kamis, 16 April 2015 - 19:07:54 WIB

    Gubernur Segera Keluarkan Edaran Larangan Miras

    PADANG, HALUAN — Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Gubernur Sumbar ak.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]