Pansus Nilai Program GPP-Gepemp Gagal


Selasa, 02 Februari 2016 - 14:13:20 WIB

PADANG, HALUAN — Pe­laksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Petani dan Gerakan Pemberdayaan Eko­­­nomi Masyarakat Pesisir (GPP-Gepemp) dinilai gagal.

Khusus program bantuan sapi yang terletak Dinas Pe­ternakan dan Kesehatan He­wan (Disnakeswan) Pro­vinsi Sumbar, Pansus GPP-Ge­pemp DPRD Sumbar me­lihat, program tersebut cen­derung gagal dikarenakan petani lebih banyak dibiarkan ‘berdua-duaan’ dengan sapi.

“Yang dimaksud ber­du­a­an di sini adalah, setelah bantuan disalurkan pen­dam­pingan tidak dilakukan de­ngan maksimal. Ini bisa diketahui dari keterangan yang disampaikan rekanan pelaksana pada kita,” ucap Ketua Pansus GPP-Gepemp Apris saat hearing dengan re­kanan pelaksana pro­gram terkait di Gedung DPRD Sumbar, Senin (1/2).

Terkait ini, saat diundang ke DPRD Sumbar, sejumlah re­kanan pelaksana program GPP-Gepemp mengaku, me­reka telah melaksanakan kegiatan sesuai tertulis di kontrak.

Tentang masih banyaknya per­soalan yang ada di la­pan­gan, rekanan mengatakan ka­lau ke­sa­lahan bukan terletak pada me­reka. Penanggung Jawab CV Langkisau Karim mengatakan, sesuai kontrak, kriteria sapi yang akan di­salurkan adalah, berumur 12-18 bulan untuk sapi betina. Umur 18-24 bulan untuk yang jantan. Kemudian se­belum di­salurkan akan ada pe­meriksaan dari SKPD terkait.

“Semua prosedur telah kami jalankan. Jika masih ada sapi yang tak mau beranak atau mati, kesalahan bukan ada pada kami lagi,” ucap Karim, salah satu rekananan pada program.

Perwakilan CV Tiga Putra, Toni juga menyebut, adanya keluhan masyarakat berkaitan dengan sapi yang tak kunjung beranak. Padahal sudah tiga sampai empat tahun dipelihara. Menurutnya, pelaksana tender tak bisa disalahkan. Ini karena, spek atau kriteria sapi yang disalurkan memang bukanlah sapi yang siap kawin.

“Sapi yang siap kawin itu harganya Rp15 juta dengan umur dua tahun ke atas. Sementara untuk sapi yang digunakan di program ini umurnya 12-18 bu­lan, dengan harga satu ekor sapi  hanya Rp8,5 juta,” papar Toni.

Menanggapi informasi yang disampaikan rekanan, Anggota Pansus GPP-Gepemp Taufik Hidayat menyebut, jika rekanan telah merasa bekerja dengan benar, yang mesti ber­tang­gung­jawab selanjutnya adalah SKPD. Sebab sebelum bantuan di­sa­lurkan, SKPD berkewajiban me­lakukan pendampingan. Ter­uta­ma berkaitan dengan pe­me­li­haraan atas sapi yang disalurkan.

“Rekanan mengaku telah bekerja dengan benar, sementara sejumlah persoalan mulai dari sapi yang mati usai disalurkan, sapi yang tak kunjung beranak dan masalah lain masih jadi keluhan. Tak mungkin ma­sya­rakat disalahkan. Mereka kan hanya penerima,” jelas Taufik.

Tak hanya itu, Taufik juga menyesalkan kondisi sapi ba­n­tuan yang berbeda dengan jenis as­linya. Untuk ini rekanan me­nga­takan  jenis sapi yang disa­lurkan adalah sapi bali. Menurut Liswandi, jika melihat pada sapi yang dibiakkan di Bali, sapi jenis tersebut  termasuk sapi unggul dengan badan yang sehat-sehat. Tapi pada program GPP-Gepemp sapinya banyak yang kurus.

“Malahan informasinya sapi itu juga bukan didatangkan lang­sung dari Bali tapi dari Lampung. Kenapa harus sapi bali asal Lampung? Kenapa tidak lang­sung didatangkan saja dari Bali?” ucap Liswandi mem­pertanyakan.

