Perbaikan Objek Wisata Rp17 Miliar


Sabtu, 06 Februari 2016 - 04:22:30 WIB

PADANG, HALUAN—Pemerintah Kota Padang mengeluarkan anggaran untuk perbaikan objek wisata sebesar Rp17 Miliar tahun ini. Dengan tujuan objek wisata dibenahi dan pendapatan juga tercapai.

“Pada 2016 Dinas Pa­riwisata Kota Padang  gen­car memasarkan soal ke­pari­wisataan termasuk ob­jek wi­sata Pantai Padang yang me­rupakan aset pe­ningkatan pendapatan,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pari­wisata (Disbudpar) Kota Padang Medi Iswandi, ke­marin.

Selain itu, Medi Iswandi akan melakukan penataan dan pembenahan setiap po­tensi wisata agar dapat dija­dikan destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan pada 2016.

“Anggaran  2016 sebe­sar Rp17 miliar, jumlah tersebut akan digunakan untuk setiap keperluan yang dapat menjadikan potensi wisata Padang menjadi des­tinasi atau tujuan wisata setiap wisatawan lokal, na­sional maupun inter­nasi­onal,” kata dia.

Kota Padang memiliki banyak potensi wisata na­mun tidak tergarap sepe­nuhnya sehingga kunjungan wisatawan di daerah terse­but masih rendah diban­ding daerah lain seperti Kota Bukittinggi.

“Karena belum terga­rapnya potensi wisata terse­but, maka anggaran dalam KUA-PPAS diprioritaskan untuk kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya target tersebut,” kata dia.

Selain itu, untuk sektor pariwisata daerah belum dapat dimaksimalkan da­lam pemenuhan target Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan sebesar Rp1,5 miliar pertahun pada tahun 2015 lalu dan tercapai sekitar 60 persen.

“Realisasi penerimaan PAD dari Disbudpar hanya pada sektor retribusi tempat wisata, dan kalau dijum­lahkan keseluruhannya ti­dak dapat mencapai target yang diberikan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, khusus pendapatan dari penarikan retribusi tempat-tempat wisata di Kota Padang, baru pada empat kawasan yakni objek wisata Pantai Air Manis, Pemandian Lubuk Paraku, wisata Gunung Pa­dang, dan kawasan wisata ku­liner terpadu Pantai Pa­dang.

Ia mengakui, pihaknya banyak menjumpai ken­dala dalam mengop­timal­kan pen­capaian target ter­sebut, salah satunya penga­wasan terhadap penyetoran hasil penjualan karcis retribusi.

Tidak maksimalnya pe­ne­rimaan dari hasil retri­busi tersebut, disebabkan pengelolaan dari tempat wisata di Kota Padang, berada di tangan masya­rakat pemilik tanah.

Ia mengatakan, peme­rintah hanya mempunyai kepemilikan wilayah se­besar 10 hingga 25 persen, dari kawasan wisata yang ada, dan selebihnya masih dikuasai masyarakat.

“Contohnya saja tempat wisata pemandian Lubuk Paraku, yang mana lahannya merupakan tanah ulayat masyarakat, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak dengan menargetkan pen­dapatan dari sana,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pantai Air Manis yang merupakan ikon pariwisata Kota Pa­dang tidak bisa dimak­simal­kan penerimaannya, karena pengelolaannya berada di tangan masyarakat, walau­pun diawasi oleh petugas Disbudpar, tetap tidak mak­simal disetorkan.

“Pengawasan terhadap penerimaan setoran retri­busi yang kami lakukan sudah optimal, namun di­kem­balikan lagi pada ke­jujuran masyarakat, kami hanya mengimbau agar ma­syarakat jujur dalam pen­jualan tiket masuk,” ung­kapnya.(h/ows)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]