Penambangan Batu Bara di Dharmasraya

PT SLN Diduga Lakukan Pelanggaran


Rabu, 03 Februari 2016 - 03:24:25 WIB
PT SLN  Diduga Lakukan Pelanggaran Pj BUPATI Dharmasraya H.Syafrizal, Kapolres Dharmasraya AKBP.Lalu Muhammad Iwan Mahardan, serta Kepala SKPD Dharmasraya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang PT SLN yang diduga melanggar aturan.(MARYADI)

DHARMASRAYA, HALUAN—Perusahaan tambang batu bara PT Sinamar Lintas Nusantara (SLN) terlalu semena-mena menggali isi perut bumi di Kabupaten Dharmasraya, pasalnya diduga ada tiga pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak penambang, sementara Dinas SDM Pemprov Sumbar tumpul tidak beraksi dengan pelanggaran tersebut.

Dengan adanya laporan masyarakat kepada Bupati Dharmasraya bahwa sudah terjadi keangkuhan investor di Dharmasraya tersebut, maka Bupati Dharmasraya H.Syafrizal didampingi Kapolres Dharmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kepala Dinas ESDM Dharmasraya, Saikrasno, Kepala BLH, Rahmadian, Kepala Dinas PU, Junedy Yunus, Kepala Pol PP, Marius, Kabag Humas, Budi Waluyo, Camat Asam Jujuhan, Darul Kutni, Walinagari Sinamar, serta pejabat lainnya, turun bersama wartawan ke lokasi penambangan tersebut di Sinamar, Senin (1/2).

Dalam kunjungan ke lapa­ngan tersebut, Pj Bupati Dhar­masraya H.Syafrizal sangat ma­rah. Ia sangat menyesalkan pe­lang­garan ini dibiarkan begitu saja oleh Pemprov Sumbar seba­gai yang mengeluarkan izin. Seharusnya sebelum ini peme­rintah daerah sudah menyurati pem­prov agar pelanggaran ini ti­dak terus terjadi, sedangkan pe­ngerukan sudah semenjak tahun 2008 lalu. Di tahun 2015 saja PT SLN sudah menambang batu bara sekitar 48 ribu ton lebih.

Sebelumnya Bupati Dharmas­raya sudah menyurati PT SLN No.540/260/ESDM/XII-2015 tanggal 31 Desember 2015, peri­hal potensi pelanggaran. Pemkab dan Polres Dharmasraya sudah melakukan peninjauan lapangan, di mana potensi jebolnya tanggul ke arah Sungai Jujuhan, karena tidak adanya pemompaan secara rutin sebagaimana yang dilaku­kan pihak SLN tahun tahun lalu.

Parahnya lagi berdasarkan analisis dan evaluasi pihak Polres Dharmasraya yang didasarkan pada kunjungan lapangan tanggal 17 November 2015, bahwa pada kawasan tambang baik PT SLN dan KUD Sinamar Sakato, ber­po­tensi terjadi konflik horizon­tal, seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat.

Menurut Kepala ESDM, Sai­krasno, PT SLN diduga sudah melanggar teknis penambangan seperti pembuatan tebing galian yang tidak sesuai aturan keter­jalannya, kemudian penimbunan OB ke lokasi lubang galian tambang (Back Feeling) tidak dilakukan sebagaimana mesti­nya. Bahkan tumpukan tanah (disposal) dijadikan areal re­klamasi seperti perbukitan, pada­hal areal atau tanah tersebut peruntukannya untuk penim­bunan lubang galian.

Begitu pula kesepakatan hi­bah dari pihak perusahaan sebe­sar Rp 3 ribu per tonnya diduga juga tidak dijalankannya sesuai dengan perjanjian terhadap Pem­kab Dharmasraya.

Pelanggaran lainnya yang disampaikan Kepala BLH Rah­ma­dian yaitu tidak melaporkan laporan berkala setiap enam bulan sekali kepada Pemkab Dharmasraya atau BLH, pada pit II air tambang lepas ke ling­kungan atau sungai tanpa melalui titik penataan dan setting pond yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Dharmasraya No 189.1/292/KPTS-BUP/20­14, tanggal 2 Juni 2014, tentang pemberian izin pembuangan air limbah kegiatan pertambangan batu bara ke air atau sumber air kepada PT SLN.

Selain itu ulas Rahmadian, PT SLN belum melaksanakan pengukuran debit harian, pe­ngukuran pH harian, peman­tauan kualitas air tambang pada pit II setiap sebulan sekali, pemantauan kualitas air Sungai Suir sebagai penerima beban pencemar air tambang pit II setiap tiga bulan sekali dan belum melakukan pelaporan pengen­dalian pencemaran air setiap tiga bulan sekali kepada BLH.

Sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Negara Ling­kungan Hidup No. 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi pengusaha kegiatan pertambangan batu bara yang menyatakan, melakukan swa­pantau kadar parameter baku mutu air limbah, mengambil dan memeriksa baku mutu air lim­bah dan melaporkan tentang ha­sil analisis air limbah dan debit harian.

Rahmadian menyimpulkan, bahwa PT SLN sudah melanggar ketentuan pada izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah serta beberapa bidang pengen­dalian pencemaran air. “Pelang­garan tersebut belum masuk pada kategori terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Dengan demikian ia mero­kemendasikan kepada bupati agar PT SLN diberikan sanksi teguran tertulis, sanksi admi­nistrasi merupakan salah satu langkah pembinaan kepada PT SLN untuk memperbaiki pelak­sanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatannya.

Dalam hal ini Pj. Bupati Dharmasraya Syafrizal, mene­gaskan, setiap terkait dengan perizinan meskipun yang menge­luarkannya Pemprov Sumbar, tetapi rekomendasi dari Pemkab Dharmasraya sudah pasti men­jadi pertimbangan, karena wila­yah pertambangan PT.SLN ada­lah wilayah Kabupaten Dhar­masraya. “Ingat, PT SLN pasti membutuhkan rekomendasi dari Pemkab Dharmasraya,”kata bu­pati yang akrab disapa Ucok ini singkat.

Bahkan pihak SLN akan men­cairkan dana reklamasinya pada Pemprov Sumbar, semen­tara tunggakan dana tersebut masih ada, sementara reklamasi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Hati hati Pem­prov Sumbar atau Dinas ESDM mencairkan dana re­klamasi ter­sebut,”katanya mengi­ngatkan.

Humas PT SLN Armed yang dihubungi Haluan via telefon genggamnya tadi malam untuk konfirmasi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan peru­sahaan tambang itu, ternyata tidak diangkat.  (h/mdi/adv)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]