Data BPS Jadi Acuan Pengurangan Kemiskinan


Jumat, 05 Februari 2016 - 03:15:18 WIB

JAKARTA, HALUAN — Wa­kil Presiden Jusuf Kalla mengatakan data milik Ba­dan Pusat Statistik menjadi acuan bagi kemen­terian dan lembaga pe­merintah non-ke­men­te­rian (K/L) terkait untuk mengurangi kemis­kinan di Tanah Air.

“Harus ada satu jalur data, yang kemudian data itu di-share (dibagi) supaya jangan berbeda-beda data (antarlembaga), dan dapat digunakan tergantung kebu­tuhannya,” kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis.

Dengan adanya satu ba­sis data, setiap lembaga terkait yang berperan dalam program pengurangan ke­mis­kinan dapat me­nya­ma­kan visi dan memiliki satu acuan.

“Dengan satu data ini otomatis BPS jadi sumber data, kemudian nanti di­bagi ke Kementerian So­sial un­tuk bantuan so­sial, juga ke Ke­menterian Ko­perask dan UKM un­tuk bantuan pe­ngembangan ekonomi,” tam­­bahnya.

Kamis, Wapres meng­gelar rapat dengan sejum­lah menteri guna mem­bahas mengenai pe­r­ce­patan pe­nang­gulangan kemiskinan.

Hadir dalam rapat terse­but Menteri Koordinator bidang Pembangunan Ma­nusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koor­dinator bidang Pere­kono­mian Darmin Nasu­tion, Menteri Keuangan Bam­bang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila F. Moelek, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Men­teri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Bap­penas Sofyan Djalil, Men­teri Pendidikan dan Ke­budayaan Anies Bas­wedan, Menteri Agama Luk­man Hakim serta Men­teri Pem­bangunan Daerah Ter­tinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Puan mengatakan, de­ngan adanya basis data ter­padu satu pintu tersebut, maka diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam men­jalankan program terkait.

“Jadi kalau ada prog­ram yang harus disam­paikan kepada masyarakat diha­rapkan tidak ada lagi yang tumpang tindih atau tidak valid,” kata Puan.

Dengan adanya basis data tersebut, maka warga masyarakat yang akan mera­sakan program kesejah­te­raan tidak lagi dipersulit dengan menggunakan ba­nyak kartu.

“Data terpadu itu harus ada agar rakyat mengakses data tersebut tanpa meng­gunakan banyak kartu, kare­na ke depan ini semua pemberian kartu itu akan kita lakukan secara perlahan terintegrasi,” tambahnya.

Sehingga, program-pro­g­ram kemiskinan se­perti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa terintegrasi juga dengan data yang ada di e-KTP.

“Jadi kita mau men­sinergikan semua data ini untuk bisa dipergunakan dalam satu basis dan peng­gunaannya bersinergi de­ngan program yang ada,” ujarnya.  (h/ans)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]