Menelisik Nasib Politik Oposisi


Jumat, 05 Februari 2016 - 03:18:17 WIB
Menelisik Nasib Politik Oposisi

Angin politik Tanah Air, perlahan namun pasti telah mengayun bandul oposisi. Ayunannya membuat beberapa partai menanggalkan baju oposisinya. Sebut saja PAN, PPP dan terbaru, Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB).

Bergabungnya partai-par­tai dari gerbong Koalisi Me­rah Putih (KMP) ke dalam par­tai pendukung peme­rin­tah, melahirkan pertanyaan yang menggelitik sanubari po­li­tik publik. Benarkah men­­­ja­di oposisi itu tidak terhor­mat, atau tidak ber­juang untuk rak­yat?, atau menjadi  oposisi ha­nya akan mempersempit na­sib­nya un­tuk meraih kekua­sa­an?.

Menjadi oposisi adalah konsekuensi sebuah demo­krasi. Di negara-negara Barat seperti Amerika, oposisi  hal yang  lumrah. Bahkan ia men­ja­di silsilah kandung demo­krasi. Tapi ironi di Indonesia, mengaku pelaku demokrasi, namun dalam laku politiknya kaku dan malu menjadi opo­sisi. Mazhab “ feodalistik” masih bergelayut erat dalam benak politikus. Malah, ke­ma­juan zaman belum mampu mengubah paradigma tentang posisi yang dianggap terhor­mat. Berkuasa atau menjadi “priyayi politik” masih men­jadi impian suci dalam ranah demokrasi.

Padahal, sebelum berga­bung dengan seteru politiknya, beriya-iya betul menantang dan menampilkan diri seba­gai oposisi sejati. Statement politiknya, bak rudal balistik yang langsung menohok jan­tung lawan politik. Namun komitmen menjadi oposisi hanya strategi untuk “meng­gertak” dan meningkatkan daya tawar politik. Kini, tanpa sungkan dan malu ber­bon­dong-bondong menyatakan mendu­kung pemerintah. Agar tak dicap haus kekua­saan, komitmen mendukung pemerintah di balut dengan azimat berjuang untuk rakyat. Dan menghiasinya dengan ungkapan bahwa membangun bangsa harus dilakukan secara bersama.

Sejatinya dalam alam de­mokrasi, keberadaan oposisi menjadi signifikan. Mengi­ngat membangun bangsa perlu ada checks and balances. Menafikan kontrol yang kuat hanya akan mendegradasi moralitas politik dan berujung pada dehidrasi nilai-nilai suci demokrasi. Malah Robert A. Dahl (1982), menyebut opo­sisi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan dalam negara demokrasi, bahkan menjadi barometer sehat atau tidaknya negara demokrasi. Sebab, oposisi memung­kin­kan adanya hak inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. Sehingga oposisi tidak hanya menjamin pemerintahan yang sehat, tetapi  juga menjadi penopang konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks Indonesia sekarang, oposisi masih seba­tas narasi dan lipstik politik. Belum mampu menyentuh dan menyelami kedalaman nurani pelaku politik. Men­jadi oposisi masih dipahami dalam makna menentang (to oppose), belum beranjak pada le­vel mendukung (to support) da­lam makna kekuatan pe­nye­imbang, yang menjadi ruang dan saluran bagi suara-sua­ra rakyat untuk dide­ngar­kan. Maknanya, potensi opo­si­si sebagai jalan terhormat un­tuk menyuarakan rakyat dan amunisi untuk meraih ke­kua­saan belum terbaca dan ter­­garap dengan baik di la­dang politik Indonesia. Pada­hal, seorang samurai jepang ber­nama Musashi pernah me­ngung­­kapkan bahwa “musuh ada­lah guru yang menyamar”. Men­jadi oposisi berarti bela­jar kelebihan dan kelemahan la­­wan politik, selanjutnya men­­jadikannya sebagai stra­te­gi dan road map politik un­tuk meraih suara rakyat. Bu­kan­kah di negara-negara yang telah lama menerapkan de­mo­kra­si, menjadi biasa, hari ini berkuasa, besok menjadi opo­sisi dan terus silih bergan­ti.

Berubahnya haluan bebe­rapa partai yang tergabung KMP menjadi partai pendu­kung pemerintah menyiratkan kekhawatiran publik. Politik transaksional akan menghiasi jalan-jalan politik Indonesia. Alhasil, politik checks and balances akan terkerangkeng dalam jeruji-jeruji kepen­tingan politik. Terpenjara dalam slogan membangun kepentingan bangsa secara bersama. Suara-suara rakyat akan menemukan dinding terjal yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dengan kekuatan politik mayo­ritas­nya akan membuat peme­rintah dengan tenang dan lantang serta leluasa melak­sanakan agenda politik.

Akan tetapi, belajar dari pe­ngalaman pemerintahan era SBY, koalisi gemuk tidak serta merta menjamin soli­ditas. Beraneka ragam kepen­tingan politik akan mela­hir­kan konflik dan mengganggu ritme perjalanan pemerintah. Apatah lagi, kubu yang sejak awal berjuang mendukung pemerintah Jokowi-JK, akan merasa lebih berjasa, ketim­bang partai yang mendukung belakangan. Ungkapan partai yang berkeringat dan yang tidak berkeringat akan men­jadi hambatan dalam melahir­kan harmonisasi sejati kubu koalisi pendukung peme­rintah. Kendatipun, partai yang bergabung kemudian dalam pernyataan politiknya tidak meminta kompensasi apa-apa. Tapi, tetap saja me­ning­galkan kecurigaan. Ibarat kata Milton Friedman, tak ada makan siang yang gratis alias no free lunch. Buktinya, sudah ada partai politik yang menya­takan bergabung mendapat posisi penting dalam peme­rin­tahan. Seperti ditunjuknya Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Sutrisno Bachir sebagai Ketua Komite Eko­nomi Nasional (KEN).

­Kini, oposisi menjadi pili­han yang tidak menarik dan simpatik. Oposisi hanyalah pilihan orang-orang kalah dalam politik. Menjadi opo­sisi di Indonesia hanyalah akan mempersulit kehidupan partai politik. Terbukti, par­tai-partai besar yang menya­takan oposisi, mengalami badai politik dualisme kepe­mim­pinan. Bahkan menung­gu pengakuan pemerintah seakan menanti jalan panjang yang tak tahu ujungnya. Wa­laupun keputusan pengadilan telah berpihak, namun penge­sahan pemerintah tetaplah menjadi acuan pasti untuk berdetaknya jantung partai.

Berjuang dengan baju opo­sisi memanglah tidak mela­hirkan kemewahan politik, namun akan jauh terlihat mulia dan terhormat bila dipakai untuk kepentingan rakyat. Mengingatkan pengua­sa akan janji-janji politiknya serta meneguhkan komitmen sebagai lembaga pe­nyeim­bang dalam jalan kehidupan kebangsaan. Dengan demi­kian, oposisi menjadi pilihan nurani politik yang terpuji serta terhormat di mata rak­yat. Dan nasibnya, tidak lagi tersisih dalam bilik-bilik sempit demokrasi. Walla­hu’alam. ***

 

SUHARDI
(Alumnus Pascasarjana UKM)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]