Tanpa Jaksa, KPK Bakal Lumpuh


Sabtu, 06 Februari 2016 - 04:34:57 WIB

JAKARTA, HALUAN — Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) terancam kehila­ngan jaksa penuntut umum atas penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut tidak mengatur mekanisme penempatan jaksa di lembaga lain, yang ada hanya pengaturan untuk TNI dan Polri.

Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mana­jemen dan Kepemimpinan Badan Pendi­dikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Agung, Yudi Kristiana, mengatakan tidak ada penempatan jaksa di lembaga anti­korupsi itu.

“Jadi tidak ada penempatan jaksa di KPK, padahal kewenangan pentuntutan melekat kepada jaksa, dengan sendirinya KPK tidak akan bisa menuntut tanpa jaksa, UU ini akan gaduh bila sudah diberla­kukan,” ucap Yudi di Jakarta, Jumat (5/2), seperti dilansir haluan dari cnnindonesia.

Yudi yang pernah bertugas di KPK selama empat tahun berbicara dalam Diskusi Bulanan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)-Badiklat di Badiklat Ragunan ber­sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Narendra Jatna.

“Aneh kalau aparat penegak hukum lain seperti polisi, hakim yang juga pegawai negeri sipil tidak masuk sebagai ASN, tapi kenapa jaksa masuk?” ujar Yudi, mem­pertanyakan.

Menurut Yudi, UU ASN tersebut tidak mengakomodasi kekhususan para aparat sipil negara yang punya karakteristik tertentu, tapi lebih pada  menyatukan model pembinaan kepegawaian. UU ASN juga disebut tidak mem­perhatikan organisasi yang me­miliki kewenangan tertentu.

Yudi mencontohkan, ”tidak ada yang mengatur kewenangan lembaga di bidang pendidikan seperti dosen, akan berbeda dengan pembinaan lembaga yang kewenangannya untuk mencari uang seperti Dirjen Pajak dan tentu berbeda dengan lembaga penegak hukum.”

UU ASN menyebutkan, ASN adalah pegawai negeri sipil, sementara berdasarkan UU No­mor 16 tahun 2004 tentang Kejak­saan, jaksa adalah PNS. Hal ini berarti jaksa masuk dalam ASN.

Dalam Pasal 20 UU ASN, lanjut Yudi, tidak ada aturan pengecualian mengenai profesi jaksa selain untuk prajurit Ten­tara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Re­publik Indonesia.

“Kalau lembaga penegak hukum seperti jaksa meneliti berkas penyidikan dari kepoli­sian dan dikembalikan ke kepo­lisian maka hasilnya dinilai nol dan dianggap tidak bekerja pada­hal output kejaksaan adalah keadilan yang tidak selamanya bisa terukur,” kata Yudi.

Dia kembali mencontohkan, ada kalanya ekspose perkara harus dihentikan dan ada berkas yang harus dikembalikan. Hal itu tetap terhitung sebagai kinerja. “Tetapi parameter yang dipakai dalam ASN bersifat linear yang tidak mengakomodasi kekhusu­san lembaga kejaksaan,” tuturnya.

Menurut Yudi, kejaksaan sendiri harus membuat terobosan payung hukum untuk mengatasi masalah ini. ”Membuat payung hukum misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bah­kan mengajukan RUU Kejasaan yang tegas menempatkan kejak­saan sebagai lembaga yang berdiri sendiri yang tidak tunduk pada ASN,” tutur Yudi.

Kajari Jakarta Timur Na­rendra Jatna mengatakan, men­dukung adanya strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dari kejaksaan menjelang pene­rapan UU ASN tahun ini.

Solusi jangka pendek, lanjut Narendra, adalah melakukan telaah ilmiah dan merancang prepres pengecualian jaksa dalam ASN; untuk jangka menengah adalah melakukan perubahan dalam UU Kejaksaan terkait status kepegawaian jaksa, se­hingga jangan disebut pegawai negeri sipil; dan untuk jangka panjang perlu ada penguatan dalam konstitusi.

“Bila polisi, Mahkamah Kons­titusi dan bahkan Komisi Yudisial ada di konstitusi, me­ngapa kejaksaan tidak ada?” kata Narendra.

Menurut Naredra, profesi jaksa bahkan bukan hanya sebagai penegak hukum melainkan jurist (ahli hukum).

“Jaksa bukan law enforce­ment, melainkan jurist, yaitu lawyer yang disewa oleh negara. Jadi bila berkas sudah P21 (ber­kas penyidikan lengkap) juga tidak wajib sidang karena P21 itu administratif, karena tujuannya adalah keadilan,” ungkap Na­rendra.

“Tapi memang kalau bukan KPK yang terancam tidak ada yang peduli, jadi Kejaksaan sen­diri juga yang harus berjuang sendiri,” tambah Narendra. (h/cnn)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]