Wajah Kota Padang


Sabtu, 06 Februari 2016 - 04:05:10 WIB
Wajah Kota Padang

Kota Padang, bisa berarti banyak hal. Bagi saya, Padang adalah tempat saya belajar (baca : kuliah), tempat berinteraksi dengan orang lain dan tempat bermukim untuk sementara waktu.

Untuk para pencari kerja, Padang adalah tempat ma­ngadu untuang jo parasaian. Sementara bagi mereka yang sudah menahun, Padang ada­lah tempat untuk pulang.

Menjelaskan kota Padang yang mewujud dalam bentuk “kota”, mau tidak mau harus memulainya dari definisi tentang kota itu sendiri. Kota adalah 1) Daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesa­tuan tempat tinggal dari ber­bagai lapisan masyarakat. 2) Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dengan se­bagian besar penduduknya bekerja diluar pertanian (KB­BI). Padang sepertinya sedang bersiap-siap menuju pada pengertian yang kedua itu.

Menurut sejarahnya, kota Padang adalah kota tua yang akan memasuki usia 347 tahun pada bulan Agustus nanti. Berbagai buku yang mengulas perjalanan panjang itu kebanyakan selalu menga­barkan kemurungan tentang perkambangan Padang seba­gai sebuah kota. “Perkem­bangan kota Padang ternyata tidak berjalan linier, atau progresif ke depan, melainkan terdapat semacam fluktuasi jatuh-bangun yang tidak kon­sisten dan pada ujungnya hari ini gambaran pesimistik lebih mengemuka ketimbang opti­mistik” (Quo Vadis Kota Pa­dang Resensi buku Padang di Persimpangan Jalan, Mestika Zed. 2012).

Saya tidak akan berjibaku men­jelaskan tentang perkem­ba­ngan kota Padang, selain ke­terbatasan ruang yang harus di­pertimbangkan dalam me­nu­lis opini, saya juga tidak me­mi­liki kecukupan penge­ta­huan dalam menjelaskan per­kem­bangan tersebut. Na­mun ada sesuatu yang rasanya meng­­­ganjal dalam pikiran. Yak­­­ni tentang Padang sebagai se­­buah kota itu, sebenarnya mi­­lik siapa. Pertanyaan ini mung­­kin terbilang ganjil me­nu­­­rut se­bagian orang, tapi biar sa­­ya jelaskan titik berang­kat­nya.

Prathiwi W. Putri, seorang Mahasiswa program Doktoral bidang perencanan kota di KU Leuven, Belgium ini menulis artikel tentang Pe­rempuan, hunian, dan wajah kota (Kompas 11/7/2004). Prathiwi mengatakan, kota modern direncanakan dengan pemisahan di berbagai aspek kehidupan. Hunian, pusat perbelanjaan, perkantoran dan pabrik dibangun pada area yang terpisah-pisah. Kota tidak pernah luput dari dis­kriminasi dalam penggunaan ruang. Prathiwi menekankan pada betapa rawannya posisi perempuan dalam susunan kota semacam itu.

Lalu bagaimana dengan Padang? Membenarkan se­mua pendapat Prathiwi untuk menggambarkan kehidupan di Kota Padang tentu tindakan yang gegabah. Namun, ada beberapa hal yang rasanya bersinggungan, yakni tentang penggunaan ruang publik yang mengalami diskriminasi.

Padang dan ruang publik

Ruang publik adalah ru­ang sosial yang bersifat ter­buka, dan dapat diakses oleh se­luruh masyarakat. Di­anta­ra­nya taman, pantai, jalan, alun-alun, perpustakaan umum dan lain sebagainya. Ruang sosial yang dimaksud ada­lah tempat ber­inte­rak­si­nya orang-orang darri ber­ba­gai macam latar belakang. Lan­tas bagai­mana mesti me­mak­­nai ruang publik di Pa­dang ?

Sekilas tidak ada yang bermasalah dengan ruang publik di Padang. Ada lapa­ngan Imam Bonjol sebagai ruang terbuka hijau. Ada pinggiran pantai yang bisa digunakan untuk melihat ma­ta­hari terbenam bersama ke­luar­ga. Tersedia perpustakaan daerah yang siap memanjakan mereka yang gandrung akan ilmu pengetahuan. Ada taman Budaya yang menyuguhkan kesenian berbagai macam rupa Namun, kenyamanan semacam itu akan berubah jika malam hari tiba.

Pinggiran Pantai atau yang akrab dengan sebutan Taplau pada malam hari akan bertransformasi menjadi tem­pat yang tidak ramah. Jika anda adalah orang yang suka bepergian pada malam akhir pe­kan, sempatkanlah untuk singgah di Depan Taman Bu­daya Sumatera Barat. Tengah malam, jalanan di sekitaran itu berubah menjadi sirkuit un­juk kebolehan muda-mudi bermobil dengan segala atrak­si mereka yang men­ce­ngang­kan. Jika pulang agak larut malam, hindarkanlah jalan di Sekitar simpang Presiden. Karena disana ada “pembalap tanggung” yang sedang mema­cu kendaraan dengan kece­patan 100 km/Jam.

