Bubarkan DPD?


Jumat, 05 Februari 2016 - 03:16:33 WIB

Sebuah pernyataan menarik dilontar­kan Ketua Umum DPP Partai Ke­bang­kitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia berpendapat lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) layak untuk dibubarkan karena tak me­miliki konstribusi berarti untuk Negara. Saking semangatnya, Muhaimin bahkan berencana membawa ide yang ia anggap brilian itu ke meja Mukernas PKB.

Pendapat Muhaimin ini memantik api dari kubu DPD. Salah satu legislator berdarah minang, Fahira Fahmi Idris yang duduk di senayan mewakili DKI Jakarta angkat bicara soal keberadaan lembaga tempat ia berkiprah saat ini. Ia men­ya­yangkan pandangan politisi sekaliber Muhaimin yang ia anggap paham dengan tata negara itu.

Pernyataan Fahira itu seolah bersayap dan ingin menggambarkan pandangan Muhaimin seperti sikap seorang politisi yang kehabisan akal atas perkembangan yang terjadi. Selain itu, Fahira menganggap Muhaimin menutup mata atas realitas yang terjadi dimana sepanjang 10 tahun terakhir, drama tragis justru terjadi di belahan kawasan komplek senayan lainnya, yakni DPR dimana rakyat dipertontonkan ber­bagai tingkah polah  penghuninya.

Muhaimin melihat peran DPD atas republik ini tak sebesar peran DPR. Karenanya, pantas kiranya peran lembaga ini lebih diperluas dan diperkuat. Selama ini, DPR memang menjadi raja kawasan senayan dengan seabreg fungsinya, mulai dari anggaran Negara hingga legislasi dan pengawasan, plus fungsi lainnya.

Lalu, dimana DPD berada? Memang nyaris tak ada fungsinya. Tapi keterbatasan gerak itu memang dibatasi oleh regulasi yang ada. Sebagai lembaga legislasi, perlu kearifan DPR memberi ruang yang lebih luas bagi DPD melalui regulasi untuk berperan lebih. Di sini, Fahira menyebutnya sebagai perkuatan fungsi sehingga posisi tawar DPD bisa setara dengan DPR yang nyaris jadi raja, jika dibiarkan.

Berbagi peran dan fungsi dengan lan­dasan yang konstitusional tentu dapat meringankan beban DPR. Padahal , keha­diran lembaga ini tak lepas dari peran pembaruan pascareformasi yang “me­nitip”nya lewat sebuah amandemen Un­dang Undang Dasar 1945.

Dari gambaran singkat ini, amandemen UUD 1945 yang selama ini tabu diujarkan, justru bisa jika memang ada niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, aturan turunan yang mengatur fungsi dan peran DPD itu sendiri pasti bisa dilakukan, jika memang ada niat. Niat itu benar yang ternyata tak ada karena hingga periode ketiga DPD berkiprah, tak terdengar upaya “tetangga” untuk membantu.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPD untuk membuat DPR tergugah. We­wenang lembaga ini memang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bika­meral, sampai dengan persoalan ke­lem­bagaan­nya yang juga jauh dari me­madai. Tantangan-tantangan tersebut timbul te­ru­tama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Cita-cita lembaga ini justru sudah terbentang sejak republic masih embrio. Tetapi, tetap saja hingga kini lembaga itu “terkekang” karena minimnya niat kebersamaan di parlemen. Niat untuk memperbaiki bangsa. (*)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 12 Januari 2016 - 02:48:02 WIB
    Cerita Getir Karyawan PT Dinamika

    Kalau ka Dibubarkan, Beko Kami Karajo Apo?

    Kalau ka Dibubarkan, Beko Kami Karajo Apo? Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat. Namun, semburat jingga sudah terlihat di langit sebagai penanda sore akan menjelang..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]