Menanggapi ini, Hani Kar­mila dari Disnakeswan Pro­vinsi Sum­bar mengatakan, dari tahun 2012-2014 pengadaan sapi untuk pro­gram GPP tersebut telah ber­jum­lah 1.463 sementara un­tuk pro­gram Gepemp sekitar 385 ekor.

Untuk bantuan yang di­sa­lur­kan pada masyarakat, te­rangnya, semua telah sesuai dengan stan­dar yang ditetapkan pusat. Ber­kaitan dengan sapi yang tak kunjung punya anak, me­nurut Karmila kesalahan bukan ada di dinas peternakan lagi.

“Pendampingan telah diberi. Setiap kelompok tani disediakan satu orang pendamping,” kata Karmila.

Sementara tentang bibit sapi yang harganya hanya Rp8,5 juta dan bukanlah sapi yang siap kawin, menurut dia itu karena ketersediaan anggaran yang juga terbatas.

Anggota Pansus DPRD Sum­bar, Zalman Zaunit mengatakan, jika rekanan dan dinas terkait sama-sama merasa tak bersalah, persoalan yang ada di program GPP- Gepemp sebaiknya di­se­rah­kan pada penyidik.

“Bagaimana bisa rekanan dan SKPD telah merasa bekerja dengan benar sementara Pansus ini di­bentuk karena DPRD me­ne­mu­kan banyak persoalan yang ter­jadi di lapangan,”  kata Zalman.

Ditegaskannya, SKPD dan rekanan mesti bisa menjelaskan masalah  yang ada. Bukan malah melempar kesalahan pada masyarakat.

“Tujuan awal program kan sudah jelas, untuk meningkatkan perekonomian petani. Jika tak ada perubahan, anggaran habis, sementara rekanan dan dinas terkait sama-sama merasa tak bersalah, kita minta saja BPK untuk melakukan pemeriksaan,” tandasnya.

Anggota Pansus  yang lain, Nofrizon juga setuju agar per­soalan diserahkan pada penyidik saja.

Sementara Anggota Pansus GPP-Gepemp dari Fraksi Nas­dem Endarmy  mengatakan, ter­kait program GPP-Gepemp ini, ada kelompok tani yang sukses melaksanakan ada yang tidak.

“Untuk mengawal pelak­sa­naan program ini, tahun 2017 mendatang ada baiknya DPRD turun langsung bersama dinas untuk melihat pelaksanaan pro­gram,” saran Endarmy. (h/len)

 

 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 03 Agustus 2016 - 11:14:03 WIB
    BAHAS RANPERDA INISIATIF

    Empat Pansus Studi Banding ke Luar Provinsi

    PADANG, HALUAN — Un­tuk melanjutkan pem­bahasan empat Ranperda inisiatif, empat Panitia Khu­sus (Pan­sus) DPRD Kota Padang yang dibuat dalam sidang paripurna melakukan kun­jung­an kerja dan studi banding ke berbagai d.
  • Jumat, 13 Mei 2016 - 04:50:54 WIB

    Pansus Minta Hibah dan Bansos Dianggarkan

    PADANG, HALUAN— Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung­jawaban (LKPj) Kepala Daerah 2015 mere­ko­mendasikan Pemprov Sumbar mengang­garkan kembali belanja bantuan sosial (Bansos) dan belanja bantuan hibah.
  • Kamis, 12 Mei 2016 - 15:27:45 WIB

    Pansus DPRD : Koperasi Aktif di Sumbar Semakin Minim

    PADANG, HALUAN -- Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah 2015 melihat makin menurunnya jumlah koperasi aktif sebagai penggerak perekonomian di Sumbar..
  • Rabu, 13 April 2016 - 15:14:09 WIB

    Pansus DPRD Kunker ke Luar Sumatera

    PADANG, HALUAN — Gedung DP­RD Ko­ta Padang, sepi kembali. Panitia khusus (Pan­sus) DPRD Kota Padang kunjungan ker­ja (kun­ker) ke beberapa daerah di luar Su­matera pada, Selasa hingga Sabtu (12-16/4)..
  • Rabu, 30 Maret 2016 - 04:11:50 WIB

    Rekomendasi Pansus GPP-GPEMP Tertunda

    PADANG,HALUAN — Re­komendasi tim panitia khusus (Pan­sus) Gerakan Pen­sejah­teraan Petani/Gerakan Pe­ningkatan Ekonomi Ma­sya­rakat Pesisir (GPP/GPEMP) DPRD Sumbar sampai seka­rang masih tertunda. Rencana awalnya r.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]