DPRD Belum Terima Hasil Penyaluran Dana Desa


Rabu, 03 Februari 2016 - 14:59:47 WIB

PADANG, HALUAN — Pe­nyaluran Dana Desa ta­hun 2015 telah selesai dila­kukan. Meski realisasi telah tuntas, DPRD Sumbar  belum bisa mengetahui secara ke­selu­ruhan apakah program su­dah berjalan baik atau belum.

“Evaluasi secara ke­se­luruhan baru akan kami terima sekitar bulan Maret. Ja­­di belum bisa d­i­sam­pai­kan apakah  program telah berjalan sesuai harapan atau belum,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar, Selasa (2/2).

Kendati demikian, ka­tanya, dari temuan Komisi Bidang Pemerintahan ini di lapangan, beberapa per­soalan memang ada terjadi, di antaranya keterlambatan pencairan dana. Terkait ini, ada nagari yang mampu melakukan pencairan dana sesuai batas yang di­tentukan, dan ada yang tidak.

“Keterlambatan terjadi karena sebahagian daerah juga terlambat menerima pedoman tentang tata cara penyaluran dana,” jelasnya.

Selain persoalan ke­ter­lambatan pencairan, untuk penyimpangan anggaran bisa dikatakan hampir tak ada. Hanya saja di se­­ba­hagian na­gari ditemukan ada kesa­lahan dalam peng­gu­naan ang­g­a­ran.  Dana yang se­ha­rus­nya di­gu­n­akan un­tuk mem­­­­bangun in­­fra­struktur di­gunakan untuk mem­bangun kan­­tor lurah atau walinagari.

Untuk ke­sa­lahan se­per­ti tadi, sebut dia lagi seper­tinya  belum akan ada sanksi dari pusat terhadap wali­nagari yang bertang­gung­jawab sebagai pelaksana. Sebab itu bukan dilakukan secara sengaja. Tapi karena masih kurang pengetahuan walinagari da­lam hal peng­gunaan ang­garan.

Selain itu, tambah dia,  karena dana desa juga baru berjalan satu tahun. Kesa­lahan akan dijadikan sebagai evaluasi pe­nyaluran yang lebih baik di tahun be­­ri­­kutnya.  Me­nurut Aristo juga, rea­lisasi ang­garan ba­ru akan di­ni­lai se­­­bagai se­buah pen­ya­lahgunaan ji­ka ang­garan di­man­faat­kan untuk ke­pentingan pri­badi.

“Sejauh ini hal seperti itu tidak di­temukan di la­pa­ngan. Untuk memastikan kita li­hat lah evaluasi ke­se­lu­ruhan yang dilaksanakan Maret nanti,” pungkas Aristo.

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Arkadius Dt Intan Bano membenarkan, belum ada evaluasi menyeluruh terkait realisasi dana desa. Cuma, kata dia, ke­ter­lam­batan dalam penyaluran anggaran  memang cukup menonjol ditemui.

Tak jauh berbeda de­ngan disampaikan Aristo, menurut dia keterlambatan terjadi karena perencanaan pelaksanaan yang juga ter­lambat disusun oleh nagari atau desa yang ada.

Dalam melaksanakan program seperti dana desa, terang Arkadius, peren­canaan mesti  telah dibuat satu tahun jelang anggaran dilaksanakan. Tapi di tahun 2015 itu belum mampu dilakukan. Salah satu pe­nye­babnya karena keter­batasan pengetahuan para wali­na­gari dalam penggunaan dana desa itu sendiri.

Menurut Arkadius lagi, hal serupa sepertinya juga akan kembali terulang di tahun 2016 sekarang. Sebab, belum semua nagari selesai melakukan perencanaan ten­tang untuk apa saja peng­­gu­naan dana desa yang me­­reka dapat. Padahal pen­cai­ran sudah akan bisa dila­kukan pada April men­datang.

“Satu tahun atau dua tahun pertama ini, kele­mahan-kelemahan dalam realisasi pastinya masih akan ada. Kita harap tahun 2017 hal seperti ini tak terjadi lagi, dengan kata lain dana bisa disalurkan dengan lebih cepat,” tandasnya.

Anggota Komisi I DPRD  Sum­bar, Mockhlasin me­nyebut selain keter­lam­batan lain yang juga di­te­mukan di lapangan adalah, ke­ga­ma­ngan walinagari da­lam pe­makaian dana desa. Se­ba­hagian besar walinagari ce­mas jika salah dalam meng­gunakan anggaran, bi­sa-bisa mereka berurusan dengan hukum. Untuk ini, DPRD telah meminta pada BPM agar sosialisasi di tingkatkan. Na­mun karena alat ke­leng­kapan DPRD belum lama ini baru berganti, diakui Komisi I memang belum membica­rakan secara lebih lanjut dengan BPM.  (h/len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]