Layanan Publik

e KTP Dapat Jadi Acuan


Rabu, 03 Februari 2016 - 03:19:15 WIB

PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar akan menyurati instansi yang memberikan pela­yanan kepada masyarakat terkait peng­gunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elek­tronik yang berlaku untuk semua urusan publik tanpa batas domisili. Langkah ini untuk memudahkan masyarakat dalam urusan pelayanan publik tanpa harus kere­potan dalam mendapat pelayanan yang maksimal.

“Misalnya, bagi yang akan berurusan dengan BPJS Ke­sehatan dimana pun do­mi­sili­nya itu bisa meng­gunakan KTP elektronik (biasa dise­but e-KTP) yang mereka pegang. Walaupun di Papua se­kalipun, tanpa harus kem­bali dulu ke kampung dan mengurusnya di daerah do­misilinya,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Mardi saat ditemui Haluan di ruang kerjanya Selasa (2/2) siang.

Dikatakan Mardi, satu KTP untuk semua pela­yanan publik ini telah ber­laku semenjak lama, hanya saja banyak instansi publik yang tidak paham.

 “Makanya kita akan me­nyurati lagi instansi ter­sebut agar tidak mem­per­masalahkan hal ini. Karena dengan KTP elektronik ini sudah tersinkronisasi de­ngan semua data kepe­n­du­dukan di seluruh indonesia. Jadi, ini berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain itu kata Mardi, nantinya Pemprov Sumbar juga akan memasang berupa stiker Pemprov Sumbar di instansi pelayanan publik tersebut terkait penggunaan KTP elektronik yang ber­laku seumur hidup.

“Kita inginkan agar se­tiap masyarakat yang ingin men­dapatkan pelayanan tidak dipersulit karena KTP nya sudah betakhir masa ber­lakunya. Sehingga warga Ka­bupaten Solok bisa memakai kartunya untuk mendapatkan rekening Bank di Kota Pa­dang tanpa harus diurus di Kabupaten Solok tempat domisilinya,” kata Mardi.

KTP elektronik yang ada saat ini, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 masa berlakunya seumur hidup. Pemberlakuan Ini sesuai dengan arahan Mendagri.

”Kita sudah terima eda­ran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hal ini. Untuk me­nin­dak­lanjutinya, kita akan surati semua instansi, termasuk perbankan. Jangan sampai nan­ti ada persoalan ad­mi­nis­trasi karena habisnya masa berlaku KTP,” terang Mardi.

Pada pencetakan KTP elektronik pertama pada 2011, masih tercantum ma­sa berakhirnya. Demikian juga dengan pencetakan KTP elektronik tahun beri­kutn­ya pakai masa ber­akhirnya. Pada pencetakan KTP elektronik tahun 2015 baru lah dicantumkan masa berlakunya seumur hidup.

“Seharusnya masyarakat yang mengurus KTP pada 2011 perlu melakukan pem­baruan, tetapi karena telah ditetapkan berlaku seumur hidup, maka hal itu tidak perlu dilakukan,” ujarnya.

Fadhli (33) salah se­orang PNS di Pemprov Sum­bar menceritakan bahwa KTP elektronik yang dia miliki pernah ditolak salah satu perusahaan per­bankan di Kota Padang saat ia akan mengurus rekening bank.

Petugas yang saat itu bertugas berdalih kalau KTP elektronik yang dia punya berdomisili di Si­junjung jadi harus diurus ke Sijunjung, akibatnya ia gagal membuka rekening di bank tersebut.

“Dengan pem­ber­laku­kan seperti ini tentu akan sangat memudahkan ketika ketika berurusan di instansi publik. Tidak perlu bolak - balik kampung, cukup di mana kita berusaha” tu­kasnya. (h/isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]