Menyudahi Kisruh PSSI


Rabu, 03 Februari 2016 - 03:00:26 WIB
Menyudahi Kisruh PSSI

Pergelaran Jendral Soedirman Cup telah berlalu. Partai Puncak turnamen ini mempertemukan tim  Semen Padang ‘’kabau sirah’’ dengan tim Mitra Kukar ‘’naga mekes’’ di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta.

Hasil akhir, Mitra Kukar keluar sebagai juara turnamen  ‘’Jenderal Soedirman Cup’’ yang di gelar dalam rangka memperingati 100 tahun kela­hiran panglima besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Soedirman.

Selama pergelaran tur­namen ini, kita dapat melihat  besarnya animo yang di per­lihatkan masyarakat Indo­nesia dari berbagai penjuru nusantara. Stadion selalu sesak di penuhi insan penik­mat dan pecinta sepak bola di tanah air. Semuanya hanyut seketika melihat aksi-aksi pemain dan klub kebanggaan mereka bertanding di stadion. Suara gemuruh dan yel-yel nyayian suporter menggema di dalam stadion.

Antusiasme yang diper­lihatkan oleh para suporter ataupun masyarakat Indo­nesia merupakan suatu sinyal bahwa mereka ‘’rindu’’ akan sepak bola di negeri ini. Seba­gaimana yang kita ketahui, Indonesia di jatuhi sanksi oleh federasi sepak bola dunia ‘’FIFA’’ pada tahun lalu yang memberikan imbas lumpuh­nya seluruh aktivitas per­sepak-bolaan di dalam negeri. Seperti berhentinya kom­pe­tisi di tengah jalan, pemain yang di putus kontraknya, dan gaji pemain yang tidak di bayar oleh klub. Tidak hanya itu saja pembinaan pemain usia muda pun juga terkena imbasnya.

Sanksi yang di jatuhkan FIFA kepada PSSI membuat timnas Indonesia tidak bisa berlaga di event berskala internasional yang diadakan oleh FIFA ataupun AFC. Imbas dari ini, Peringkat timnas Indonesia pun terus merosot Sejak bergabung de­ngan FIFA pada 1972, Indo­nesia terjun bebas ke peri­ng­kat 171 dari 209 negara ang­go­ta FIFA. Ini menjadi rekor terburuk Indonesia selama bergabung menjadi anggota FIFA. Rangking terbaru ini dirilis FIFA per 1 Oktober 2015.

Sebelumnya, Indonesia menempati peringkat ter­buruk pada 170. Itu terjadi ketika terjadi dualisme fe­derasi pada Oktober 2012 hingga September 2013. In­donesia dilewati negara “ne­gara dunia ketiga” sepakbola termasuk Timor Leste. Sejak pembekuan PSSI hingga sank­si FIFA per 30 Juni 2015 lalu, pe­ringkat Indonesia merosot. Ti­mor Leste, negara bekas pe­cahan Indonesia ini me­nem­pati peringkat 170 atau sa­tu peringkat di atas Indo­ne­sia.

Dunia sepak bola In­do­nesia memang tidak pernah terlepas dari masalah. Selalu saja ada masalah yang hadir di tengah antusiasme masyarakat pecinta bola di negeri ini. jika kita telisik sejarah konflik PSSI ini, Pengelolaan Liga Super Indonesia yang dise­leng­garakan oleh PSSI pada masa Ketum PSSI Nurdin Halid dianggap sebagai se­buah pengelolaan kompetisi yang kurang profesional. Hal inilah yang dijadikan dasar atau latar belakang munculnya  Liga Primer Indonesia.

Munculnya dualisme kom­­­­petisi antara Liga Super In­donesia yang di­seleng­gara­kan oleh PSSI dan Liga Pri­mer Indonesia yang diseleng­ga­rakan oleh Gerakan Refor­ma­si Sepakbola Nasional me­rupakan awal dari adanya ber­bagai konflik yang terjadi da­lam dunia sepakbola nasio­nal.

Pada masa Nurdin Halid, kompetisi Liga Primer Indo­nesia ( LPI ) dianggap sebagai kompetisi sempalan (break­away league), dimana LPI dianggap ilegal lantaran pe­nye­lenggaraannya tidak men­dapat restu dari PSSI selaku pemegang otoritas tertinggi sepakbola di Indonesia.

Selanjutnya pada ke­pe­ngu­rusan PSSI Djohar Arifin Husin, rapat Komite Ekse­ku­tif justru mengakomodir LPI yang sebelumnya di­ang­gap sebagai sebuah liga yang ile­gal dan menjadikannya men­jadi liga resmi di bawah nau­ngan PSSI dan meng­gan­ti­nya dengan nama Indonesian Pre­mier League (IPL). PSSI ber­usaha menggabungkan 6 klub dari kompetisi LPI de­ngan 18 klub dari kompetisi Li­ga Su­per Indonesia menjadi 24 klub yang berkompetisi di ba­wah naungan PT. LPIS se­ba­gai pengganti PT. LI yang me­ngelola Liga Super Indo­ne­sia.

Usaha ini sendiri men­dapat tentangan dari berbagai pihak, terutama dari klub-klub yang berlaga dalam Liga Super Indonesia (LSI) dan beberapa anggota komite ek­se­kutif lainnya. Akibat kepu­tusan tersebut, meng­akibat­kan terjadinya penentangan dari pihak yang merasa diru­gikan oleh PSSI. Berbagai gugatan sampai dengan mem­bentuk KPSI dan Liga Tan­dingan ‘’ISL (KPSI)’’.

