Pemekaran Nagari Tuai Perebutan Pengelolaan Aset


Jumat, 05 Februari 2016 - 09:46:14 WIB

PADANG, HALUAN — Pembentukan nagari di Sumatera Barat telah mengalami beberapa kali pasang surut sejak zaman orde baru. Pada zaman orde baru sekitar 543 nagari di Suma­tera Barat dimekarkan menjadi sekitar  3.138 desa.

Kemudian, di masa re­formasi, ketika otonomi dae­rah berlaku, maka babaliak ke nagari menggelora, se­hingga kini Sumbar memiliki 543 nagari adat dan 765 pe­me­rintahan nagari disertai 3.618 jorong dan 204 kelu­rahan. Dalam perjalanan hing­ga menjadi 765 peme­rintahan nagari seperti ini, telah terjadi pemekaran na­gari di beberapa kabupaten kota. Berbagai dampak dari pemekaran na­gari ini mulai dirasakan, termasuk pe­nga­ruhnya dalam adat salingka nagari. Dampak baik dan buruk pemekaran nagari bermunculan.

Ketua Lembaga Ke­ra­patan Adat Alam M­i­nang­kabau (LKAAM) Sumbar Sayuti Dt Rajo Pangulu me­lihat, pemekaran nagari ini telah menimbulkan keti­dakharmonisan di antara wali nagari. Ia melihat pe­nge­lolaan aset menjadi sum­ber masalah.

Sayuti mencontohkan di Nagari Lunang Silaut, Pe­sisir Selatan dengan satu Ke­ra­patan Adat Nagari (KAN) dan 14 nagari di dalam­nya, telah menjadikan KAN se­bagai pemegang ke­wenangan sako dan pusako kesulitan menentukan batas aset antar nagari. Di Pessel sendiri telah terjadi pe­mekaran nagari besar-be­saran dari 46 nagari menjadi 186 nagari.

“Terdapat perbedaaan antara aset nagari dan aset pemerintahan nagari. Aset nagari dipegang oleh KAN dan aset pemerintahan na­gari oleh wali nagari. Se­mentara salah satu sumber pemasukan nagari adalah pengelolaan aset. Ini yang selalu menjadi persoalan,” terang Sayuti kepada Ha­luan, Kamis (4/2).

Atas so­lusi ini, Sayuti me­nyarankan agar Daerah Isti­mewa Mi­nang­kabau (DIM) segera di­lahirkan. Artinya ada atu­ran sebagai payung hukum yang mengatur tentang pe­ngelolaan sako dan pusako yang didasarkan pada ranji keturunan.

Atas permasalahan ini, Sayuti juga mengingatkan agar KAN bisa melakukan ma­najerial yang baik, baik dalam sisi pengelolaan aset dan persoalan adat yang lainnya sehingga hubungan harmonis antar wali nagari bisa tercipta. Artinya, pe­mekaran nagari tidaklah merusak tatanan secara adat yang sudah ter­bentuk di masyarakat.

Di sisi lain, para Ketua KAN tidak meresahkan pe­me­karan nagari ini. Pe­mu­ka adat di Padang Pariaman menilai, pemekaran nagari tidak akan berpengaruh ter­hadap struktur adat yang ada. Karena yang dime­karkan adalah pemerintah na­gari bukan lembaga adatnya.

“Kalau kita lihat pe­me­karan nagari yang ada di dae­rah ini, yang dimekarkan hanya pemerintah nagari secara adminstrasi, bukan tatanan adat dan ma­sya­rakatnya,” kata Ketua KAN Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur, Zulkarnaini Dt Bandaro Basa.

Dicontohkan Z Dt Ban­daro Basa, bahwa pada be­berapa tahun yang lalu Pa­dang Pariaman telah me­lakukan pemerkaran nagari, seperti Nagari Lubuk Alung dan Nagari III Koto Aur Ma­lintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang serta beberapa nagari lain­nya. Hing­ga saat ini pe­merintah nagari yang dimekarkan tersebut berjalan dengana cukup baik tanpa adanya persoalan dengan lembaga adat yang ada.

“Intinya, satu KAN bisa membawahi beberapa pe­me­rintah nagari,” ucapnya.

Hal yang sama juga di­sam­paikan Ketua LKAAM Kecamatan V Koto Kam­pung Dalam, A H Dt Anjah Pahlawan. Menurutnya, pe­mekaran nagari tersebut hanya di bidang admi­nis­trasi pemerintah.

Sementara, di wilayah Kabupaten Agam yang hing­ga kini masih banyak ma­syarakat berniat me­me­kar­kan nagarinya, di­antaranya nagari Salareh Aia dan nagari III Koto Si­lungkang Keca­matan Palembayan, pemuka nagari tidak mempersoalkan pemekaran ini. 

Salah seorang tokoh ma­syarakat Nagari Salareh Aia yang juga mantan anggota DPRD Agam dua priode, Syafrizal, SH mengatakan, pemekaran nagari hanya seba­gai menambah satuan pe­me­rintahan terendah, bu­kan membentuk kesatuan adat baru, oleh karena itu tidak akan memberi pe­nga­ruh sig­nifikan terhadap adat salingka nagari yang telah terbangun sejak lama. Me­mang bagi masyarakat Mi­nang­kabau, dinamika, peru­bahan ke­budayaan dan sis­tem sosial da­lam batas ter­tentu sebenarnya sesuatu yang biasa, wajar, akan ber­langsung secara alami tanpa disadari.

“Namun setiap pe­ru­bahan sosial akan me­nim­bulkan kekagetan, implikasi dan dampak tersendiri bagi masyarakat pada tempat dan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, dalam me­la­kukan perubahan ma­sya­rakat Mi­nangkabau seha­rusnya tidak memakai ilmu kon­cek, satu takana lang­suang malom­pek, tetapi melalui kajian men­dalam. Dikunyah-ku­nyah ta­labiah dulu,kok paik indak capek diluahkan, kok manih indak capek dilulua, diereng digendengkan, di­tun­g­kuik ditilantangkan, diinok di­ma­nuangkan, dikaruak sahabih sauang, diawai sa­habih raso,” pungkasnya. (h/eni/ks/ded)

 

 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]