Perda TJLSP Rujukan Jawa Tengah


Sabtu, 06 Februari 2016 - 04:29:09 WIB

PADANG, HALUAN — Perda No­mor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peru­sahaan  (TJSLP) yang telah ditetap­kan DPRD Sumbar dijadikan ruju­kan oleh Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Pansus Ranperda tentang Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD Jawa Tengah, Mu­ham­mad Hendri Wicaksono me­ngatakan, Perda TJSLP yang ada Sumbar memiliki kesamaan dengan Ranperda CSR yang tengah dibahas di daerah mereka.

“Karenanya kami berkunjung ke sini untuk meminta masukan atas Ranperda yang tengah disusun,” ucap  Wicaksono saat memimpin kunjungan rombongan DPRD Jawa Tengah ke Gedung DPRD Sumbar, Jumat (5/2).

Pada kesempatan itu, Wicaksono juga menanyakan sejauh mana Perda TJSLP telah dijalankan oleh Sum­bar. Bagaimana pengelolaan atas program CSR pada perusahaan. Kemudian, apakah tanggung jawab perusahaan dilaksanakan dalam bentuk penyetoran dana langsung ke pemerintah provinsi atau tidak.

Sementara itu, Anggota Pansus Ranperda CSR DPRD Jawa tengah, Maria mempertanyakan, untuk perusahaan nasional yang sesuai undang-undang telah diwajibkan membayar CSR ke pusat bagaimana Sumbar menyikapi.

“Apakah perusahaan nasional tersebut bisa diajak ikut berkon­tribusi serta meningkatkan pereko­nomian masyarakat. Kemudian apa sanksinya jika tanggung jawab sosial tak dipenuhi oleh perusa­haan,” kata Maria.

Menanggapi ini mantan anggota Pansus Perda TJSLP DPRD Sum­bar, Sitti Izati Aziz mengatakan, TJSLP lahir untuk menuntut komit­men dan tanggung jawab moral perusahaan yang beroperasi di Sumbar.

Komitmen tersebut dinilai pen­ting agar perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyara­kat dan lingkungan.

Selain itu melihat pada APBD Sumbar yang juga terbatas, yakninya hanya Rp4,5 triliun, keikutsertaan perusahaan atas lingkungan sosial dinilai akan membantu.

“Kendati demikian dalam Perda ini tak diatur sanksi tertulis bagi perusahaan yang tidak mau melak­sanakan tanggung jawab mereka. Sebab, setelah kami konsultasikan ke menterian terkait, sanksi tentang CSR diatur melalui aturan yang lebih tinggi atau perundang-un­dangan,” papar Sitti.

Dikatakan, perusahaan yang tak mau melakukan kewajiban hanya akan mendapat sanksi administratif. Salah satunya saat mengurus peri­zinan atau yang lain, bukan tak mungkin urusan mereka akan di­persulit.

Sitti Izati juga menyebut, kelebi­han dari Perda TJSLP adalah men­dorong terbentuknya sebuah wadah “legitimate forum”  bagi perusa­haan-perusahaan untuk menyatu­kan komitmen mereka dalam ber­peran di tengah masyarakat.

Berbeda dengan program CSR yang hanya dilaksanakan oleh masing- masing perusahaan, forum yang diamanatkan di dalam Perda ini membuat banyak perusahaan bisa bergabung dan bersama- sama. Menghimpun CSR, sehingga dam­pak yang diberikan kepada masya­rakat bisa lebih besar.

Kemudian, dalam pelaksana­annya yang diberikan perusahaan pada pemerintah provinsi bukanlah bantuan berbentuk kucuran dana.

Tapi program CSR tersebut disinergikan dengan RPJMD atau kebutuhan riil di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Wardarusmen mengatakan, Perda Nomor 7 tahun 2015 baru disahkan pada akhir tahun lalu. Untuk implementasinya akan mengikuti  petunjuk teknis pelaksanaan yang akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Saat ini pemprov Sumbar se­dang menyusun Pergub untuk pelak­sanaan Perda ini. Namun secara umum lahirnya perda sudah diso­sia­lisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini dengan harapan nantinya benar-benar bisa diaplikasikan,” jelas Wardarusmen.

Lebih lanjut Wardarusmen me­ngatakan, dengan adanya Perda TJSLP, diharapkan perusahaan bisa berperan serta dalam menguatkan perekonomian masyarakat.

“Kita harap dengan keberadaan Perda TJSLP perusahaan baik swasta atau BUMN bisa lebih aktif memberi kontribusi terhadap dae­rah,” pungkasnya.

Terkait ini, kunjungan Pansus CSR DPRD Jateng ke DPRD Sum­bar didampingi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) asal Jawa Tengah. (h/len).

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]