80 Hektare Hutan Lindung Digunduli


Jumat, 05 Februari 2016 - 03:45:20 WIB

PASAMAN, HALUAN — Hampir 80 hek­tare hutan lindung di Kabupaten Pasaman dirambah oleh oknum masyarakat yang berdomisili di daerah itu. Mengeruyaknya perambahan hutan ini, karena tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku perambah hutan lindung tersebut.

 80 hektare hutan lindung itu, tersebar pada dua lokasi berbeda, yaitu sekitar 50 hektare hutan lindung sudah dirambah dan ditanami tanaman seperti kakao, di Kecamatan Panti.

 Di lokasi ini, terletak di pinggir jalan lintas yang menghubungi Kecamatan Panti ke Kecamatan Duokoto, di Hutan Lindung Batu Ampar Kecamatan Panti, dijadikan peladangan oleh kelompok warga. Hal ini sudah diketahui oleh pemerintah dae­rah dan Tim Koordinasi Penga­manan Hutan Terpadu (TKPHT), namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas.

Kini, mencuat lagi kasus perambahan hutan di Kecamatan Duakoto. Kali ini, yang jadi sasaran lahan pengambilan kayu tanpa izin itu menyerobot lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKM). Kelompok tani yang mengelolah hutan kemasyarakatan itu, terle­tak di Batang Kundur, Nagari Cubadak Kecamatan Duokoto. Pelakunya diketahui “D”, mem­buka hutan lindung sebanyak 30 hektar, dengan mengambil kayu.

 Kapolres Pasaman AKBP Agoeng SW menyebutkan, pihak kepolisian sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Pasaman dan TKPHT Kabu­paten Pasaman.

Sementara itu, Kadis Kehuta­nan Kabupaten Pasaman Yozar­wardi, Kamis (4/2) mengakui telah mendapatkan informasi tentang perambahan hutan lin­dung tersebut. “Ya, sudah kita bawa ke TKPHT, yang unsurnya melibatkan TNI- Polri, kita sedang merancang tindakan tegas untuk para pelaku,” sebutnya.

 Yozarwardi menyebutkan, hasil orientasi pertama kemarin, wilayah perambahan itu berada di lokasi hutan lindung. TKPHT akan melakukan investigasi ter­lebih dahulu, untuk memastikan apakah berada dalam hutan ke­mas­yarakatan atau bukan.

”Saya belum bisa sebut nama, nanti TKPHT yang akan mela­kukan investigasi, memang pe­ram­bahan ini dilakukan oleh perorangan. Ia mengaku pemilik tanah ulayat, sementara pelaku ini sudah lama tinggal di Jakarta, di kampungpun ia tinggal di Sinoangon namun telah meng­klaim tanah ulayatnya di Batang Kundur, sudah beda kampung itu,” kata Yozarwardi.

Potensi konflik pelaku yang dari Sinoangon ini sangat besar dengan warga Batang Kundur. Karena, di samping mengklaim tanah ulayat, perambahan juga dilakukan di wilayah kampung Batang Kundur. Warga Batang Kundur yang akan merasakan dampaknya nantinya.

 Yozarwardi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku perambahan di Duokoto dan Panti itu. “Kalau yang di Panti, kita harus tindak tegas karena sudah sering dilakukan persuasif kepada pelaku, namun hari-hari sebelumnya, Pasaman dalam kondisi Pilkada. Kini, pilkada sudah usai, kita harus tindak pelaku perambah hutan ini,” pungkasnya.

Menanggapi ini, DPRD  Sum­bar meminta pemerintah daerah menciptakan program pemberdayaan untuk masyarakat di sekitar hutan guna mencegah berkembangnya praktik illegal logging yang masih berjalan di sejumlah kabupaten/kota.

Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Sabar AS mengatakan, sejauh ini masyarakat masih susah dilepaskan dari praktik tersebut karena perekonomian mereka yang cenderung lemah. Dan pada sisi ada lain, mereka melihat ada peluang dari kebera­daan kayu di sekitar hutan yang bisa dimanfaatkan. “Jika masya­rakat bisa diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan yang tak meru­sak hutan, kemudian ekonomi mereka bisa diperkuat, masalah ini akan bisa diatasi,” ucap Sabar.

Jika itu tak dilakukan, tam­bah dia, harapan untuk menga­tasi illegal logging atau biasa disebut juga pembalakan liar, akan sulit terwujud. Sehingga persoalan tersebut akan tetap menjadi ancaman untuk daerah.

Selain harus ada program pemberdayaan, sosialisasi ten­tang pentingnya menjaga kelesta­rian hutan juga mesti dilakukan. Semua elemen, mulai dari ninik mamak, pemuda dan tokoh mas­ya­rakat yang lain disarankan untuk dirangkul guna bersama-sama menjaga keberadaan hutan.

