e-KTP Bisa untuk Seluruh Layanan Publik


Rabu, 03 Februari 2016 - 02:59:03 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) telah mulai diberlakukan sejak tahun 2011 silam. Banyak keunggulan dari e-KTP yang diluncurkan di masa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang urang  awak itu. Sedari awal sudah disosialisasikan bahwa e-KTP  digunakan untuk multi atau semua urusan publik. Seperti pembuatan surat izin mengemudi (SIM), Paspor, pembukaan rekening bank, nikah, pajak dan lain sebagainya. Masa berlakunya juga seumur hidup dan di mana saja. Artinya seseorang tidak diperlukan lagi memperpanjang KTP-nya sekali dalam lima tahun, seperti halnya KTP  biasa. Berikutnya juga tidak perlu berganti KTP begitu pindah alamat ke lokasi/kota/provinsi lain di tanah air

Namun praktiknya ternyata tidak seperti konsep awal. Masih banyak instansi yang belum paham bahwa e-KTP dapat digu­nakan untuk banyak hal atau urusan administrasi. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Padang. yang instansi yang tidak melayani urusan A, B, C atau D, karena kota pembuatan e-KTP bukan di Kota Padang. Warga terkait diminta atau dianjurkan agar mengurus keperluannya, sesuai dengan alamat yang tertera pada e-KTP-nya. Padahal ketentuannya tidak demikian. Apakah mau mengurus SIM, STNK, surat nikah, pajak dan lainnya, KTP yang digunakan tetap satu, yakni e-KTP.

Pantas saja Pemprov Sumbar, bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibuat kesal oleh berbagai pembatasan-pembetasan yang masih terus ditemukan di berbagai instansi pemerintah. Karena alasan itu pula Pemprov Sumbar  akan menyurati instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait penggunaan e-KTP yang berlaku untuk semua urusan publik tanpa batas domisili. Langkah ini untuk memudahkan masya­rakat dalam urusan pelayanan publik tanpa harus kerepotan dalam mendapat pelayanan yang maksimal.

Misalnya, bagi yang akan berurusan dengan BPJS Kesehatan di mana pun domisilinya itu bisa menggunakan e-KTP yang mereka pegang. Walaupun di Papua sekalipun, tanpa harus kembali dulu ke kampung dan mengurusnya di daerah domisilinya. Tepatnya, satu KTP untuk semua pelayanan publik ini telah berlaku semenjak lama, hanya saja banyak instansi publik yang tidak paham. Nanti Pemprov Sumbar juga akan memasang berupa stiker Pemprov Sumbar di instansi pelayanan publik tersebut terkait penggunaan e-KTP yang berlaku seumur hidup.

Agar kemudahan dan berbagai manfaat e-KTP benar-benar dapat diperoleh lebih optimal oleh masyarakat, maka sosialisasi keistimewaan e-KTP mesti dilakukan se­cara maksimal. Caranya bermacam-ma­cam. Bisa bekerja sama dengan media mas­sa, baik cetak, elektronik, media sosial dan lain sebagainya. Jika masih ada instansi yang tetap saja tidak memahami manfaat dan keistimewaan e-KTP, ada baiknya ins­tansi itu diberi sanksi, termasuk juga in­dividunya. Karena pecuma fasilitas e-KTP yang nilai pengadaannya duilu mencapai Rp5,9 triliun tidak dimanfaatkan dengan benar.

Semoga saja ke depan manfaat e-KTP be­nar-benar termaksimalkan oleh seluruh sis­tem administrasi yang di tanah air. De­ngan begitu akan banyak penghematan yang dapat dilakukan, baik oleh instansi pe­me­rintah maupun swasta. Tindak krimi­nalitas, teror, pelecehan seksual dan lainnya akan dapat tertangani dengan cepat ketika semua warga sudah menggunakan e-KTP. **

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]