Sedangkan di pada musim kompetisi tahun 2015, kon­flik PSSI berawal dari ikut sertanya Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya dalam ajang QNB League yang telah dilarang ikut serta oleh Badan Olahraga Profesional Indo­nesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memberikan surat peringatan kepada PSSI. Surat peringatan pertama diberikan pada 8 April 2015 yang menyatakan bahwa PSSI telah menga­bai­kan rekomendasi BOPI atas larangan ikut sertanya Arema dan Persebaya.

Selang seminggu kemu­dian, Kemenpora kembali mengeluarkan surat peri­ngatan kedua karena PSSI serta Arema dan Persebaya tidak juga mematuhi perintah BOPI sebelumnya. Jauh sebe­lumnya, pada 10 April, FIFA mengirim surat kepada Men­teri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi agar peme­rintah tidak mengintervensi PSSI. Apabila intervensi ber­lanjut, FIFA akan membe­rikan sanksi kepada PSSI.

Pada 16 April, Kemen­pora kembali mengirimkan surat peringatan ketiga kepa­da PSSI. Kemenpora menilai PSSI mengabaikan surat peri­ngatan pertama dan kedua sebelumnya. PSSI juga kem­bali diminta patuh kepada rekomendasi BOPI sebe­lum­nya. Akhirnya, pada 18 April 2015, Menpora Imam Nah­ra­wi membekukan PSSI. Men­pora juga tidak mengakui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI yang tengah berlangsung di Surabaya. Da­lam keputusan menteri ter­se­but, Menpora menerangkan pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terben­tuknya kepengurusaan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.

Pada 30 Mei 2015, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI dan berlaku hingga PSSI mampu meme­nuhi kewajiban pada pasal 13 dan 17 statuta FIFA. Akibat sanksi ini, timnas Indonesia dan semua klub di Indonesia dilarang berpartisipasi di pentas Internasional di bawah FIFA atau AFC.

Begitulah kronologis seja­rah awal konflik PSSI yang saya simpulkan dari bebarapa pemberitaan. Sepak bola seja­tinya merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. De­ngan dibekukannya PSSI dan di jatuhkannya sanksi FIFA, rakyat Indonesia kehilangan tontonan panggung sepak bola yang di akibatkan oleh konflik PSSI dan Pemerintah dalam hal ini tentu Kemenpora. Kita harus segera bekerja untuk sepak bola Indonesia.

Caranya bersinergilah (ko­­la­borasi) antara PSSI de­ngan pemerintah. Hilangkan sikap egoisme di antara lem­baga itu. Tentu kita tidak bisa mengatakan kedua pihak pu­nya niat jelek semua. Pastinya kedua pihak punya itikad baik ‘’good faith’’, apapun perspek­tifnya. Dalam penyelesaian  konfilik antara PSSI dan Pe­me­rintah yang diwakili oleh Kemenpora, para pihak terse­but perlu bertemu dan mem­per­baiki komunikasinya. Ka­re­na sesungguhnya masalah ini berawal dari kesalah­paha­man antara PSSI dan Kemen­pora. Disini saya memberikan saran penyelesaian konflik dengan metode soft approach secara integratif dimana situa­si pemecahan persoalan dipe­cahkan secara bersama untuk lebih ditekankan.

Cara – cara seperti mediasi yai­tu perundingan yang dila­ku­kan oleh kedua belah pihak de­ngan menggunakan pihak ke­tiga netral ataupun dengan ca­ra kompromi dimana ma­sing-masing pihak mem­beri­kan dan menawarkan se­sua­tu pa­da waktu yang bersa­maan, sa­ling memberi dan mene­ri­ma, serta memi­nimal­kan ke­ku­rangan semua pihak yang da­pat menguntungkan semua pi­­hak. Semua pihak yang me­ngatasnamakan ke­pen­ti­ngan bangsa harus mampu me­nun­jukkan suatu sikap dan per­bua­tan layaknya seorang ne­ga­ra­wan yang mampu me­ng­ako­modir kepentingan se­mua­nya dalam satu tujuan yang sama.

 Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut terlalu lama, karena ini akan menganggu proses kebangsaan dan kene­garaan kita. Mengapa demi­kian? Karena sepak bola itu adalah sarana untuk persatuan dan kesatuan bangsa bukan­lah ajang bagi suksesi politik. Sepak bola bukanlah milik FIFA, AFC, dan PSSI ataupun Kemenpora mereka hanyalah organisasi yang mengakomdir kebutuhan sepak bola. Seyog­yanya sepak bola adalah milik rakyat Indonesia. Sudahlah bung !, mari duduk bersama mencari jalan keluar bersama atas kisruh sepak bola nasio­nal, mari kita intropeksi diri masing-masing dan buang jauh semua ego sentral, kalau­pun kita harus mulai dari nol lagi, mari kita kawal dan lakukan yang terbaik demi kemajuan sepak bola Indo­nesia. Mari bersama-sama menyudahi konflik dan me­raih prestasi didalam olah raga se­pak bola. Sesungguhnya ka­mi rindu akan suguhan aksi ak­tor lapangan hijau Indo­ne­sia dan kami juga rindu yel yel ‘’Indonesia, Indone­sia, In­do­nesia’’ yang menggema di sta­dion dibarengi dengan sua­ra nyaring terompet semua la­rut dalam euforia sepakbola. (*)

 

AGUNG HERMANSYAH
(Anggota LPM Gema Justisia dan Suporter Klub Sepak Bola PSPS Pekanbaru)
 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 05 Desember 2016 - 01:22:49 WIB

    Menyudahi Penindasan Rohingya

    Menyudahi Penindasan Rohingya Rohingya are the most oppressed people in the world. Begitu ungkap John Mc­Kissick, seorang pejabat Ba­dan Pengungsi PBB yang ber­basis di Bangladesh, dalam sebuah wawancara dengan CNN (25/11/2016)..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]