Fahira : Harusnya DPD Dikuatkan, Bukan Dibubarkan


Jumat, 05 Februari 2016 - 03:38:21 WIB
Fahira : Harusnya DPD Dikuatkan, Bukan Dibubarkan

JAKARTA, HA­LUAN — Wakil Ketua Ko­mite III De­wan Per­­­wa­kilan Dae­­­­rah (DPD RI) Fa­hira Idris sa­ngat me­­nya­yang­kan per­nya­­taaan Ke­tua Umum Part­ai Ke­bang­kitan Bangsa (PKB) Abdul Mu­haimin Iskandar yang akan mengevaluasi posisi DPD dalam Mukernas PKB pada 5-6 Februari 2016. Muhaimin menilai DPD tidak mem­berikan hasil kerja yang signifikan bagi negara dan ada wacana untuk dibubarkan.

”Saya sangat menyayangkan per­nyataan seperti ini keluar dari mulut seorang ketum partai. Bahkan ada opsi mau dibubarkan. Kalau beliau paham tata negara, harusnya DPD dikuatkan lewat amandemen UUD 1945, agar parlemen kuat, bukan malah dibubarkan,” tukas Fahira, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/2).

Fahira mengungkapkan, pernyataan Muhaimin yang mengatakan, hasil kerja DPD tidak signifikan bagi negara, sangat tidak berdasar. Walau dengan kewenangan yang tidak sebesar DPR, perjalanan DPD selama setahun lebih ini sudah banyak dirasakan rakyat di daerah. Alangkah baiknya, lanjut Fahira, Mukernas PKB juga mengevaluasi keberadaan DPR dan Partai Politik yang selama 10 tahun belakangan ini dipersepsikan negatif oleh publik.

“Kalau kita lihat, hampir semua survei menempatkan DPR dan Parpol sebagai institusi yang paling tidak dipercayai publik. Itu yang sering tertangkap KPK, siapa? anggota DPR, yang juga anggota partai. Itu juga harus dievaluasi. Jadi jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan,” sindir Senator Asal Jakarta ini. Menurut Fahira, sejak reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu mencapai target prolegnas yang mereka buat sendiri. Ini karena sistem bikameral kita masih belum kuat. DPR tak kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya bisa menjadi mitra untuk me­ringankan beban dan tugas yang diemban DPR.

“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta mak­simal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD me­nga­mandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.

Fahira mengharapkan, Mukernas PKB bisa bijak menyikapi persoalan evaluasi keberadaan DPD. Dia juga berharap, DPD diundang untuk memaparkan capaian dan kinerjanya di depan forum Mukernas, sekaligus menguraikan ide-ide DPD untuk penguatan sistem ketetanegaraan kita. “Asal tahu saja, rakyat di daerah itu lebih nyaman sampaikan aspirasinya ke anggota DPD. Makanya kita diundang, agar Pak Muhaimin paham apa saja yang sudah kita lakukan untuk rakyat di daerah,” tutup Fahira. (rel/met)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 25 Mei 2019 - 19:33:25 WIB

    Fahira Idris Dukung Langkah Prabowo-Sandi Gugat Pilpres ke MK

    Fahira Idris Dukung Langkah Prabowo-Sandi Gugat Pilpres ke MK HARIANHALUAN.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan Politik dan Hukum, Fahira Idris mengapresasi dan mendukung langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menempuh jalur hukum dengan melaku.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]