PT Kabulkan Banding Pemda Tanah Datar


Kamis, 04 Februari 2016 - 03:58:30 WIB

TANAH DATAR, HALUAN — Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan permohonan banding Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar C.Q Bupati Tanah Datar sebagaimana putusan PT Padang nomor 144/PDT/2015/PT.Pdg. Pemda Tanah Datar C.Q Bupati Tanah Datar melalui kuasa hukum Jasrinaldi, SH, S.Sos, M. Rezha Fahlevie, SH dan Anisya Handayani, SH menyampaikan bahwa perkara ini berawal ketika PT. Selaras Bumi Banua  yang bergerak dalam bidang pertambangan mengajukan gugatan ter­hadap Bupati Tanah Datar ke Pangadilan Negeri Batusangkar. 

Semula PT SBB berhak atas Izin Usaha Penambangan (IUP) eksplorasi dengan komoditas tambang biji besi dengan wilayah/lokasi usaha pertambangan  di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Bati­puah dan Nagari III Koto Kecamatan Rambatan seluas 351,4 hektar selama tujuh tahun, yaitu dari Januari 2007 sampai 7 Januari 2014. PT SBB berencana untuk mem­per­panjang izin pertambangannya di Tanah Datar, namun berdasarkan desakan pemilik lahan, tokoh masyarakat, warga sekitar lokasi pertambangan dan para perantau yang kuatir akan dampak ling­kungan akibat pertambangan itu, bupati  Tanah Datar tidak mengeluarkan izin lagi.

Atas hal itu, PT SBB mengajukan gugatannya ke PN Batusangkar dan PN Batusangkar mengabulkan gugatan ter­sebut, atas keputusan itu Pemda Tanah Datar C.Q Bupati Tanah Datar melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke PT Padang. PT Padang menimbang bahwa per­mo­honan banding dari kuasa pem­banding yang semula tergugat telah diaju­kan dalam tenggang waktu bahwa tindakan tergugat dalam memberikan IUP eksplo­rasi meru­pakan tindakan atau perbuatan adminis­trasi negara oleh pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang-undang nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan PP nomor 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan UU dan PP tersebut tindakan sebagaimana dimaksud melalui surat keputusan dalam bentuk izin sebagai instrument yuridis pemerintahan oleh karena itu perkara aquo adalah termasuk kewenangan PTUN bukanlah kewenangan PN. (h/fma)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]