“Di DPRD sendiri belum lama ini kita telah menetapkan Perda Pemberdayaan Masyara­kat Sekitaran Hutan. Agar Perda bisa diaplikasikan, kami minta pemerintah daerah segera menyu­sun Pergubnya,” tandas Sabar.

Senada dengan Sabar, anggota Komisi II DPRD Sumbar yang lain, Rahayu Purwanti ber­pendapat untuk penanganan persoalan ini jangan ada sikap tebang pilih, terutama saat meli­batkan institusi profit. Jika yang melakukan adalah perusahaan, terangnya, harus dilihat apakah mereka punya izin atau tidak. Jika ada izin, mesti diperiksa sejauh mana kawasan yang diizinkan.

Untuk mencegah bencana akibat aktivitas illegal ini, pihak terkait mesti tanggap dalam melakukan pencegahan.  Kor­dinasi antara Dinas Kehutanan dan Kepolisian mesti dijalin dengan baik. Kemudian jika ada kekurangan dalam hal personil, penambahan mesti dilakukan.

Di lain pihak, Dinas Kehuta­nan Provinsi Sumbar mengaku selalu  berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dalam penanga­nan dan perlin­dungan hutan.

“Terkait adanya dugaan prak­tik illegal logging yang meluas di Kabupaten Pasaman yang kema­rin dikabarkan, kami telah mene­rima laporan tentang masalah itu,” ucap Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Faridil Afrasy.

Menindalanjutinya, kata Fari­dil, dinas kehutanan kabupaten telah turun ke lapangan guna menelusuri.

Pria yang biasa disapa Pras ini juga mengatakan, dalam pena­nga­nan illegal logging, instansi terkait melakukannya secara berjenjang. Jika ada kasus, yang terlebih dahulu turun adalah dinas kabupaten kota. Namun jika masalah tak mampu dita­ngani oleh kabupaten, pihaknya beserta pihak keamanan akan terlibat serta dalam menangani.

“Kami selalu siaga, jika ada kasus besar yang tak mampu dita­ngani kabupaten/kota, pro­vinsi siap turun kapan saja,” ujar Pras.

Ia menambahkan, mengatasi ilegal loging masyarakat diharap­kan berada di garda terdepan untuk melakukan pencegahan. Peran masyarakat dibutuhkan karena tidak semua kasus bisa terpantau oleh dinas terkait. (h/col/len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 12 Juli 2020 - 10:04:35 WIB

    Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Capai 800 Orang

    Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Capai 800 Orang HARIANHALUAN.COM - Kasus terkonfirmasi pasien positif Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar) mencapai angka 800 orang. Hal tersebut dilaporkan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal, Minggu (12/7/2020) .
  • Sabtu, 27 Juni 2020 - 12:01:43 WIB

    Tembus 80 Persen, Sumbar Kembali Laporkan 16 Pasien Sembuh Hari Ini

    Tembus 80 Persen, Sumbar Kembali Laporkan 16 Pasien Sembuh Hari Ini HARIANHALUAN.COM - Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar) sudah menembus angka 81,20 persen hingga Sabtu (27/6/2020) pagi. Angka ini merupakan total kesembuhan tertinggi di Indonesia..
  • Jumat, 26 Juni 2020 - 11:07:24 WIB

    Hampir 80 Persen Warga Sumbar Sembuh dari Covid-19

    Hampir 80 Persen Warga Sumbar Sembuh dari Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Angka kesembuhan pasien positif virus Corona di Sumatra Barat (Sumbar) semakin menunjukan peningkatan, hingga Jumat (26/6/2020) sebayak 79,31 persen warga Sumbar telah sembuh dan diperbolehkan ke rumah masi.
  • Kamis, 09 April 2020 - 14:17:56 WIB

    Bupati Dharmasraya Dapat Bantuan 80 Lembar Baju APD

    Bupati Dharmasraya Dapat Bantuan 80 Lembar Baju APD DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Yayasan Sumadi Gunawan peduli Covid 19, menyumbangkan alat pelindung diri (APD) kepada Pemkab Dharmasraya yang diterima langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (09/.
  • Kamis, 02 April 2020 - 17:24:09 WIB

    Wah! 180 Narapidana Dapat Asimilasi dari Kanwil Kemenkumham Sumbar

    Wah! 180 Narapidana Dapat Asimilasi dari Kanwil Kemenkumham Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sudah merilis sebanyak 180 narapidana di provinsi tersebut sudah keluar dari penjara usai menerima asimilasi di rumah. Hal ini dilakukan terk.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]