Bagi perempuan, sangat dianjurkan untuk tidak beper­gian jika waktu sudah menun­jukkan pukul 22.00 WIB. Jika masih tetap nekad, anda harus siap dilabeli dengan istilah padusi indak sandereh. Resi­ko pelabelan semacam itu adalah gangguan dari pria hidung belang yang hanya melihat perempuan sebagai seonggok daging yang bisa memberikan kenikmatan, atau bagi yang tinggal di kos-kosan, harus menyiapkan diri untuk terkurung di luar.

Pada kasus ini, saya ber­pen­dapat, pembedaan aturan (baca : pemberlakuan jam malam bagi perempuan) ter­kait akses terhadap ruang publik antara laki-laki dan perempuan tidak menyentuh persoalan dasarnya. Pem­batasan, di satu sisi memang meminimalisir kemungkinan perempuan untuk dijadikan objek kriminalitas. Namun, di sisi lain, kesimpulan semacam ini tidak membuka kemung­kinan lain dalam mencipta proses interaksi yang lebih beradab sesama warga kota.

Logika banal yang cen­drung diterima oleh sebagian dari kita adalah, laki-laki adalah manusia yang mudah untuk tergoda dan perempuan adalah sumber dari segala bentuk godaan tersebut. Saya berpendapat, logika semacam itu tidak bisa bahkan tidak boleh dibenarkan. Bagaimana mungkin mencipta ruang pu­blik yang tidak diskriminatif jika dimulai dari hal semacam itu ?

Selanjutnya, tentang peng­guna jalan raya di Padang. Cerdik pandai mengatakan, “jika ingin melihat ke­bu­dayaan sebuah bangsa, lihat­lah masyarakat pengguna jalan rayanya”. Ungkapan ini rasanya tidak terlalu berle­bihan. Jalanan kota Padang pada pagi hari diisi oleh orang-orang yang bergegas. Jika terjebak dalam situasi kemacetan, jangan pernah kehilangan fokus berkendara. Karena anda akan begitu mudah kena caruik oleh peng­guna jalan raya yang lain.

Di tengah degradasi nilai-nilai kebudayaan, rasanya sulit bagi kita untuk menemukan keramah-tamahan di jalanan. Masyarakat Minang perkotaan adalah pribadi-pribadi yang begitu mudah tersinggung dan sangat cepat untuk ber­sum­pah-serapah kepada orang lain. Tak salah kiranya kita bertanya, kemana perginya Minangkabau dengan segala keramah-tamahannya itu ?

Menyikapi fenomena yang sudah dijelaskan sebe­lumnya itu, saya ber­pan­da­ngan, semua itu bermula dari ketidakmampuan kita dalam memahami ruang publik seca­ra adil, manusiawi dan ber­tanggungjawab. Keributan yang dibuat oleh sekelompok muda-mudi bermobil di Ta­plau, atau tindakan seke­lompok “pembalap tang­gung” yang ugal-ugalan di jalan raya tidak bisa dinilai sebatas melanggar ketertiban umum. Masalahnya lebih rumit dari sekedar tertib atau tidak tetib.

Menjadi Warga kota harus berangkat dari kesadaran untuk berbagi. Untuk berbagi ruang, masing-masing indi­vidu membutuhkan kese­pa­katan. Karena kesepakatan hanya mungkin terwujud le­wat dialog dan musyawarah, maka warga kota harus siap untuk berdemokrasi, dalam arti yang sebenarnya. Demo­krasi hanya dimungkinkan jika dalam susunan masya­ra­kat tersebut, antara kemam­puan untuk berpendapat dan kemampuan untuk men­de­ngar pendapat orang lain yang berseberangan sudah sama baik­nya. Demokrasi pada ruang publik mensyaratkan masing-masing individu mam­pu membedakan antara  yang bersifat “umum” dengan kemauan gue sendiri.

Memang kerja semacam ini tidak bisa selesai dalam waktu semalam dua malam. Pemerintah kota (Pemko) harus siap untuk dievaluasi. Dialog terlebih dahulu de­ngan warga kota sebelum membuat peraturan yang mem­bolehkan ini dan mela­rang itu. Harus ada kesaling-mengertian antara “pembuat aturan” dengan “mereka yang akan menjalankan aturan tersebut”. Hal semacam itulah yang akan mengurangi ben­turan-benturan yang terjadi di ruang publik. Karena setiap aturan/larangan yang diter­bitkan, tidak lagi terasa seba­gai suatu paksaan, melainkan lahir dari proses musyawarah mufakat antar sesama warga kota dengan pemimpinnya sendiri. Dalam situasi inilah, kita bisa berkata bahwa pa­dang memang milik segenap warga yang bernaung dida­lamnya. ***

 

INSAN AL FAJRI
(Penggiat komunitas Jejak Pena, Warga Kota Padang)
 

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 27 Desember 2016 - 00:50:59 WIB

    Wajah Lama di Organisasi Baru

    Jika tak ada aral melintang, Hari ini, Selasa (27/12), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik 51 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang ditetapĀ­kan DPRD Sumb.
  • Senin, 20 Juni 2016 - 02:29:53 WIB

    Indeks Kapitalisme dan Wajah Demokrasi Kita

    Indeks Kapitalisme dan Wajah Demokrasi Kita Majalah Economist baru-baru ini merilis Indeks Kapitalisme Global. Menurut data tersebut, Indonesia menempati urutan ketujuh dalam kategori indeks Kapitalisme Kroni 2016, naik satu peringkat dibandingkan dengan posisi tahun s.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]